SRIPOKU.COM, LAHAT- Dampak pemberlakuan larangan total angkutan batu bara melintas di jalan umum Sumatera Selatan sejak 1 Januari 2026 kini dirasakan sopir angkutan batu bara.
Puluhan sopir, termasuk Yanto, terpaksa diistirahatkan sementara karena aktivitas angkutan batubara berhenti, hingga kondisi jalan khusus untuk batu bara dibuka kembali.
Yanto, salah satu sopir, mengaku kehilangan sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya sekolah anaknya.
“Kalau terlalu lama seperti ini, kami mau makan apa. Cari kerja lain sekarang tidak mudah,” katanya, Jumat (2/12/2026).
Hal serupa juga dirasakan perusahaan PT Golden Great Borneo (TGB), yang kini harus mengistirahatkan 45 sopir karena larangan tersebut.
Humas perusahaan, Ayang, menyebut pihaknya berharap pemerintah segera memberikan solusi, termasuk rencana pembuatan jalan khusus bagi angkutan batu bara.
“Kami percaya pemerintah akan segera memberikan solusi terbaik. Kami juga menyambut baik rencana jalan khusus dan berharap para sopir bisa bersabar,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolres Lahat AKBP Novi Edyanto melalui Kapolsek Merapi memastikan larangan dijalankan.
“Dua malam ini tidak ditemukan truk batu bara. Kami juga rutin patroli untuk mengantisipasi tindak kejahatan 3C,” ujarnya.
Berlaku Mulai 1 Januari
Kebijakan ini mewajibkan seluruh perusahaan tambang mengalihkan operasional angkutannya ke jalan khusus pertambangan demi menjamin keselamatan masyarakat dan mencegah kerusakan fasilitas publik.
“Mulai 1 Januari 2026 tidak ada lagi angkutan batubara yang menggunakan jalan umum. Semua wajib melalui jalan khusus pertambangan. Ini adalah komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat,” kata Herman Deru setelah memimpin rapat, Koordinasi Kesiapan Pemberlakuan Angkutan Batubara Menggunakan Jalan Khusus Pertambangan di Griya Agung Palembang, Selasa (30/12/2025).
Herman Deru menegaskan, bahwa kebijakan tersebut bukan keputusan mendadak, melainkan hasil dari proses panjang serta berbagai evaluasi yang mempertimbangkan aspek keselamatan masyarakat, ketertiban lalu lintas, dan kepastian hukum dalam kegiatan pertambangan batubara.
Selama ini kata dia, aktivitas pengangkutan batubara di jalan umum kerap memicu kecelakaan fatal, mengganggu mobilitas masyarakat, serta mempercepat kerusakan jalan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik.
"Kondisi tersebut dinilai tidak bisa terus dibiarkan, terlebih produksi batubara Sumatera Selatan terus meningkat dari tahun ke tahun," kata dia.
Ia menerangkan dari jumlah pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan sejenisnya di Sumsel saat ini berjumlah 60, dengan 22 diantaranya masih menggunakan ruas jalan umum.
"Tapi kriterianya berbeda- beda, ada yang long segmen atau crossing. Dari 22 lebih itu 50 persen (11) yang membuat macet Lahat Tanjung Jambu, yang ISPUnya tinggi, membuat pencemaran udara, dan membuat krodit macet," ujarnya.
Namun, disisi lain sudah ada investor jalan yang saat uni membangun membangun jalan khusus, yang diperkirakan tanggal 20 Januari ini selesai.
"Jadi mereka terkoneksi jalan khusus milik SSR di 107 (clear Lahat- Pagar Alam) menantikan 20 Januari, mereka tetap bekerja tambangnya tapi stockpile (tidak diangkut ) tidak menganggu lalu lintas," bebernya.
Kemudian dijelaskan Herman Deru, ada juga di wilayah Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dan Musi Banyuasin (Muba) dengan kriteria berbeda juga, dengan hanya crossing atau beberapa KM kendaraan truk batubara melalui jalan umum, dan saat ini masih proses pembangunan jalan khusus.
"Mereka sudah membangun (jalan khusus) belum selesai sampai saat ini. Maka kita bentuk tim memverifikasi sampai 1 Februari (TNI, Polri, dewan, dishub dan semua pihak) benar tidak mereka membangun, kendalanya dimana, jika ada kita membantu menyelesaikan," paparnya .
Ditambahkan Deru, jika nanti memang ternyata progres sesuai penilaian atau tidak sesuai penilaian dari tim verifikasi yang telah dibentuk, nanti akan diputuskan kembali.
"Inilah yang akan menentukan ditoleransi atau ditutup sama sekali yang sedang membangun. Tetapi yang tidak ada sama sekali atau bekerjasama dengan KAI atau milik jalan khusus pasti ditutup. Jadi clear ya jalan umum di Sumsel mulai 1 Januari itu tidak dilalui batubara, lalu kita verifikasi 1 Februari yang sedang membangun yang boleh crossing hingga jalannya selesai," tukasnya.
Sanksi Tegas
Disinggung jika ada angkutan batubara yang melanggar dengan masih melalui jalan umum, Herman Deru menyakini hal itu akan ditindak aparat penegak hukum.
"Iya (ditindak) kita menyakini ini, kasat lantas. Saya yakin punya IUL dan asosiasi taat, dan sanksi sudah jelas," pungkasnya.
Disisi lain, sejumlah kepala daerah yang hadir pun mengaku mendukung kebijakan yang diambil Gubernur Sumsel.
"Pemkab Muba prinsipnya siap mendukung kebijakan ini sebagai langkah tegas dan sikap pemerintah daerah," singkat Bupati Muba Toha Tohet.
Ditempat yang sama Kasdam II Sriwijaya Brigjen TNI Iwan Maruf Zainudin mengaku siap mendukung, keputusan yang telah diambil
