TRIBUNJAMBI.COM - Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto kini tengah menjadi sorotan tajam.
Sebelumnya Presiden Prabowo dengan bangga memamerkan pencapaian angka penerima manfaat yang fantastis dari program MBG itu.
Namun pengamat politik Yunarto Wijaya justru menyuarakan keprihatinan mendalam terkait arah kebijakan tersebut.
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia ini mengingatkan esensi dari program MBG bukanlah tentang seberapa banyak mulut yang diberi makan, melainkan kualitas dan ketepatan sasarannya.
Soroti Ketimpangan dan Realitas Anggaran
Yunarto Wijaya menyayangkan narasi pemerintah yang dianggap terlalu berfokus pada variabel kuantitatif atau jumlah besar-besaran.
Ia mempertanyakan apakah nutrisi yang diberikan sudah terpenuhi dan apakah anggarannya tidak mengorbankan sektor krusial lainnya.
“Ada yang bilang di sini loh, bergizi tidak, target penerima sudah benar tidak, anggarannya realistis atau tidak, sehingga kemudian bisa mengambil anggaran-anggaran dari sektor lain yang juga sangat penting,” ujar Yunarto dalam program Kompas Petang di KompasTV, Selasa (6/1/2026).
Baca juga: Kelakar Prabowo: Dulu Kalah Pilpres karena Tak Didukung Luhut, Kini Beri Makan 8 Kali Singapura
Baca juga: Misteri Kematian Mahasiswi Unima Kian Janggal: Memori CCTV Hilang, Pengakuan Pemilik Kos Beda
Baca juga: Kepala Balita di Medan Tertembak Peluru Nyasar saat Tawuran, Begini Kondisi dan Kronologinya
Ia juga menyoroti adanya indikasi ketimpangan distribusi.
Berdasarkan pengamatannya, penyaluran program ini justru terlihat lebih masif di wilayah perkotaan daripada daerah yang mungkin lebih membutuhkan.
Perbandingan Populis yang "Menyedihkan" Kritik
Yunarto Wijaya semakin tajam saat menanggapi gaya komunikasi pemerintah yang kerap membandingkan jumlah penerima MBG dengan populasi negara lain, seperti Singapura dan Korea Selatan.
Baginya, capaian Badan Gizi Nasional (BGN) yang membanggakan angka 50 juta jiwa dalam waktu singkat adalah pola pikir linier yang berisiko mengabaikan substansi.
“Saya sedih malah dan prihatin Pak Prabowo selalu mengulang-ulang variable kuantitatif. Dan ini linier dengan apa yang dibangga-banggakan oleh BGN ya, sudah mencapai 50 juta, lebih tinggi dari Brazil yang dalam 11 tahun hanya 40 juta,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam Perayaan Natal Nasional, Senin (5/1), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan laporan terbaru yang menunjukkan lonjakan jumlah penerima manfaat hingga 55 juta orang.
“Saya diberi laporan hari ini sudah mencapai lebih dari 51 juta penerima manfaat MBG, benar Pak Dadan? Oh, sudah 55, saya ralat... hari ini sudah 55 juta penerima manfaat di Indonesia. Itu berarti sama dengan memberikan makan 8 kali Singapura, tiap hari kita beri makan 55 juta mulut saudara-saudara,” ucap Presiden Prabowo dengan optimis.
Meskipun angka tersebut terlihat mengesankan di atas kertas, peringatan Yunarto Wijaya menjadi pengingat penting bagi pemerintah agar program strategis ini tidak terjebak dalam sekadar "lomba angka", melainkan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas SDM Indonesia secara merata.
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya mengaku sedih Presiden Prabowo Subianto selalu mengulang variable kuantitatif saat membahas Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Ketika bicara MBG, saya sedih malah dan prihatin Pak Prabowo selalu mengulang-ulang variable kuantitatif,” kata Yunarto dalam Program Kompas Petang di KompasTV, Selasa (6/1/2026)
“Dan ini linier dengan apa yang dibangga-banggakan oleh BGN (Badan Gizi Nasional) ya, sudah mencapai 50 juta, lebih tinggi dari Brazil yang dalam 11 tahun hanya 40 juta, dalam bulan November (2025) kita sudah melampaui populasi Singapura, lalu kemudian bulan Desember (2025) sudah melampaui populasi Korea Selatan.”
Yunarto pun mengingatkan kepada pemerintahan Prabowo Subianto bahwa tujuan dari MBG bukanlah memberikan makan sebanyak-banyaknya.
“Ada yang bilang di sini loh, bergizi tidak, target penerima sudah benar tidak, anggarannya realistis atau tidak, sehingga kemudian bisa kemudian mengambil anggaran-anggaran dari sektor lain yang juga sangat penting, silakan dibuka, ternyata lebih banyak di kota-kota,” ujar Yunarto.
Oleh karena itu, ia mendorong ada keberanian dari menteri-menteri di Kabinet Merah Putih untuk menyampaikan situasi sesungguhnya di lapangan. Sehingga variable kuantitatif dan kualitaf itu bisa betul-betul menjadi indikator keberhasilan MBG.
“Kritik paling banyak itu adalah orang sering mengatakan, Pak Prabowo itu tahu nggak sih kritik di lapangan,” kata Yunarto.
“Atau kemudian, Pak Prabowo mau nggak sih mendengar masukan dari menteri-menteri yang lebih tahu kondisi lapangan.”
Baca juga: Diskon Pajak Kendaraan di Jambi 2026, 2,5 Persen untuk Mobil dan 5 Persen untuk Sepeda Motor
Baca juga: Misteri Kematian Mahasiswi Unima Kian Janggal: Memori CCTV Hilang, Pengakuan Pemilik Kos Beda
Baca juga: Tabel Angsuran KUR Mandiri 2026 Jambi, Syarat dan Cara Daftar Pinjaman 10Juta-500 Juta
Baca juga: Kepala Balita di Medan Tertembak Peluru Nyasar saat Tawuran, Begini Kondisi dan Kronologinya
