TRIBUNJAMBI.COM -Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa kondisi perekonomian nasional sepanjang tahun 2025 menghadapi tantangan signifikan, khususnya pada sisi penerimaan negara, yang berdampak pada pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menjelaskan bahwa defisit APBN 2025 tercatat mencapai Rp 695,1 triliun.
Jumlah ini meningkat dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar Rp 616,2 triliun.
Pelebaran defisit tersebut dipengaruhi oleh tekanan pada pendapatan negara yang tidak mencapai target akibat penurunan harga komoditas global sepanjang tahun 2025.
Selain faktor harga komoditas, penerimaan negara juga terpengaruh oleh perubahan penempatan dividen yang dialihkan ke Danantara sehingga tidak tercatat langsung dalam kas negara.
Febrio menyampaikan bahwa kondisi tersebut menjadi tantangan struktural dalam pengelolaan fiskal di tengah dinamika ekonomi global yang masih berfluktuasi.
Kementerian Keuangan juga mencatat bahwa dampak kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen terhadap peningkatan penerimaan negara belum sepenuhnya optimal.
Meski penerimaan negara mengalami tekanan, pemerintah tetap menjalankan kebijakan fiskal ekspansif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Febrio menyebutkan bahwa belanja negara tetap dipertahankan meskipun dilakukan efisiensi pada sejumlah pos anggaran.
Belanja negara tersebut diarahkan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah yang telah ditetapkan dalam APBN 2025.
Program prioritas yang dimaksud mencakup makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, sekolah rakyat, program pembangunan tiga juta rumah, sekolah unggul Garuda, serta penguatan ketahanan pangan.
Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pelaksanaan program-program tersebut tetap berjalan sesuai rencana meskipun kondisi fiskal berada dalam tekanan.
Sebagai contoh, sektor pertanian menunjukkan capaian positif dengan stok beras di Perum Bulog yang tercatat sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah.
Pemerintah menilai kebijakan ekspansif melalui belanja negara diperlukan untuk menopang aktivitas ekonomi dan menjaga stabilitas pertumbuhan nasional.
Kementerian Keuangan berharap bahwa melalui kebijakan tersebut, perbaikan kondisi perekonomian dapat mendorong pemulihan penerimaan negara pada periode selanjutnya.
Paparan tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers APBN KiTa yang digelar pada Kamis, 8 Januari 2026.
Baca juga: Dukung Gerakan Cinta Al-Qur’an, TP PKK–BAZNAS Jambi Perkuat Kolaborasi
Baca juga: Tangis Nadiem Makarim Pecah saat Bertemu Driver Ojol
