TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus mematangkan persiapan pelaksanaan Program Kartu Rumah Betang menjelang Tahun 2026.
Program unggulan Gubernur Kalteng saat kampanye Pilkada lalu ini ditargetkan segera terealisasi.
Program ini juga diharapkan tepat sasaran dengan dukungan teknologi digital untuk meminimalisir kesalahan penyaluran bantuan.
Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kalimantan Tengah, Rangga Lesmana mengatakan, Diskominfosantik berperan mengawal proses teknis kartu, mulai dari sistem teknologi hingga kesiapan infrastruktur.
“Secara teknis di Diskominfosantik melaksanakan kegiatan untuk mengawal proses kartu, kemudian teknologinya, dan secara infrastruktur siap semua,” kata Rangga saat ditemui di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Selasa (30/12/2025) malam.
Baca juga: Pemprov Kalteng Sinkronkan Data dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kartu Huma Betang
Ia menjelaskan, sesuai arahan Gubernur Kalimantan Tengah, Kartu Rumah Betang harus benar-benar tepat sasaran.
Oleh karena itu, sistem yang dibangun dilengkapi dengan berbagai teknologi pengaman.
“Untuk meminimalisir kesalahan di lapangan dan ketidaktepatan penyaluran, kami membuat teknologi yang pertama kartu ini tidak bisa diduplikasi,” jelasnya.
Selain itu, diterapkan pula sistem geotagging untuk memastikan keakuratan data penerima bantuan.
“Kemudian yang kedua kami terapkan geotagging, jadi ketika salah satu anggota keluarga memperoleh bantuan, ada titik koordinat rumahnya,” ujarnya.
Rangga menambahkan, Kartu Rumah Betang juga dirancang agar dapat digunakan dalam kondisi daring maupun luring, mengingat masih adanya keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah.
“Kartu yang kita berikan juga bisa aktif di kondisi online maupun offline. Jadi memang kita sudah mengantisipasi beberapa daerah yang mungkin keterbatasan jaringan internet,” katanya.
Ia mengungkapkan, sebelumnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyiapkan akses internet di seluruh kantor desa hingga pelosok daerah melalui penyediaan layanan Starlink.
Terkait masyarakat yang belum memiliki rumah, Rangga memastikan sistem Kartu Rumah Betang tetap fleksibel dan menyesuaikan kondisi lapangan.
“Sistem yang kami buat ini fleksibel karena kita paham kondisi lapangan sangat dinamis,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah melibatkan pendamping sosial yang telah berpengalaman.
“Di bawah arahan Bapak Gubernur kita melibatkan PKH (Program Keluarga Harapan) dan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), yang sudah berpengalaman dalam penyaluran bantuan pemerintah,” jelasnya.
Ia menambahkan, teknologi yang diterapkan memungkinkan proses pengolahan dan pengawasan data dilakukan secara real time.
“Misalnya beliau membagikan 133 ribu kartu, jika dalam penyaluran ada permasalahan atau data tidak update, secara real time kami, beliau, dan pejabat terkait bisa langsung mengetahuinya,” kata Rangga.
Untuk tahap awal, Kartu Rumah Betang akan dicetak sebanyak 133 ribu kartu, dengan target pelaksanaan pada Februari 2026, bertepatan dengan satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Kalimantan Tengah.
“Estimasi di Februari 2026 dengan jumlah tersebut,” ujarnya.
Saat ini, proses masih berada pada tahap verifikasi dan validasi data penerima manfaat.
Ia juga menegaskan bahwa tidak semua masyarakat otomatis menerima bantuan, karena terdapat indikator dan persyaratan yang harus dipenuhi.
“Yang pertama tentu masyarakat yang membutuhkan, tetapi ada indikator yang harus dipenuhi karena ini menggunakan uang negara,” jelasnya.
Untuk penyaluran bantuan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan bekerja sama dengan Bank Kalteng.
Sementara itu, desain Kartu Rumah Betang juga mengalami penyesuaian mengikuti arahan Gubernur Kalimantan Tengah.
“Iya, desain kita sesuaikan dengan desain terbaru sesuai arahan Bapak Gubernur, karena yang sebelumnya beredar di masyarakat itu hanya Alat Peraga Kampanye (APK),” pungkasnya.
