TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Balikpapan terpaksa harus melakukan penyesuaian pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2026 menyusul adanya pemangkasan dan transfer ke daerah (TKD).
Ini merujuk surat edaran bersama Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat pada APBD 2026.
Terdiri dari belanja pusat yang dialokasikan Rp1.377,9 triliun untuk menyokong program prioritas strategis pemerintah.
Mulai dari makan bergizi gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, subsidi, preservasi jalan dan jembatan, perumahan dan sekolah rakyat.
Baca juga: Bhabinkamtibmas Polresta Balikpapan Antisipasi Kenakalan Remaja saat Libur Natal dan Tahun Baru
Adapun, Balikpapan terdampak pemangkasan TKD hingga Rp1,15 triliun.
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah menyebut kondisi tersebut mempengaruhi beberapa usulan dalam reses yang tidak tertampung dalam kamus usulan.
“Beberapa usulan harusnya terakomodir dan sudah direncanakan, tapi tidak bisa terlaksana,” kata Fauzi, Senin (29/12/2025).
Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja Kamus Usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD Tahun Anggaran 2027 dan Tahun Anggaran 2026 Perubahan.
Dengan pembahasan ini, diharapkan ada peluang untuk merealisasikan tiap usulan yang berdampak kepada masyarakat.
Fauzi menyampaikan, Komisi II DPRD Balikpapan menyampaikan usulan yang berkaitan dengan ketahan pangan. Khususnya dalam hal pengadaan telur.
“Karena kondisi telur di Kota Balikpapan selama ini disupply dari luar daerah. Jadi, ada yang akan mengusulkan berkaitan dengan pengadaan ayam-ayam petelur itu,” ucapnya.
Usulan tersebut tak terlepas dengan program prioritas Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis.
Diketahui dalam neraca pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3), kebutuhan telur di Balikpapan sekitar 212 kilogram per hari untuk setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Sementara kebutuhan telur dari kontribusi lokal hanya mampu menyokong 8,1 persen.
Selain itu, Komisi II DPRD Balikpapan juga fokus memperjuangkan sektor perkembangan pariwisata.
Fauzi menilai, pariwisata memiliki potensi besar untuk menyumbang sumber pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga, objek wisata di Kota Minyak perlu mendapat perhatian.
“Adanya pemangkasan anggaran dari pusat ini masing-masing daerah dituntut harus kreatif untuk mencari sumber-sumber PAD itu. Salah satu fokus kami adalah pengembangan pariwisata,” pungkasnya. (*)
