TRIBUNBANYUMAS.COM, CILACAP - Menjelang pergantian tahun, Pemerintah Kabupaten Cilacap melakukan perombakan birokrasi dengan melantik ratusan pejabat untuk memperkuat roda pemerintahan daerah.
Sebanyak 261 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional resmi dilantik dan diambil sumpah/janji jabatannya oleh Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman, Selasa (30/12/2025).
Pelantikan yang digelar di Pendopo Wijayakusuma Cakti itu menjadi bagian dari langkah penataan organisasi sekaligus pengisian sejumlah jabatan yang sebelumnya kosong.
Para pejabat yang dilantik terdiri dari aparatur yang memperoleh promosi jabatan maupun yang mengalami rotasi atau mutasi antar perangkat daerah.
Syamsul mengatakan, seluruh proses pelantikan dilakukan secara objektif dan tidak disertai praktik jual beli jabatan.
“Dalam pelantikan ini tentu ada yang merasa sesuai harapan dan ada pula yang belum, namun saya pastikan tidak ada transaksi jabatan dan tidak melalui siapa pun,” tegas Syamsul.
Ia mengakui hingga saat ini masih terdapat beberapa posisi strategis yang belum terisi, termasuk jabatan pimpinan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Baca juga: PBNU Target Bangun 1000 SPPG Tahun 2026, 69 Unit Sudah Diresmikan di Batang
“Per 1 Januari Bappeda masih kosong, nanti akan kita tetapkan satu dari tiga besar yang telah melalui proses,” ujarnya.
Selain Bappeda, sejumlah jabatan lain seperti penyuluh dan posisi tertentu juga belum bisa diisi karena belum memperoleh rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Syamsul menyebutkan, ada pula jabatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih menunggu izin dari Kementerian Dalam Negeri.
“Beberapa belum memenuhi persyaratan administratif, namun insyaallah ke depan akan terisi dalam mekanisme yang sedang berjalan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Syamsul juga mengingatkan keras agar tidak ada praktik gratifikasi pasca pelantikan, termasuk kegiatan syukuran yang membebani bawahan.
“Saya larang syukuran dalam bentuk apa pun, bahkan Rp1 pun tidak saya perbolehkan,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa promosi dan mutasi merupakan hak aparatur sipil negara, namun bukan sesuatu yang dapat dituntut.
Syamsul meminta pejabat yang baru dilantik untuk menjaga integritas dan bekerja maksimal, serta mengajak yang belum mendapatkan jabatan sesuai keinginan tetap profesional.
“Yang mendapat jabatan jangan tinggi hati, yang belum jangan berkecil hati, karena yang utama adalah kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (ray)
