SURYA.co.id | LAMONGAN - Sebanyak 21 pengurus baru Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Lamongan masa bakti 2025–2030 resmi dikukuhkan, Senin (29/12/2025).
Dari 21 pengurus, 50 persen terdiri dari gen Z dan separuhnya dari generasi milenial.
"Secara proporsional, kepengurusan diisi sekitar 50 persen generasi milenial dan gen z, serta separuh lainnya dari generasi senior," kata Ketua DPC PDI Perjuangan, Husen, saat pengambilan sumpah di Kantor DPC PDI Perjuangan Lamongan, Senin (29/12/2025).
Baca juga: Bursa Calon Ketua DPC PDIP Lamongan Menghangat, Muncul Nama Wabup Dirham
Pihaknya juga telah memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Politik, tujuh dari 21 pengurus merupakan perempuan atau sekitar 30 persen dari total kepengurusan.
Husen menuturkan bahwa dalam struktur kepengurusan kali ini tidak ada istilah kader yang dibuang.
Seluruh kader diberi ruang untuk berperan aktif, baik di kepengurusan DPC maupun struktur partai lainnya, tanpa harus dipusatkan di badan atau sayap partai, maupun dipindahkan ke tingkat kecamatan.
“Tidak ada pembuangan kader di internal kami. Semua kader diberdayakan sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing,” ujarnya.
Husen menambahkan bahwa kepengurusan periode ini akan fokus pada kerja-kerja politik jangka menengah dan panjang, mulai sekarang hingga 2029, bahkan hingga 2031.
Salah satu agenda strategisnya adalah menyiapkan kader terbaik untuk menghadapi kontestasi politik di Lamongan pada pemilu mendatang.
Ia menyebut nama Dirham Akbar Aksara yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Lamongan sebagai salah satu kader PDI Perjuangan yang sejak awal dipersiapkan partai untuk maju dalam kontestasi politik ke depan.
Namun, terkait penugasan apakah ke DPR atau posisi lainnya, pihak DPC masih menunggu instruksi resmi dari DPP PDI Perjuangan.
“Kewenangan itu ada di pusat. Kami di daerah hanya menyiapkan kader sejak awal agar siap ditugaskan kapan pun,” jelasnya.
Terkait mekanisme kerja organisasi, Husen menambahkan bahwa penjadwalan rapat kepengurusan telah diatur secara nasional, yakni setiap hari Jumat atau Sabtu.
Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu aktivitas rutin pengurus, termasuk yang saat ini menjabat sebagai pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Husen optimistis kepengurusan baru ini mampu menjalankan roda organisasi secara solid dan siap menghadapi agenda politik ke depan.
