Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menutup penghujung 2025 dengan menggelar doa bersama lintas agama di Bale Gemah Ripah, Gedung Sate, Kota Bandung Rabu (31/12/2025) malam.
Acara yang berlangsung dengan khidmat ini dihadiri tokoh-tokoh agama dari berbagai keyakinan serta perwakilan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan doa lintas agama menjadi ruang refleksi menjelang berakhirnya 2025 sekaligus peneguhan harapan memasuki 2026.
Herman menuturkan, ikhtiar pembangunan harus selalu dibarengi doa dan penyerahan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Baca juga: Temui Buruh di Gedung Sate, Sekda Jabar Pastikan UMSK Akan Direvisi Secepatnya
“Ini bagian dari refleksi akhir 2025 yang dalam hitungan jam akan kita akhiri, sekaligus resolusi menyongsong 2026. Tugas kita berikhtiar, bekerja sungguh-sungguh untuk Jawa Barat istimewa, dan pada akhirnya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala,” ujar Herman, Rabu (31/12/2025).
Berkaca pada perjalanan panjang Pemerintah Provinsi Jabar pada 2025, Herman menilai secara umum berada di jalur yang sejalan dengan harapan.
Ia menyebut arah pembangunan masih konsisten dengan visi besar nasional di bawah kepemimpinan Presiden RI, yakni menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045, yang di tingkat daerah diterjemahkan sebagai Jawa Barat Istimewa.
Disinggung soal satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Dia menilai membawa perbaikan di sejumlah sektor, meski tetap diakui masih terdapat keterbatasan di sana-sini.
“Ada banyak hal positif yang patut kita syukuri sepanjang 2025,” katanya.
Salah satu capaian yang disorot adalah pengelolaan keuangan daerah.
Herman membeberkan, APBD Jawa Barat 2025 berada di kisaran Rp32 triliun dengan tingkat kemandirian fiskal tertinggi di Indonesia.
Diketahui, dari total tersebut, sekitar Rp31 triliun bersumber dari pendapatan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp19 triliun atau sekitar 63 persen.
Baca juga: Sekda Jabar Mengaku Sakit Hati atas Ulah Resbob, Serahkan Kasus Dugaan Penghinaan Sunda ke Polisi
Dengan kondisi tersebut, Pemprov Jabar dinilai relatif mampu menjaga stabilitas belanja publik ketika terjadi penurunan transfer keuangan daerah.
Herman menegaskan, Gubernur memastikan tidak ada pengurangan anggaran untuk pelayanan publik.
“Yang dilakukan efisiensi adalah belanja aparatur dan belanja rutin. Untuk gaji dan tunjangan tetap aman. Efisiensi paling besar pada perjalanan dinas, makan minum, serta sarana-prasarana kantor, bahkan sampai sekitar 75 persen,” jelasnya.
Hingga akhir tahun, realisasi pendapatan dan belanja APBD 2025 masih dalam proses konsolidasi, namun diperkirakan berada pada kisaran 94–95 persen.
Meski tidak mencapai 100 persen, Herman menyebut APBD 2025 sebagai APBD yang progresif karena sejak awal dipasang dengan target pendapatan yang optimistis dan sehat.
Ia menambahkan, dampak belanja daerah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.
Sejumlah proyek seperti perbaikan dan pembangunan jalan, penerangan jalan umum, penataan batas wilayah, pembangunan gapura, hingga pembangunan dan rehabilitasi sekolah, rumah sakit, serta infrastruktur sumber daya air menjadi contoh nyata di lapangan.
“Pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, termasuk infrastruktur pelayanan dasar, itu luar biasa progresnya,” kata Herman.
Menurutnya, DPRD hingga stakeholder berkontribusi dalam capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jabar pada 2025.
Oleh karena itu, Herman mendorong kerjasama yang telah dibangun mampu ditingkatkan pada tahun 2026. (*)
