TRIBUNBANTEN.COM, LEBAK - Warga yang tinggal di hunian sementara (Huntara) di Kecamatan Lebakgedong, Kabupaten Lebak, menyatakan kecewa setelah alat berat yang sebelumnya telah diturunkan untuk malakukan perataan lahan pembangunan hunian tetap (Huntap), kini ditarik kembali. 

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak mulai melakukan land clearing atau pembersihan lahan dengan alat berat sebagai tahap awal pembangunan hunian tetap bagi warga Huntara berbahan terpal.

Pembersihan lahan tersebut dilakukan Pemkab Lebak bekerja sama dengan Batalion 840 Golok Sakti. 

Perlu diketahui, sebanyak 221 kepala keluarga (KK) warga Lebakgedong masih tinggal huntara pasca bencana alam tahun 2020. Mereka tinggal di huntara kurang lebih sudah enam tahun lamanya.

Baca juga: Warga Huntara Lebakgedong Kecewa Audiensi Bersama BNPB Pusat Nihil, Ancam Demo ke Istana

Atas kekecewaan itu, puluhan warga kemudian melakukan aksi unjuk rasa di Huntara dengan cara membentangkan poster wajah Bupati dan Wakil Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya dan Amir Hamzah. 

Kemudian Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Andra Soni dan Dimyati Natakusumah, dan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

"Kami sangat kecewa, karena pemerataan lahan yang sebelum dikerjakan dua alat berat itu ditarik kembali oleh pemerintah," ujarnya Zaenudin,  warga Lebakgdong, kepada TribunBanten.com, Jumat (2/12/2025).

Zaenudin mengatakan, alasan pemerintah menarik alat berat untuk membantu korban bencana di Sumatra Barat, Sumatera Utara dan Aceh.

Namun faktanya, dua alat berat yang sebelumnya diterjunkan ke Lebakgedong tersebut tidak jadi dibawa ke tempat bencana alam, melainkan digunakan untuk pengerjaan pembangun Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih di Desa Cikaduen. 

"Saya tahu setelah saya komunikasi dengan pihak Golok Sakti, ditarik karena tidak ada anggarannya. Dan tidak jadi dibawa ke lokasi bencana alam juga," katanya. 

Zaenudin menyebut, pemerataan lahan baru 400 meter dari jumlah total 4,548 hektar. 

"Yang sudah baru 400 meter," katanya. 

Menurut Zaenudin, pemerintah harus membuka mata dan telinga terhadap skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat korban bencana alam di Lebakgdong yang sudah enam tahun lamanya. 

"Kami di sini sudah enam tahun lamanya tidur di rumah  mengunakan terepal, dimana pemerintah pusat hadir membantu?," 

"Lalu bagaimana nasib kami, sampai kapan kami di sini menunggu pemerintah," sambungnya. 

Zaenudin menyatakan, dalam waktu dekat pihaknya bersama para warga Huntara akan menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Lebak.

"Rencana selanjutnya, kami akan menggebrak Pemkab Lebak terkait tindak lanjut dari Huntap yang belum terlaksana hingga saat ini," pungkasnya. 

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak mulai melakukan land clearing atau pembersihan lahan sebagai tahap awal pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi warga Kecamatan Lebakgedong. 

Pembersihan lahan tersebut dilakukan Pemkab Lebak bekerja sama dengan Batalion 840 Golok Sakti. 

Lahan yang disiapkan untuk pembangunan Huntap memiliki luas sekitar 4,548 hektare dan berlokasi tidak jauh dari area Huntara warga.

"Saat ini baru dilakukan land clearing oleh Pemkab Lebak bekerja sama dengan Batalion 840 Golok Sakti. Untuk cut and fill, satu hektare lahan dikerjakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Banten," ujar Kepala BPBD Lebak, Sukanta, saat ditemui di Pendopo Bupati Lebak, Kamis (18/12/2025). 

Sukanta berharap, pengerjaan cut and fill yang dilakukan Perkim Provinsi Banten tidak hanya satu hektar saja, melainkan 4.458 hektar juga dapat dibantu. 

"Karena Lebak keterbatasan anggaran kalau terlalu dibebankan," ujarnya. 

Sukanta mengungkapkan, proses pembersihan lahan untuk Huntap sudah berjalan lima hari. 

"Kalau cut and fill yang dikerjakan Perkim sudah satu Minggu yang lalu, tapi kalau land clearing baru lima hari," ungkapnya. 

Sukanta menambhakan, terkait insfratruktur jalan menuju Huntara dikerjakan oleh Perkim Provinsi Banten. 

"Sama Perkim Provinsi, informasinya pengerasan jalan. Apakah di aspal atau tidaknya saya belum tahu," katanya. 

Sukanta berharap kepada Pemerintah Pusat, melalui BNPB perumusan anggaran bisa secepatnya dilakukan. 

Sebab, penantian warga yang tinggal Huntara sudah berlangsung lama ingin memiliki Huntap. 

"Kami mohon percepatan pengalokasian anggaran pembangunan Huntap, kasian masyarakat sudah cukup lama menunggu," pungkasnya.