Oleh: Petrus Kanisius Siga Tage
Pengajar pada Prodi Ners, Universitas Citra Bangsa, Kupang
POS-KUPANG.COM - Awal tahun 2026 menyapa kita bukan dengan optimisme langit cerah, melainkan dengan konvergensi dua "badai" yang mencemaskan: puncak musim hujan ekstrem dan lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut yang kini populer dengan sebutan "Superflu".
Fenomena ini bukanlah sekadar siklus tahunan yang lewat begitu saja. Apa yang kita hadapi saat ini adalah manifestasi nyata dari berkelindannya evolusi biologis patogen dengan dinamika atmosfer yang kian sulit diprediksi akibat krisis iklim.
Baca juga: Tak Disiplin Waktu di Paripurna DPRD Flotim, Anggota Absen Tanpa Kabar
Situasi ini menjadi ujian krusial bagi ketahanan sistem kesehatan nasional dan tingkat literasi publik kita di era pasca-pandemi. Apakah kita benar-benar telah belajar dari krisis masa lalu, ataukah kita sedang mengulang kerentanan yang sama dalam baju yang berbeda?
Istilah "Superflu" mungkin terdengar seperti dramatisasi media, namun realitas klinis di lapangan memberikan legitimasi pada julukan tersebut.
Identifikasi virus Influenza A (H3N2) Subclade K (J.2.4.1) yang telah dikonfirmasi menyebar di delapan provinsi termasuk pusat populasi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, hingga Kalimantan Selatan menandakan pergeseran signifikan dalam lanskap epidemiologi kita.
Pasien, terutama anak-anak dan kelompok lanjut usia, menunjukkan gejala yang melampaui influenza biasa: demam tinggi persisten di atas 39°C yang sulit turun, mialgia (nyeri otot) yang melumpuhkan, hingga batuk yang sangat menguras tenaga.
Tantangan terbesar muncul dari fenomena mismatch vaksin. Virus influenza adalah organisme yang sangat adaptif; ia melakukan penetrasi melalui celah-celah mutasi yang disebut antigenic drift.
Data menunjukkan bahwa vaksin yang diformulasikan berdasarkan prediksi tahun lalu mengalami penurunan efektivitas terhadap varian Subclade K ini. Diperkirakan efikasinya berkisar 30-40 persen dalam mencegah infeksi pada orang dewasa.
Namun, di sinilah letak ujian literasi kita. Munculnya narasi bahwa "vaksin tidak lagi berguna" adalah sebuah kesimpulan prematur yang membahayakan jiwa.
Secara medis, vaksin tetap menjadi instrumen pertahanan paling rasional.
Data global dari lonjakan kasus di Amerika Serikat dan Jepang pada akhir 2025 menunjukkan bahwa meskipun infeksi tetap terjadi, vaksinasi memberikan perlindungan krusial hingga 70-75 persen pada anak-anak terhadap risiko penyakit berat, komplikasi pneumonia, dan rawat inap.
Vaksinasi bukan lagi soal sekadar "tidak tertular", melainkan soal "benteng pertahanan" agar sistem fasilitas kesehatan kita tidak kolaps oleh beban pasien yang masif.
Faktor klimatologis bertindak sebagai katalisator yang mempercepat transmisi virus ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan mengenai puncak musim hujan ekstrem pada Januari 2026.
Curah hujan yang tinggi bukan sekadar masalah banjir, melainkan menciptakan kondisi lingkungan yang ideal bagi penyebaran penyakit pernapasan.
Cuaca buruk memaksa mobilitas manusia berpindah ke ruang-ruang tertutup dengan ventilasi yang sering kali tidak memadai.
Dalam ekologi ruang tertutup inilah, virus yang bersifat airborne (menular melalui udara) menemukan medium ideal untuk menyebar secara eksponensial.
Bencana hidrometeorologi seperti banjir yang melanda beberapa wilayah juga menambah lapisan risiko.
Di kamp-kamp pengungsian, protokol kesehatan sering kali menjadi prioritas terakhir setelah kebutuhan logistik dasar.
Jika tidak diantisipasi dengan serius, lokasi-lokasi pengungsian ini dapat berubah menjadi klaster wabah "Superflu" yang dapat memperburuk kondisi kesehatan para penyintas bencana.
