PROHABA.CO, BANDA ACEH - Penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh serta sejumlah wilayah di Sumatera pada November 2025 menuai sorotan dan dinilai berjalan lamban.
Pemerintah Pusat dianggap belum menunjukkan kesigapan dan sense of crisis yang memadai, berbeda jauh dengan penanganan bencana tsunami Aceh pada Desember 2004.
Mantan Sekretaris Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh–Nias, Teuku Kamaruzzaman atau yang akrab disapa Ampon Man, menilai terdapat perbedaan mencolok antara respons negara terhadap bencana saat ini dibandingkan dengan tragedi tsunami dua dekade lalu.
“Ya memang terlihat perbedaan sangat signifikan, jika kita membandingkan antara penanganan bencana tsunami Desember 2004 di waktu lalu, dengan penanganan bencana banjir dan tanah longsor November 2025 saat ini,” ujarnya dikutip Serambinews.com, Kamis (1/1/2026).
Menurut Ampon Man, Pemerintah Pusat sebagai pemegang otoritas penetapan status bencana tidak memperoleh atau tidak merespons informasi lapangan secara utuh pada fase awal kejadian.
Hal ini tercermin dari pernyataan Kepala BNPB yang sempat menyebut kondisi bencana di Sumatera “terlihat parah hanya di media.” Pernyataan tersebut kemudian diralat dan disertai permintaan maaf setelah melihat kondisi sebenarnya di lapangan.
Selain itu, ia menyoroti kebingungan sejumlah lembaga pemerintah dalam menerjemahkan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar bencana banjir dan longsor di Sumatera ditangani sebagai bencana nasional dengan kendali pusat.
Menurutnya, kebingungan ini muncul karena skema tersebut tidak dikenal dalam Undang-Undang Penanganan Bencana.
Baca juga: Lima Hari Menembus Banjir, Kapolda Aceh Tiba di Aceh Tamiang, Pastikan Penanganan Bencana
Baca juga: Selebgram Shella Saukia Dilarikan ke RS Singapura Akibat Keracunan Makanan
Ampon Man membandingkan kondisi saat ini dengan penanganan tsunami 2004.
Kala itu, Presiden secara langsung memimpin penanganan bencana selama berhari-hari di Aceh.
Seluruh komponen negara, termasuk TNI, relawan nasional, dan bantuan internasional, dikerahkan secara maksimal.
Panglima TNI bahkan berbulan-bulan berada di Aceh untuk memastikan penyelamatan korban dan distribusi logistik berjalan merata.
“Menurut saya sense of crisis memang terlihat sangat minim dalam penanganan bencana Sumatera ini dibanding bencana di waktu tsunami lalu,” tegasnya.
Ia menambahkan, saat tsunami, presiden tinggal di Aceh dan mengendalikan semua komponen yang tersedia, termasuk relawan dalam dan luar negeri, untuk menyelamatkan korban.
Selain itu, Ampon Man menilai faktor konsolidasi internal pemerintahan turut memengaruhi lambannya respons.
Kabinet yang baru terbentuk satu tahun dinilai belum solid, dengan motivasi individu yang beragam serta keterbatasan sumber daya.
Hal ini membuat semangat dan keputusan penanganan bencana tidak sebanding dengan kemampuan yang tersedia.
Untuk itu, ia berharap evaluasi menyeluruh dapat dilakukan agar penanganan bencana ke depan lebih cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada penyelamatan korban sebagai prioritas utama.
Menurutnya, keberhasilan penanganan bencana tidak hanya diukur dari distribusi bantuan, tetapi juga dari kecepatan dan koordinasi dalam menyelamatkan nyawa serta memulihkan daerah terdampak.
Hingga sebulan lebih pasca bencana, lumpur dan material banjir masih menimbun rumah-rumah warga di sejumlah daerah Aceh.
Bahkan, beberapa wilayah masih terisolasi akibat akses darat dan jembatan yang terputus sejak akhir November 2025.
Kondisi ini menunjukkan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi masih berjalan lambat, sehingga masyarakat terdampak membutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah.
(SerambiNews.com/Rianza Alfandi)
Baca juga: Kadiskes Bireuen Ingatkan Warga Waspada Penyakit Pasca Banjir Bandang
Baca juga: Banjir Susulan Kembali Rendam Pesisir Aceh Tamiang Akibat Tanggul Sungai Jebol
Baca juga: Polda Sumut Tangkap Kurir Asal Aceh Bawa 5 Kg Sabu, Dijanjikan Rp 20 Juta
