SBY Terganggu Dituduh Dalang Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Ultimatum Akun TikTok SWBP 3x24 Jam
January 01, 2026 08:17 PM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Demokrat melayangkan somasi dengan ultimatum 3x24 jam kepada pemilik akun TikTok SWBP yang diduga menyebarkan fitnah, menuding Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai dalang isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). SBY pun mengaku terganggu atas tuduhan tersebut.

Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPP Partai Demokrat melayangkan somasi kepada Sudiro Wi Budhius M Piliang, pemilik akun TikTok SWBP.

Somasi itu terkait unggahan video yang menuding SBY sebagai dalang isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo.

Ketua BHPP Demokrat Muhajir menegaskan, tuduhan tersebut tidak benar dan merupakan fitnah.

Ultimatum 3x24 Jam

Demokrat meminta pemilik akun TikTok SWBP segera mengklarifikasi, meminta maaf secara terbuka di media cetak maupun elektronik, serta menghapus unggahan tersebut.

Muhajir menegaskan, somasi harus direspons dalam kurun waktu 3x24 jam.

Namun, Demokrat belum memastikan apakah akan menempuh langkah hukum lanjutan jika somasi tidak dipenuhi.

SBY Terganggu

Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, disebut terganggu dengan tuduhan tersebut.

Politikus Demokrat Andi Arief menyampaikan hal itu setelah bertemu langsung dengan SBY.

“Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar disebut berada di balik isu ijazah palsu,” kata Andi dalam unggahan video di akun X pribadinya, Rabu (31/12/2025).

Hubungan SBY–Jokowi

Andi menegaskan tuduhan bahwa SBY berkolaborasi dengan  Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, untuk memunculkan isu ijazah palsu Jokowi tidak benar.

Ia menambahkan, hubungan SBY dengan Jokowi selama ini baik-baik saja.

“Hubungan Pak SBY dan Pak Jokowi selama ini juga baik,” ujar Andi.

Bersiap Jalur Hukum

Andi menyebut, jika fitnah tidak dihentikan, SBY mempertimbangkan menempuh jalur hukum.

Langkah pertama adalah somasi, dan terbuka kemungkinan proses hukum lebih lanjut.

Demokrat menegaskan ultimatum 3x24 jam harus dijalankan. Jika tidak, langkah hukum terbuka.

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.