Ketidaksiapan infrastruktur publik dalam mengelola kepadatan di transportasi umum seperti KRL atau TransJakarta di tengah cuaca ekstrem juga menjadi titik lemah yang harus segera dibenahi.
Ironi yang paling menyakitkan dalam menghadapi gelombang Superflu 2026 adalah adanya kesenjangan akses terhadap perlindungan kesehatan.
Di saat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan para ahli kesehatan masyarakat menyarankan vaksinasi influenza tahunan sebagai langkah preventif, biaya vaksin mandiri masih menjadi beban finansial yang berat bagi mayoritas rakyat.
Sudah saatnya kita melakukan refleksi kebijakan. Desakan dari Komisi IX DPR RI agar Kementerian Kesehatan segera mengkaji ulang strategi vaksinasi nasional, melakukan uji efektivitas lokal, dan memastikan ketersediaan logistik adalah langkah politik yang sangat krusial.
Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan ketahanan kesehatan menjadi tanggung jawab individual semata.
Pemerintah perlu mempertimbangkan integrasi vaksinasi influenza ke dalam skema perlindungan negara bagi kelompok rentan, mengingat pola penyakit yang semakin tidak menentu akibat perubahan iklim global.
Negara harus hadir bukan hanya sebagai pembuat regulasi, tetapi sebagai penjamin ketersediaan.
Memastikan obat antiviral seperti Oseltamivir tersedia hingga ke tingkat Puskesmas terkecil dan menjamin transparansi data kasus adalah mandat yang tidak bisa ditawar. Tanpa intervensi kebijakan yang inklusif, narasi "ketahanan kesehatan" hanya akan menjadi slogan kosong yang tidak menyentuh akar rumput.
Di tingkat masyarakat, kita menghadapi tantangan berupa "kelelahan pasca-pandemi". Ada kecenderungan kolektif untuk meremehkan gejala karena merasa sudah melewati krisis yang lebih besar sebelumnya.
Namun, sikap meremehkan adalah pintu masuk bagi krisis baru. Mitigasi harus dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga.
Kembali menormalisasi penggunaan masker saat bergejala, memiliki kesadaran untuk tidak memaksakan diri beraktivitas saat sakit, dan melengkapi nutrisi adalah bentuk tanggung jawab sosial.
Kita harus memahami bahwa tindakan individu kita berdampak langsung pada beban sistem kesehatan nasional.
Kesadaran untuk melakukan isolasi mandiri saat terjangkit influenza, meskipun tampak sederhana, adalah tindakan heroik yang mencegah penularan lebih luas kepada mereka yang memiliki kondisi komorbid.
Pemerintah juga dituntut untuk melakukan komunikasi risiko yang efektif.
Jangan sampai terjadi kekosongan informasi yang kemudian diisi oleh disinformasi atau teori konspirasi yang merugikan upaya kesehatan masyarakat.
Informasi mengenai efektivitas vaksin, ketersediaan obat, dan langkah pencegahan harus disampaikan secara jernih dan jujur.
Superflu 2026 adalah sebuah pengingat keras bahwa ancaman kesehatan di masa depan akan selalu berkelindan dengan krisis iklim.
Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-APIK) di bidang kesehatan harus benar-benar diimplementasikan di lapangan, bukan sekadar menjadi tumpukan dokumen formal di meja birokrat.
Perlu ada penguatan sistem surveilans genomik untuk mendeteksi varian baru secara lebih cepat dan akurat di seluruh pelosok tanah air.
Kebijakan publik yang inklusif, literasi medis yang jernih, dan solidaritas sosial yang kuat, kita bisa memastikan bahwa "Superflu" ini hanyalah sebuah riak kecil yang dapat kita kelola bersama.
Ketahanan bangsa sejati tidak hanya diukur dari kecanggihan rumah sakitnya atau pertumbuhan ekonominya, tetapi dari seberapa adil perlindungan kesehatan itu didistribusikan kepada seluruh rakyatnya tanpa terkecuali.
Tahun 2026 harus menjadi momentum bagi kita untuk membuktikan bahwa kita adalah bangsa yang belajar, bangsa yang tangguh menghadapi anomali iklim, dan bangsa yang menempatkan kesehatan warga sebagai prioritas tertinggi dalam bernegara. (*)
