TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gelombang intimidasi terhadap aktivis hingga pemengaruh atau influencer kritis di Indonesia kian mengkhawatirkan. Rentetan serangan mulai dari percobaan peretasan, teror fisik di kediaman pribadi, hingga lemparan bom molotov, dinilai oleh Pakar sebagai upaya sistematis dan terorganisir untuk membungkam suara kritis di ruang publik.
Guru Besar Ilmu Komunikasi, Universitas IsIam Indonesia (UII), Prof Masduki berpendapat, ada pola yang ditengarai satu komando untuk melancarkan serangkaian teror yang terjadi.
Jika teror semula menyasar Jurnalis, aktivis sosial dan NGO kini telah merambah ke pemengaruh atau influencer yang bersuara kritis.
Dari serangkaian teror tersebut, Ia berpendapat ada upaya sistematis untuk meredam seluruh kritik, khususnya terhadap kebijakan penanganan bencana di Sumatera dan umumnya kebebasan berekspresi warga negara di ruang digital.
"Jadi ini merambah di dua hal itu. Kalau yang kasus (penanganan) Sumatera saja mungkin tentatif. Tapi sebetulnya ini bagian besar tentang bagaiamana sebetulnya pemerintah kita, khususnya Prabowo tidak menghormati konstitusi, dalam hal ini hak warga negara untuk menyampaikan kritik dan pendapat," kata Masduki kepada Tribun Jogja, Kamis (1/1/2026).
Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PSAD) UII ini menguraikan, kritik seharusnya dipandang sebagai vitamin, atau masukan yang membangun dan sudah seharusnya direspons dengan positif.
Jika diperlukan, bahkan pengkritik seharusnya diundang diberikan kesempatan untuk memberikan masukan secara langsung.
"Nah yang terjadi justru (kritik) ini sebagai ancaman, sekaligus kritik ini dianggap sebagai upaya untuk melawan pemerintah. Ya, itu dibuktikan dengan pengiriman berbagai teror baik sifatnya teks, psikologis maupun bangkai dan juga bom molotov," terangnya.
Sebagaimana diketahui, sejumlah aktivis dan influencer di Indonesia dilaporkan mengalami berbagai bentuk teror dan intimidasi.
Kasus-kasus ini mulai mencuat terutama di akhir tahun 2025 setelah para tokoh tersebut vokal memberikan kritik terkait penanganan pascabencana di Sumatera.
Beberapa nama yang dilaporkan menjadi sasaran teror, antara lain, aktivis Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik.
Manajer Kampanye Iklim dan Energi ini menerima kiriman bangkai ayam tanpa bungkus di teras rumahnya pada 30 Desember 2025.
Kiriman tersebut disertai pesan ancaman bertuliskan "Jagalah ucapanmu, apabila anda ingin menjaga keluargamu, mulutmu harimaumu".
Aktivis dan konten kreator Virdian Aurellio, melaporkan bahwa keluarga dan kerabatnya mendapatkan teror melalui pesan digital di ponsel mereka.
Kemudian influencer Ramon Dony Adam atau (DJ Donny) yang rumahnya menjadi sasaran lemparan bom molotov oleh orang tak dikenal bermasker.
Selain itu, ia juga dikirimi bangkai ayam dengan kepala terpotong dan surat ancaman yang merujuk pada aktivitasnya di media sosial.
Sherly Annavita juga mengalami hal serupa. Konten kreator asal Aceh ini mendapat rentetan teror mulai dari kiriman telur busuk, surat ancaman, hingga aksi vandalisme berupa coretan-coretan pada mobil pribadinya.
Teror juga melalui ancaman digital yang dialami influencer Chiki Fawzi. Ia mengalami ancaman digital yang disertai dengan gambar kepala babi.
Sedangkan Aktor dan Publik Figur Yama Carlos mendapatkan teror berupa kiriman paket COD fiktif dalam jumlah banyak (order fiktif).
Melihat rentetan kasus teror yang terjadi, Masduki menilai di tahun 2025 ini ada kemunduran kebebasan berekspresi.
Hal ini berbahaya secara umum bagi demokrasi di Indonesia dan secara khusus berbahaya bagi penanganan bencana di Sumatera.
"Ini sebenarnya (jika) pemerintah tidak mau mendengar kritik-kritik. Ini bisa jadi nanti penanganan (bencana) justru tidak tuntas, tidak sampai ke akar masalah. Misalnya mengenai krisis lingkungan, mengenai bahwa bencana ini bukan hanya dipicu oleh musim hujan tapi ini kaitannya dengan persoalan struktural," katanya.
"Kalau kritik ini tidak sampai ke Prabowo maka tidak akan ada solusi komprehensif dan nanti akan terulang kembali bencana yang sama. Nah itu kami khawatir," imbuh Masduki.
Lebih lanjut, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Budaya (FSIB) UII ini mengungkapkan bahwa, aksi rentetan teror tersebut sebenarnya kontra produktif bagi upaya penyelesaian pascabencana di Sumatera dan bagaimana hubungan antara warganegara dengan pemerintah.
Ke depan, ia menegaskan, keterbukaan dan kebebasan berekspresi sangat penting untuk kemajuan peradaban bangsa.(*)
