WARTAKOTALIVECOM, Jakarta — Deretan hunian sementara (huntara) bagi korban banjir bandang di Desa Upah, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, mulai memperlihatkan bentuknya.
Meski masih dalam tahap pembangunan dan belum ditempati warga, kawasan huntara tersebut memberi gambaran awal tentang upaya pemulihan pascabencana yang tengah dilakukan pemerintah bersama pihak swasta.
Pembangunan huntara ini dimulai sejak 24 Desember 2025 dan ditargetkan rampung dalam kurun waktu tiga bulan.
Total sebanyak 15.000 unit direncanakan berdiri di kawasan tersebut untuk menampung warga yang kehilangan tempat tinggal akibat terjangan banjir bandang.
Proyek pembangunan ini dikerjakan oleh BPI Danantara sebagai bagian dari respons cepat penanganan darurat sekaligus transisi menuju pemulihan kehidupan warga.
Secara fisik, huntara dibangun dalam beberapa blok yang tersusun rapi dan dihubungkan oleh akses jalan antarblok.
Hunian dirancang dengan konsep rumah panggung, menggunakan material triplek tebal pada bagian lantai untuk mengantisipasi kondisi tanah dan potensi genangan.
Di salah satu akses jalan, terlihat rumput sintetis telah terpasang, memberikan kesan lingkungan yang lebih tertata dan ramah bagi penghuni nantinya.
Setiap unit huntara memiliki ukuran 4,5 x 4,5 meter.
Meski bersifat sementara, fasilitas dasar yang disediakan tergolong lengkap.
Setiap unit dilengkapi satu pintu dan jendela untuk sirkulasi udara, serta fasilitas penunjang berupa sambungan listrik, tempat tidur, kipas angin, lemari, hingga akses internet nirkabel atau wifi yang dapat digunakan secara gratis oleh penghuni.
Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara, Rosan Roeslani, pada Kamis (1/1/2026), menjelaskan bahwa pembangunan huntara ini mengacu pada standar kelayakan hunian darurat.
Menurutnya, aspek keamanan struktur menjadi perhatian utama agar bangunan aman ditempati.
Selain itu, ketersediaan air bersih, sistem sanitasi yang memadai, serta dukungan listrik dan layanan kesehatan juga telah masuk dalam perencanaan sejak awal.
Rosan menegaskan bahwa huntara tidak hanya dipandang sebagai tempat berlindung sementara, tetapi juga sebagai ruang hidup yang memungkinkan warga kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih bermartabat.
Oleh karena itu, kawasan huntara turut dilengkapi berbagai fasilitas umum penunjang, seperti klinik kesehatan, taman bermain untuk anak-anak, serta akses internet dan listrik tanpa biaya tambahan bagi warga terdampak.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu memulihkan kondisi sosial masyarakat yang terdampak bencana, sekaligus mengurangi beban psikologis akibat kehilangan rumah dan lingkungan tempat tinggal.
Kehadiran fasilitas umum dan akses komunikasi dinilai penting agar warga tetap terhubung dengan dunia luar, memperoleh informasi, serta dapat melanjutkan kegiatan pendidikan dan ekonomi secara terbatas.
Meski demikian, hingga awal Januari 2026, huntara ini masih dalam tahap pengerjaan dan belum dihuni.
Warga korban banjir bandang masih menunggu proses pembangunan selesai sebelum dapat menempati hunian tersebut.
Pemerintah daerah bersama pihak terkait menyatakan akan terus memantau progres pembangunan agar target waktu yang telah ditetapkan dapat tercapai, sehingga warga segera mendapatkan tempat tinggal sementara yang layak dan aman.