Data yang tidak akurat ini membuat serapan pupuk bersubsidi fluktuatif dan cenderung turun

Bandung (ANTARA) - Kabut tipis masih menyelimuti punggung bukit Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, ketika Juhdi, pria berusia 50-an, menatap hamparan sawahnya yang berbeda rupa.

Ketua Kelompok Tani Fajar Bakti Desa Sirnajaya itu melihat petak-petak sawah dengan bulir berwarna gelap di antara warna hijau kekuningan padi biasa yang mendominasi. Bulir berwarna gelap itu berdiri angkuh namun menyimpan tuah.

Itulah beas hideung cigadog, varietas padi hitam lokal yang menjadi "harta karun" tersembunyi di tanah Priangan.

"Ini warisan leluhur, sudah turun-temurun. Dan sejak tahun 2000-an saya sudah mulai tanam dengan intens," ujar Juhdi sambil menunjukkan malai padi yang merunduk berat.

Beas hideung atau beras hitam, yang di zaman kekaisaran China kenal sebagai forbidden rice, adalah sajian "terlarang" bagi rakyat jelata. Beras itu diproduksi hanya untuk meja makan kaisar demi umur panjang.

Tapi kini di Gunung Halu, mitos eksklusivitas itu bertransformasi menjadi penopang ekonomi nyata.

Juhdi tidak membual soal nilai ekonominya. Jika gabah padi putih biasa dihargai Rp700.000 per kuintal, gabah beas hideung bisa menembus Rp1.000.000 per kuintal. Adapun ketika menjadi beras, harganya menginjak Rp20.000 per kilogram di tingkat petani, jauh di atas beras premium pasar.

Namun, di balik kilau harganya, ada tantangan yang nyata, pertama usia tanam yang rata-rata mencapai 5-6 bulan atau dua bulan lebih lama dari padi putih. Tapi Juhdi bisa panen tiap empat bulan mengingat lahan yang digarapnya berada di lembah dengan air yang melimpah.

Kemudian tantangan kedua adalah produktivitas yang hanya tiga ton per hektare, separuh dari padi biasa.

Di sinilah peran vital pupuk sebagai nutrisi bumi menjadi penentu. Tanpa asupan pupuk yang tepat, varietas lokal yang rentan ini bisa gagal memberikan bulir terbaiknya.

Nafas subsidi hingga revolusi digital

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada 2024 Jawa Barat memiliki luas panen padi 1,47 juta hektare dengan produksi 8,62 juta ton gabah kering giling (GKG). Di Kabupaten Bandung Barat, dari 148.802 ton produksi padi, beas hideung mengambil porsi kecil namun signifikan sebagai komoditas premium.

Agar produksi ini tidak mati suri, PT Pupuk Indonesia hadir bukan sekadar sebagai penyalur berkarung-karung pupuk, melainkan sebagai penjaga ketahanan pangan hingga ke pelosok desa.

Donny Rachman Wiratama, Manajer Jabar 2 dan DKI Jakarta PT Pupuk Indonesia Niaga, menegaskan komitmen tersebut bukan janji kosong.

"Tanggal 1 Januari 2026, tepat pukul 00.00 lewat 1 menit, penyaluran pupuk bersubsidi sudah berjalan. Kami berlomba agar petani tidak menunggu," ujarnya tegas.

Tahun 2025, Jawa Barat mendapat alokasi pupuk subsidi semua jenis (urea, NPK, organik, ZA, dan SP-36) sebesar 1,1 juta ton dari total nasional 9,55 juta ton. Hingga akhir Desember, realisasi penyerapan mencapai 891.000 ton atau sekitar 80 persen.

Sisa angka yang belum terserap itu bukan sekadar statistik, melainkan diakui Donny sebagai cermin dinamika daya beli petani dan akurasi data di lapangan.

"Yang pertama mungkin tidak tersosialisasi hingga ada petani tidak terdaftar. Ini pekerjaan rumah. Kita harus cari cara agar bisa memperkuat aspek ini tentu kolaborasi dengan pemerintah. Dan masalah krusial kedua daya beli juga," kata Donny.

Dengan keputusan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sampai 20 persen mulai 22 Oktober 2025, Donny mengatakan hal ini seakan menjadi angin segar bagi kaum tani untuk turut juga mewujudkan ketahanan pangan sekaligus cita-cita Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

Juhdi mengakui, kehadiran pupuk subsidi seperti yang dipakainya yakni Urea dan NPK dengan penurunan harga, adalah oase bagi para petani di tengah padang gurun yang penuh tantangan.

