TRIBUNNEWS.COM - Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono mempertimbangkan langkah hukum setelah namanya terseret dalam polemik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, mengatakan mekanisme hukum yang diambil dapat dibaca sebagai langkah untuk mencegah isu ijazah palsu berkembang menjadi konflik terbuka antara SBY dan Jokowi.
Menurutnya, SBY tidak masuk ke perdebatan substansi isu ijazah, melainkan mempersoalkan sumber tudingan.
“Langkah hukum yang diambil oleh Pak SBY tepat karena diamnya selama ini juga tidak menguntungkan. Karena yang menikmati isu ijazah Jokowi berbagai kelompok politik,” ujar Arifki dalam keterangannya, Jumat (2/1/2026).
“Jika situasi ini tidak disikapi oleh SBY, maka bakal mengunci ruang komunikasi SBY dan Jokowi dalam momentum politik ke depan,” sambungnya.
Dia menilai, komunikasi politik antara SBY dan Jokowi relatif lebih terbuka.
Terlebih Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pertama kali masuk kabinet sebagai menteri di era pemerintahan Jokowi.
Kondisi tersebut dinilai membuat relasi politik keduanya masih memungkinkan dijaga di tengah dinamika elite.
Selain itu, Arifki menilai konteks politik ke depan, turut menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan hubungan antar elite.
“Pilihan SBY tidak masuk ke ruang debat publik soal ijazah bisa dibaca sebagai upaya menjaga jarak dari konflik, sekaligus mempertahankan relasi politik dengan Jokowi,” kata Arifki.
Ia menambahkan, langkah hukum tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas narasi politik menjelang 2029.
Menurutnya, membiarkan isu personal berkembang tanpa batas berisiko memperlebar konflik elite dan dimanfaatkan aktor politik lain.
"Dalam politik, menjaga hubungan tidak selalu dilakukan melalui dukungan terbuka, tetapi juga dengan membatasi eskalasi konflik. Langkah SBY dapat dibaca dalam kerangka tersebut,” pungkas Arifki.
Baca juga: Rekam Jejak Moncer 3 Sosok yang Prediksinya Terbukti saat Ijazah Jokowi Ditunjukkan, 1 Doktor FH UI
Sebagai informasi, Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat telah mengirimkan surat somasi kepada sejumlah akun media sosial yang diduga menyebarkan tudingan ihwal SBY berada di balik isu ijazah palsu Jokowi.
Somasi tersebut ditandatangani oleh enam advokat yang tergabung dalam Badan Hukum Partai Demokrat, yakni Muhajir, Cepi Hendrayani, Jimmy Himawan, Novianto Rahmantyo, Nurhidayat Umacina, serta Teuku Irmansyah Akbar.
Surat peringatan hukum itu diterbitkan pada Rabu (31/12/2025) dan salah satunya ditujukan kepada Sudiro Wi Budhius M Piliang, pemilik akun TikTok yang menggunakan nama identitas serupa.
Selain akun tersebut, somasi juga diarahkan kepada tiga unggahan lain yang berasal dari akun Zulfan Lindan, Agri Fanani, dan Kajian Online.
Namun, hingga kini belum diperoleh keterangan rinci mengenai isi materi video yang diunggah oleh ketiga akun tersebut.
Sama halnya dengan SBY, mantan Presiden RI Megawati juga siap mempertimbangkan langkah hukum.
Politikus PDIP, Guntur Romli mengatakan pertimbangan upaya hukum muncul karena Megawati dan PDIP merasa dirugikan atas tuduhan yang muncul tersebut.
Dia juga menyebut pihaknya mendukung langkah SBY usai dikaitkan dengan kasus ijazah Jokowi.
"Kami mendukung apabila Pak SBY akan menempuh jalur hukum. Fitnah tersebut memang tidak bisa dibiarkan."
"Kami juga tengah membahas terkait langkah hukum tersebut karena kami juga mengalami nasib yang sama," katanya kepada Tribunnews.com, Kamis (1/1/2026).
Guntur menegaskan pertimbangan upaya hukum tersebut sebenarnya bukan muncul dari perintah Megawati, tetapi kesadaran dari kader.
Dia mengungkapkan upaya ini menjadi wujud pembelaan terhadap kehormatan Megawati.
"Tidak ada perintah (dari Megawati melakukan upaya hukum). Membela kehormatan ketua umum sudah otomatis bagi kader."
"Sejak dipecat dari PDI Perjuangan, Jokowi sudah bukan lagi urusan kami," tuturnya.
Baca juga: Demokrat Somasi Akun Tiktok yang Tuduh SBY Terlibat Kasus Ijazah Jokowi
Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) blak-blakan mengungkap ada agenda besar di balik isu ijazah palsu yang sudah empat tahunan bergulir.
Jokowi selama ini diam saja dan tidak banyak menanggapi karena dia yakin dengan ijazah asli yang dipegangnya.
Dia tidak menunjukkan ijazah karena dua alasan. Pertama, karena ada aduan di Bareskrim.
"Yang kedua, saya dituduh ijazah saya palsu. Artinya, yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Itu yang saya tunggu. Coba dibuktikannya seperti apa?," katanya dikutip dari wawancara eksklusif Kompas TV pada Selasa (9/12/2025).
Menurut Jokowi, akan lebih baik kalau pembuktian tudingan ijazah palsu ini di pengadilan karena akan kelihatan proses hukum yang adil.
Baca juga: Sosok Majelis Hakim PN Solo yang Tolak Eksepsi Jokowi dan Rektor UGM di Sidang Gugatan Warga Negara
"Karena yang membuat ijazah saya sudah menyampaikan asli, masih tidak dipercaya, gimana?," kata Jokowi sambil tersenyum.
Jokowi melihat ada agenda besar politik dan ada operasi politik sehingga isu ijazah palsu ini sampai bertahun-tahun tidak selesai.
Menurut Jokowi, ada keinginan pihak tertentu yang mau men-downgrade dan menurunkan reputasi yang dia miliki.
"Meskipun saya enggak merasa punya reputasi apa-apa," ujarnya sambil tersenyum.
Kenapa harus diturunkan reputasinya?
Jokowi menduga ada kepentingan politik di baliknya.
"Kenapa sih kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekkan, merendahkan, menghina, menuduh-nuduh? Semua dilakukan untuk apa? Kalau hanya untuk main-main kan mesti ada kepentingan politiknya di situ," katanya.
Jokowi pun masih dengan keyakinannya bahwa ada orang besar di balik isu ijazah palsu terhadap dirinya.
"Saya pastikan. Iya," katanya.
Siapa orang besar itu?
"Ya, saya kira gampang ditebak lah. Tapi (saya) tidak tidak berusaha sampaikan," jawabnya.
Menurut Jokowi, di tengah masa-masa ekstrem seperti ini, seharusnya konsentrasi untuk hal yang besar, untuk strategi besar negara, untuk kepentingan yang lebih besar bagi negara ini.
"Misalnya tadi yang berkaitan dengan menghadapi masa-masa ekstrem, menghadapi masa-masa perubahan karena artificial intelligence, karena humanoid robot. Sehingga jangan malah kita energi besar kita pakai untuk urusan-urusan yang sebetulnya menurut saya ya urusan ringan," ujarnya.
