WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Sejumlah buruh dari berbagai serikat menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, menolak besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026, Senin (29/12/2025).
Meski jumlah peserta lebih sedikit dibanding aksi sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan hal itu bagian dari strategi untuk memancing respons pemerintah.
“Hari ini memang kami datang dengan jumlah yang lebih sedikit untuk menunggu apakah pemerintah membuka ruang negosiasi atas tuntutan buruh,” kata Said di lokasi aksi.
Ia menambahkan, pembatasan massa dimaksudkan agar pemerintah mau berkomunikasi sebelum aksi skala lebih besar digelar berikutnya.
Said juga menyesalkan pembatasan ke depan Istana Merdeka, yang semula direncanakan sebagai titik utama aksi.
“Istana tidak seharusnya menjadi tempat yang tertutup bagi rakyatnya. Istana dan DPR adalah rumah rakyat untuk menyampaikan aspirasi, baik buruh, petani, nelayan, guru, maupun mahasiswa,” keluh Said Iqbal.
Sejauh ini, tambah dia, komunikasi antara KSPI dan Presiden Prabowo Subianto sesungguhnya terjalin baik.
Buruh kemudian berharap pemerintah dapat merespons tuntutan mereka melalui jalur dialog.
Adapun besaran UMP Jakarta 2026 yang dinilai masih lebih rendah dibandingkan upah minimum di daerah penyangga seperti Bekasi dan Karawang.
"Apakah masuk akal pabrik panci di Karawang upahnya lebih tinggi dengan buruh atau pekerja yang bekerja di gedung-gedung pencakar langit ini? Standard Chartered, Bank Mandiri, Bank BNI, kantor-kantor pusat perminyakan, upahnya lebih rendah dari pabrik panci di Karawang," tanya Said Iqbal yang heran.
UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5.729.876 dinilai belum mencerminkan kebutuhan hidup layak yakni Rp 5.898.511 dan lebih rendah dibandingkan upah minimum di daerah penyangga seperti Bekasi dan Karawang.
Said menilai pemberian insentif transportasi, layanan kesehatan, dan air bersih oleh Pemprov DKI Jakarta tidak dapat dijadikan dasar penentuan upah.
“Insentif itu tidak berlaku bagi seluruh buruh dan jumlahnya terbatas karena bergantung anggaran APBD,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia berharap pemerintah merespons tuntutan mereka melalui jalur dialog konstruktif sebelum aksi lanjutan digelar.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025).
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan, kenaikan UMP DKI yang ditetapkan Pemprov Jakarta sebesar Rp 5,7 juta lebih dinilai sangat kecil jika dibandingkan dengan daerah penyangga seperti Bekasi dan Karawang, Jawa Barat, yang mencapai Rp 5,9 juta lebih.
“Apakah masuk akal pabrik panci di Karawang upahnya lebih tinggi dibanding pekerja di gedung-gedung pencakar langit seperti Standard Chartered, Bank Mandiri, atau kantor perminyakan? Seharusnya Gubernur melihat itu,” kata Said kepada wartawan di lokasi demo.
Ia juga menekankan bahwa insentif transportasi gratis yang diberikan Pemprov DKI bersifat bantuan sosial dan tidak termasuk dalam Upah Minimum.
Contohnya, di satu pabrik di Cilincing dan Pulo Gadung, Jakarta Timur, dari 300 pekerja hanya 15 orang yang menerima insentif pangan, air bersih, dan transportasi.
“Artinya hanya lima persen dari total karyawan. Jadi insentif bukan bagian dari Upah Minimum,” ujar Said.
Baca juga: Buruh Demo di Patung Kuda, Said Iqbal Kritik Pembatasan Aksi ke Istana
Selain itu, Said menyoroti daya saing upah Jakarta dibanding kota-kota di Asia Tenggara.
Menurutnya, meski Jakarta tengah bertransformasi menjadi kota global, upah buruh di Ibu Kota masih kalah dibanding Bangkok, Kuala Lumpur, Singapura, dan Hanoi.
“Upah Minimum Jakarta yang dinaikkan menjadi sekitar 400 USD, masih di bawah kota-kota tersebut. Saya pernah menjadi anggota ILO governing body selama tiga periode, jadi punya data-data ini,” ujarnya.
Said menekankan, penetapan Upah Minimum seharusnya menggunakan metode “Upah Riil”, yaitu upah nominal dibagi indeks harga konsumen dengan konstanta tertentu.
Ia meminta Gubernur DKI Jakarta menetapkan UMP sebesar Rp 5,89 juta, sesuai nilai kebutuhan hidup layak (KHL) yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS).
Menanggapi tuntutan buruh, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan, kenaikan UMP DKI 2026 telah sesuai perhitungan Dewan Pengupahan DKI. Ia menilai upah di Jakarta sudah tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia.
“Jakarta kemarin kenaikannya cukup tinggi. Kami menggunakan alpha 0,75, sehingga sekarang Upah Minimum di Jakarta 5,7 juta lebih,” ujar Pramono, Senin.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Patung Kuda, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Senin (29/12/2025).
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, aksi unjuk rasa ini seharusnya berlangsung di depan Istana Negara.
Namun, para buruh tidak bisa mendekat karena akses jalan menuju istana sudah disekat oleh pihak kepolisian.
Said Iqbal pun menilai, demokrasi di Indonesia sudah semakin mundur lantaran aksi unjuk rasa dibatasi oleh ruang.
"Reformasi kepolisian rasanya harus dipercepat, Istana tidak boleh menjadi tempat yang sakral, yang tidak boleh didatangi oleh rakyatnya termasuk oleh buruh," kata Said Iqbal, Senin.
Pria yang jabat sebagai Presiden KSPI itu menegaskan, Istana dan DPR RI harus bisa didatangi untuk menyampaikan aspirasi bagi petani, buruh, nelayan, guru dan semuanya.
Said menyatakan, kendaraan komando aksi sempat diderek oleh petugas kepolisian dan buruh dipukul mundur agar tidan bisa mendekat.
"Pasti ada yang menyuruh secara militeristik. Ini sudah kembali ke jaman militeristik, cara-cara militer digunakan untuk menghadapi para demonstran," tegasnya.
Baca juga: 1.392 Personel Polisi Siaga Kawal Aksi Buruh Tolak UMP 2026 di Sekitar Istana
Said Iqbal pun mengancam akan kembali lagi esok hari, Selasa (30/12/2025) dengan kendaraan 10.000 sepeda motor dan 20.000 massa.
Apakah akan dipukul mundur dengan cara kekerasan?Apakah akan digunakan cara-cara militer kembali? Oleh karena itu istana tidak boleh menjadi tempat yang sakral, yang tidak boleh didatangi oleh rakyatnya," ungkapnya.
"Apakah Bapak Presiden Prabowo tahu Bahwa para demonstran sekarang dihadapi bagaikan menghadapi musuh, Bagaikan dihadapi orang-orang yang bersenjata," tambahnya.
Sebelumnya, Sejumlah elemen buruh hari ini menggelar unjuk rasa di depan Patung Kuda, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025) untuk menggugat Upah Minimun Provinsi (UMP).
Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyatakan, UMP yang diputuskan oleh Pemprov DKI sudah sesuai dengan perhitungan Dewan Pengupahan DKI.
Ia menilai, UMP di Jakarta sudah sangat tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia.
"Jakarta kemarin kenaikannya juga cukup tinggi. Kami menggunakan Alpha-nya adalah 0,75. Sehingga sekarang ini Upah Minimum di Jakarta 5,7 juta lebih," ucap Pramono, Senin.
