TRIBUNNEWS.COM - Presiden RI Prabowo Subianto meminta istilah 'uang lelah' untuk upah atau honor bagi para anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas di daerah terdampak bencana di Sumatra diganti menjadi 'uang semangat'.
Diketahui, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melaporkan besaran uang lelah yang diterima prajurit TNI yang bertugas di lokasi bencana adalah Rp165.000 per orang.
Hal ini dia sampaikan dalam rapat terbatas di lokasi pembangunan rumah hunian Danantara di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis (1/1/2026).
"Para prajurit di lapangan mendapat uang makan dan uang lelah, Bapak. Uang saku. Per orang Rp165.000. Kemudian pergeseran pasukan dari homebase," kata Suharyanto saat memaparkan laporannya, dikutip dari siaran langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden RI.
Mendengar penjelasan Suharyanto, Prabowo pun mengoreksi istilah 'uang lelah'.
Sebab, menurut Mantan Menteri Pertahanan RI tersebut, tidak ada kata 'lelah' bagi seorang tentara.
Sehingga, Prabowo mengganti istilah 'uang lelah' dengan istilah 'uang semangat' agar para tentara tetap semangat dalam melaksanakan tugasnya.
"Kalau tentara jangan uang lelah ya, karena tentara tidak boleh lelah. [Jadi] uang semangat," ucap Prabowo.
"Uang saku bapak," jawab Suharyanto.
"[Anggota TNI] tidak pernah lelah, berbakti kepada negara dan bangsa. Oke lanjut," sambung Prabowo.
Lantas, Suharyanto melanjutkan laporan terkait biaya perbaikan jembatan terdampak sebagai bagian dari upaya penanganan pasca-bencana Sumatra.
Baca juga: Tahun Baru 2026, Prabowo Kunjungi Lokasi Bencana di Sumatra, Pakar: Wujud Kasih Sayang Pemimpin
Kata dia, jembatan dibangun dahulu, baru pembiayaannya diaudit dan dimintakan ke Kementerian Keuangan RI.
"Kemudian, untuk kebutuhan jembatan dan sebagainya, jembatan gantung, semuanya dibiayai oleh pemerintah lewat BNPB. Memang mekanismenya BNPB itu bekerja dulu, Bapak, setelah diaudit, nanti yang dikeluarkan itu ditagihkan, begitu Bapak," jelas Suharyanto.
"Kami audit BPKP, berapa jumlahnya, baru dimintakan ke Kementerian Keuangan, jadi polanya seperti itu."
Menteri Keuangan RI Pastikan Anggota TNI yang Bertugas di Lokasi Bencana Dibayar
Menteri Keuangan RI (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah menegaskan ada anggaran yang tersedia untuk membayar kerja keras anggota TNI yang bertugas di wilayah terdampak bencana Sumatra.
Kata ekonom yang juga mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu, anggaran untuk hal tersebut bisa dikeluarkan asal penggunaannya tepat.
"Tergantung nanti KSAD-nya ngajuin seperti apa, kita bayar sesuai permintaan dia. Kalau pintar-pintar ya sisipin aja, kan bisa buat anggaran ini, buat tenaga kerja kan bisa, asal masuk akal kita keluarin," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan RI, Jakarta, pada Rabu (31/12/2025).
Masih dalam konferensi pers yang sama, Purbaya mengaku prihatin saat melihat anggota TNI yang bertugas di daerah bencana Sumatra.
Menurut dia, para prajurit yang bertugas tersebut harus diperlakukan secara layak.
"Kan kasihan tuh makannya nasi bungkus rupanya. Di YouTube, saya lihat makan di karton, lho, di TikTok. Kan kasihan kayak gitu, sudah kerja capek. Saya pikir harus perlakukan lebih layak," tegasnya.
Hampir 38.000 Personel TNI Dikerahkan
Sebanyak 37.910 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikerahkan untuk mendukung tahap rekonstruksi dan rehabilitasi di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatra.
Hal ini disampaikan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto dalam konferensi pers pemulihan dan rencana strategis pascabencana di Posko Terpadu Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Dari 37.910 personel tersebut sudah mencakup penambahan 15 batalion, yang terdiri atas lima batalion zeni dan 10 batalion teritorial pembangunan.
Para personel yang dikerahkan nantinya membantu rekonstruksi infrastruktur di wilayah bencana.
“(Pelibatan personel TNI) itu akan membantu pemasangan jembatan bailey, kemudian pembuatan huntara (hunian sementara) dan huntap (hunian tetap), pembersihan lumpur yang ada di sekolah, pesantren, jalan, dan fasilitas umum lainnya,” kata Agus, dikutip dari laman resmi presidenri.go.id.
Selain itu, TNI melaksanakan berbagai tugas kemanusiaan, mulai dari penyiapan air bersih, evakuasi medis, distribusi logistik, hingga layanan pemulihan trauma bagi masyarakat terdampak.
Menurut keterangan Agus, sejauh ini TNI sudah mendirikan 25 dapur lapangan, serta membangun 124 sumur bor yang sudah dapat digunakan masyarakat, 42 pos kesehatan, dan 186 unit MCK di wilayah terdampak.
Sementara itu, jembatan bailey juga disiapkan dan dipasang oleh TNI demi memulihkan kembali jaringan konektivitas transportasi.
Beberapa jembatan yang telah digunakan masyarakat antara lain Jembatan Teupin Mane, Jembatan Teupin Redep, Jembatan Jumpa, Jembatan Matang Bangka, Jembatan Kuta Blang, Jembatan Hamparan Perak, dan Jembatan Anggoli Sibangun.
Secara keseluruhan, 32 jembatan bailey telah dibangun dan difungsikan.
Kemudian, TNI juga membangun 40 jembatan armco, sebagian di antaranya telah selesai dan digunakan oleh masyarakat untuk mendukung aktivitas sehari-hari dan distribusi bantuan.
Untuk mendukung operasi kemanusiaan di Sumatra, TNI mengerahkan 89 unit alutsista, yang terdiri atas pesawat udara, helikopter, dan kapal perang Republik Indonesia (KRI).
Bantuan logistik terus disalurkan melalui berbagai moda, termasuk airdrop, pendaratan udara, jalur laut, dan jalur darat.
“KRI membawa dukungan alat berat, kendaraan kesehatan, mendukung membawa juga tenaga kesehatan, dan membantu Kementerian/Lembaga lain seperti peralatan PLN, membawa BBM, bahan pangan, genset, dan sebagainya,” papar Agus.
Hingga saat ini, total logistik yang telah didistribusikan TNI mencapai 2.669,53 ton, baik melalui angkatan udara, jalur laut menggunakan KRI dan kapal pendukung, maupun distribusi darat.
(Tribunnews.com/Rizki A.)