Tak terkecuali dirinya yang meracik satu kuintal pupuk subsidi dengan dipadukan bersama organik racikan sendiri bagi satu hektare lahan, adalah resep menjaga beas hideung tetap bernas.

"Penurunan harga pupuk subsidi dan ketersediaannya sangat membantu. Kalau pupuk murah, satu beban pikiran petani hilang. Biaya itu bisa kami alihkan untuk pengolahan tanah," kata Juhdi.

Namun demikian, distribusi pupuk bersubsidi bukan tanpa aral. Cerita klasik tentang petani yang sulit menebus pupuk atau data yang "gaib" kerap terdengar. Untuk memangkas benang kusut itu, digitalisasi juga menjadi jalan pedang yang dipilih Pupuk Indonesia melalui aplikasi i-Pubers.

Dengan aplikasi tersebut, distribusi pupuk dari fasilitas produksi ke gudang yang di Jawa Barat ada 3.207 unit di 27 kabupaten/kota, lalu ke distributor, kios, hingga ke petani terjaga dan tepat sasaran.

Di Kios Akbar Jaya, Yulia Septia Wahyuni (32), generasi ketiga pengelola kios pupuk di Gunung Halu itu, menjadi saksi perubahan zaman.

Dari era distribusi seadanya pada zaman neneknya di tahun 1990-an, hingga sistem T-Pubers yang menurutnya menantang dengan sistem yang masih semi manual, kini ia tersenyum lega dengan i-Pubers.

"Dulu ribet, banyak berkas yang menimbulkan masalah besar jika hilang misalnya. Sekarang? Cukup KTP," kata Yulia.

Prosesnya pun, kini transparan bak kaca. Petani datang, KTP dipindai, wajah difoto bersama titik koordinat, dan tanda tangan digital dibubuhkan.

"Kalau ada petani iseng mengaku-ngaku tapi tidak terdaftar di RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), sistem langsung menolak. Konflik di kios jadi minim, semua tercatat," ujarnya.

Donny mengamini hal tersebut yang menurutnya aplikasi ini memastikan prinsip 7T (Tepat Jenis, Jumlah, Harga, Tempat, Waktu, Mutu, dan Sasaran) bukan sekadar jargon. Karena jejak digital meminimalkan penyimpangan yang dulu menjadi momok distribusi.

Data dan Harapan

Meski teknologi dengan i-Pubers telah mempermudah penebusan, tantangan mendasar masih mengintip dari balik data seperti yang belum terdata karena belum tersosialisasi, atau salah input masa tanam dalam setahun.

Ketua Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah Institut Pertanian Bogor A Faroby Falatehan mengungkapkan, dalam sistem yang ada saat ini, ternyata ketidaksinkronan data masih menjadi "penyakit kronis".

"Survei kami menemukan perbedaan data profesi petani di dokumen kependudukan dengan kondisi riil mencapai 68 persen. Bahkan ada 12 persen petani riil yang belum masuk kelompok tani," kata Faroby.

Data yang tidak akurat ini membuat serapan pupuk bersubsidi fluktuatif dan cenderung turun, yakni 79 persen di 2023, turun ke 77 persen di 2024, dan baru 58 persen hingga September 2025.

Perpres Nomor 6 Tahun 2025 yang memangkas 145 regulasi menjadi satu skema efisien diharapkan menjadi solusi pamungkas dalam memastikan serapan pupuk bersubsidi.

Sinergi antara penyuluh, dinas pertanian, dan Pupuk Indonesia dalam memvalidasi RDKK setiap tiga hingga empat bulan sekali juga menjadi kunci agar tidak ada kaum tani yang terlewat.

"Jadi dalam regulasi dibuka ruang tiap tiga hingga empat bulan itu bisa mengubah jumlah masa tanam, kemudian memasukkan petani penerima manfaat yang baru," ucapnya.

Kembali ke Gunung Halu, di tengah sawah yang mulai menguning, Juhdi menaruh harapan sederhana. Dari bulir-bulir beas hideung yang dirawat dengan pupuk bersubsidi itulah, ia bisa menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang tertinggi.

"Ilmu itu harus dicari. Biarkan kami yang tua bertani, tapi anak-anak harus lebih pintar untuk menjaga bahkan mengembangkan warisan ini," ucap Juhdi lirih.

Di tangan kolaborasi pemerintah yang menjamin nutrisi tanah lewat pupuk, dan petani yang merawat varietas lokal dengan cinta, beas hideung Cigadog tak lagi menjadi beras "terlarang".

Ia adalah simbol ketahanan pangan yang tumbuh dari akar tradisi, diperkuat oleh teknologi, dan dihidupi oleh harapan mereka yang setia mencangkul bumi.