Laporan Wartawan Serambi Indonesia Muhammad Nazar | Pidie Jaya

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Hingga satu bulan lebih pascabanjir bandang mempora-porandakan Pidie Jaya (Pijay), saat ini korban banjir ‘Bumi Japakeh’--julukan Pidie Jaya--masih ‘apoh apah’ alias morat marit. 

Karena, warga masih tinggal di tenda darurat dan tidur berdesakan dengan lingkungan berlumpur. 

Belum lagi, jika hujan turun, korban banjir menjadi trauma karena akan diterjang banjir susulan. 

"Kebutuhan masyarakat Pidie Jaya pascabanjir sangat mendesak meski bencana sudah berlalu satu bulan lebih," kata Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, MA, Kamis (1/1/2026). 

Dikatakan Bupati, saat ini, yang dibutuhkan adalah pembangunan hunian sementara atau Huntara bagi warga terdampak bencana.

Urai Nyak Syi--panggilan Sibral Malasyi--saat ini korban banjir masih tinggal di pengungsian dengan kondisi cukup darurat. 

Baca juga: Dramatis! Pria di Pijay Selamatkan Keluarga Pakai Spring Bed, Sang Ibu Meninggal Terseret Banjir

Di pengungsian warga memprihatinkan, tidur berdesakan dan serba kekurangan. 

Konon lagi, saat ini curah hujan tinggi, bisa menyebabkan banjir susulan setiap saat. 

Untuk itu, kata orang nomor satu di Pijay itu, pembangunan Huntara harus segera dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Hal ini agar warga memiliki tempat tinggal layak sembari menunggu pembangunan rumah yang permanen.

Selain itu, urai Bupati Sibral, dirinya menyoroti urgensi normalisasi Krueng Meureudu sebagai langkah kunci pencegahan bencana berulang. 

Menurutnya, tanpa normalisasi sungai tersebut, banjir akan terus terjadi dan mengancam rumah warga yang saat ini masih dipenuhi material banjir pertama. 

Baca juga: Korban Banjir di Pijay Butuh MCK dan Air Bersih, Warga Mengeluh tak Ada Lagi Dapur Umum

Juga Kota Meureudu akan merasakan banjir secara berkelanjutan. 

“Jika Krueng Meureudu tidak segera dinormalisasi, maka banjir akan terus berulang,” tuturnya.

“Rumah-rumah warga dan pusat Kota Meureudu akan kembali terendam. Ini bukan lagi soal darurat sesaat, tapi ancaman berulang yang harus ditangani secara serius,” tegas Bupati Sibral dalam rilis dikirim kepada Serambinews.com melalui Prokopim Pidie Jaya, Kamis (1/1/2026).

Dikatakan dia, normalisasi Krueng Meureudu tidak bisa ditunda karena menyangkut keselamatan masyarakat luas.

Sebab kerusakan sungai tersebut menyebabkan air meluap ke atas badan jalan. 

"Saya minta kepada Pemerintah Pusat supaya segera mengambil langkah konkret agar penanganan banjir tidak bersifat sementara,” pinta Bupati. 

Baca juga: FKEP dan FK USK Gelar Aksi Tanggap Darurat di Pijay, Tamiang dan Aceh Utara, Layani 1000 korban

“Roda perekonomian masyarakat Pidie Jaya harus cepat berdenyut lagi pascabanjir bandang," ujarnya saat menghadiri Rakor Satgas Pemulihan Pascabencana. 

Ia menambahkan, pemulihan pascabencana harus dilakukan secara menyeluruh.

Tidak hanya pada aspek bantuan sosial, tetapi juga pada solusi struktural jangka panjang. 

Antara lain, normalisasi sungai dan penguatan infrastruktur pengendali banjir.(*)