SURYA.CO.ID, SURABAYA - Wacana pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD atau Pilkada tak langsung saat ini terus bergulir dengan pro kontra.
Hingga saat ini, PDI Perjuangan termasuk yang getol menyuarakan kritikan atau penolakan terhadap wacana opsi Pilkada tidak langsung.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim Deni Wicaksono mengkritisi wacana tersebut.
Baca juga: Pro Kontra Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Golkar Sikapi Santai Penolakan Parpol Lain
Meskipun sejumlah pihak yang menyetujui wacana ini menggulirkan narasi bahwa Pilkada di DPRD dapat mengurangi beban anggaran penyelenggaraan.
Namun, wacana ini dinilai menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan rakyat yang telah diperjuangkan.
Sehingga, PDIP Jatim termasuk yang mengkritik keras bergulirnya wacana perubahan sistem Pemilihan kepala daerah atau Pilkada.
“Jika ditelaah lebih dalam, gagasan ini justru berpotensi menggerus substansi demokrasi Indonesia dan merampas hak konstitusional rakyat,” kata Deni saat dikonfirmasi dari Surabaya, Rabu (7/1/2026).
Menurut Deni, Pilkada langsung merupakan buah perjuangan reformasi.
Sebagai informasi, Jika dilihat dalam sejarah demokrasi di tanah air, kepala daerah memang pernah dipilih oleh DPRD. Pilkada secara langsung baru digelar mulai 2005.
Deni mengingatkan, buah perjuangan reformasi tak boleh dilupakan begitu saja.
“Menghapus sistem ini sama artinya dengan menghapus salah satu capaian paling fundamental dari gerakan reformasi 1998,” jelas Deni yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim tersebut.
Deni mengulas bagaimana wacana sistem Pilkada tidak langsung ini bisa berdampak terhadap iklim demokrasi.
Salah satunya, potensi politik transaksional jika pemilihan kepala daerah dilakukan secara tidak langsung. Berbeda halnya dengan Pilkada langsung.
“Pemilihan langsung melibatkan jutaan mata rakyat sebagai pengawas,” ungkqp Deni.
Di sisi lain, PDIP mengingatkan bahwa legitimasi kepemimpinan daerah menuntut dukungan langsung dari rakyat.
Kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat memiliki modal politik yang kuat untuk menjalankan kebijakannya secara independen.
Sebab kepala daerah bertanggung jawab langsung kepada konstituen bukan pihak lain.
Sistem tersebut dinilai efektif memastikan pemimpin daerah betul-betul bekerja untuk kepentingan rakyat yang memilihnya bukan untuk kepentingan elite yang mengangkatnya.
Deni mengatakan, melalui Pilkada langsung yang selama ini berjalan banyak pemimpin inovatif muncul.
Seperti Tri Rismaharini atau Risma di Kota Surabaya yang dinilai sukses sebagai Wali Kota dua periode dengan berbagai programnya.
Lalu, Ganjar Pranowo yang pernah menjadi Gubernur Jawa Tengah dengan sejumlah programnya.
“Ini adalah contoh nyata bagaimana Pilkada langsung mampu menghasilkan pemimpin yang responsif terhadap aspirasi warga,” terang Deni.
