TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Pemerintah Desa (Pemdes) Cidadap, buka suara terkait bantuan Rp 10 juta untuk biaya kontrakan korban banjir Sungai Cidadap di Kedusunan Kawungluwuk, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang dinilai tidak merata.

Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Desa Cidadap, Ruyatman, mengatakan bahwa yang mengeluhkan bantuan itu tidak merata tidak hanya dari warga Kampung Babakan Cisarua, warga di kampung lain juga mengeluhkan hal yang sama.

Karena diketahui, banjir bandang yang terjadi Desember 2025 ini meluluhlantakkan 5 kampung di Kedusunan Kawungluwuk.

Sedangkan yang mendapatkan bantuan hanya 23 KK di Kampung Sawah Tengah.

"Kalau untuk keluhan masyarakat yah yang belum kebagian itu dari Kampung Babakan Cisarua, bahkan yang mengeluh itu tidak hanya di Kampung Babakan Cisarua, sebenarnya di beberapa kampung lain sebagian juga belum kebagian bantuan tersebut," ujar Ruyatman kepada Tribunjabar.id ditemui di kantornya, Kamis (8/1/2026).

"Jadi masyarakat itu udah tiga kali kejadian, jadi orang-orang yang terkena itu masih orang yang sama, pertama Desember 2024, Maret sama Desember 2025, jadi mereka itu yang rumahnya sudah rusak ringan oleh bencana terkena lagi, jadi istilahnya sudah jatuh tertimpa tangga pula," urai Ruyatman.

Baca juga: Nasib Korban Banjir Cidadap Sukabumi Tragis, Menangis Tak Terima Bantuan Rp10 Juta dari KDM

Ruyatman menjelaskan, protes warga itu muncul usai pembagian pada Selasa (6/1/2026) lalu.

"Jadi kemarin pas ada pembagian uang bantuan dari Provinsi Jawa Barat itu mereka semua protes kenapa saya tidak kebagian," jelasnya.

Ruyatman mengatakan, pihaknya juga telah menjelaskan ke warga, bahwa bantuan yang diberikan kepada 23 KK korban banjir asal Kampung Sawah Tengah itu merupakan pendataan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat.

"Saya jelaskan ke mereka memang Kampung Sawah Tengah itu yang 23 KK itu hasil pendataan pas waktu dari DPMD Provinsi survey ke lapangan dan yang memvalidasi orang-oranf tersebut, sehingga itu yang dapat bantuan tersebut," kata Ruyatman.

Ruyatman mengungkapkan, dari Pemerintah Desa telah menyetorkan seluruh data korban banjir, baik yang terjadi sejak tahun lalu, maupun yang terjadi terakhir di bulan Desember 2025.

"Udah didata, nah waktu itu saya pernah kan data yang sudah saya infut itu dari BPBD mungkin udah ngobrol juga dari pihak Provinsi waktu kunjungan ke lapangan ke Sawah Tengah tepatnya di pengungsian SDN Kawungluwuk (katanya) datanya sudah ada di BNPB."

"Jadi untuk data yang bulan Maret dikira saya sudah masuk sana semua, dikirain udah ngobrol sama pihak dari Kabupaten atau dengan siapa," ujar dia.

"Pas kemarin sudah ada surat keputusan dari Gubernur, ternyata itu yang didata oleh DPMD Provinsi. Kalau dari Desa udah ada upaya sejak bulan Maret juga," ucap Ruyatman.* (M Rizal Jalaludin)