SURYA.CO.ID, LUMAJANG - Menghadapi dinamika ekonomi yang penuh ketidakpastian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang di Jawa Timur (Jatim), dipaksa untuk lebih "ikat pinggang" dalam merancang pembangunan masa depan.
Bupati Lumajang, Indah Amperawati Masdar atau Bunda Indah, secara tegas menginstruksikan seluruh jajaran birokrasi untuk mengedepankan disiplin anggaran yang ketat, guna memastikan setiap rupiah APBD berdampak nyata bagi rakyat.
Seruan tersebut disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2027, yang digelar di Pendopo Arya Wiraraja, Rabu (7/1/2026).
Bunda Indah mengungkapkan, bahwa saat ini kapasitas fiskal Kabupaten Lumajang masih berada pada kategori rendah.
Kondisi ini, menuntut kecermatan ekstra dalam menyusun program kerja, agar tidak terjadi pemborosan anggaran pada pos-pos yang tidak krusial.
“Kapasitas fiskal kami masih terbatas. Seluruh program pembangunan harus disusun berdasarkan skala prioritas yang jelas. Harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Bunda Indah saat dikonfirmasi usai acara.
Sebagai informasi, APBD Lumajang Tahun Anggaran (TA) 2026 telah disetujui sebesar Rp 2,1 triliun.
Secara rinci, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 1,97 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp 2,10 triliun.
Kondisi tersebut, menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp 124,77 miliar yang rencananya akan ditutupi menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Di tengah keterbatasan dana tersebut, Bunda Indah menetapkan penurunan angka stunting sebagai salah satu rapor utama yang harus dituntaskan.
Menurutnya, kesehatan fisik dan mental generasi muda Lumajang tidak boleh dikorbankan, meski fiskal daerah sedang tertekan.
“Stunting adalah pekerjaan rumah bersama. Keberhasilan penanganannya sangat menentukan kualitas generasi Lumajang ke depan. Ini adalah investasi jangka panjang yang tidak bisa ditawar,” ungkapnya.
Tantangan besar lainnya yang membayangi tahun 2027 adalah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di berbagai wilayah Lumajang.
Bunda Indah meminta jajaran terkait untuk mulai memetakan kebutuhan anggaran dan logistik sejak dini.
Selain kesiapan teknis, faktor kondusivitas wilayah menjadi perhatian khusus. Ia menegaskan bahwa seluruh proses perencanaan harus berujung pada terjaganya stabilitas keamanan di Kabupaten Lumajang.
"Pelaksanaan agenda ke depan harus mengutamakan kesiapan menjaga stabilitas keamanan. Tanpa keamanan yang terjamin, pembangunan tidak akan bisa berjalan maksimal," pungkasnya.
