TRIBUNGORONTALO.COM – Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo, Idah Syahidah, menegaskan bahwa Golkar sejak awal konsisten mendukung wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Ia menyebut dukungan tersebut bukan sikap baru, melainkan bagian dari garis kebijakan partai yang sudah ditetapkan di tingkat pusat.
Idah Syahidah menyampaikan bahwa sikap Golkar merupakan bentuk kepatuhan struktural terhadap keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
“Partai Golkar dari awal sudah mendukung mekanisme Pilkada lewat DPRD,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (9/1/2026).
Menurutnya, keputusan politik di daerah tidak bisa dilepaskan dari garis kebijakan partai di tingkat nasional.
“Saya harus satu garis lurus dengan DPP,” tegasnya.
Idah menekankan bahwa konsistensi ini menunjukkan soliditas Golkar dalam menjalankan instruksi organisasi.
Salah satu alasan utama dukungan Golkar adalah efisiensi anggaran negara.
Idah menilai, Pilkada langsung membutuhkan biaya besar yang sering kali membebani keuangan negara maupun daerah.
“Alasan kan banyak sekali, salah satunya penghematan anggaran,” ungkapnya.
Dengan mekanisme DPRD, biaya penyelenggaraan dapat ditekan secara signifikan.
Efisiensi ini, menurutnya, bisa dialihkan untuk pembangunan dan pelayanan publik.
Baca juga: 14 Pejabat Gorontalo Dipanggil Gubernur Gusnar, Ini Kata Mereka soal Mutasi
Pandangan Politik
Idah menilai perbedaan pandangan dalam setiap kebijakan politik merupakan hal yang lumrah.
“Dalam sebuah kebijakan itu ada yang pro dan ada yang kontra, itu biasa,” katanya.
Ia menekankan bahwa demokrasi tetap berjalan meski mekanisme pemilihan kepala daerah berbeda.
Menurutnya, yang terpenting adalah tujuan akhir: menghadirkan pemimpin daerah yang mampu bekerja untuk rakyat.
Idah menambahkan, Golkar tidak berdiri sendiri dalam mendukung wacana ini.
Sejumlah partai politik lain juga berada pada posisi yang sama.
“Pelaksanaan pemilihan kepala daerah lewat DPRD ini sudah didukung oleh beberapa partai; Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, dan Demokrat,” jelasnya.
Dukungan lintas partai ini menunjukkan adanya kesepahaman politik di tingkat daerah.
Idah menilai, semakin banyak partai yang mendukung, semakin kuat legitimasi wacana tersebut. Ia berharap dukungan ini bisa mempercepat proses pembahasan di tingkat nasional.
Di sisi lain, PDI Perjuangan secara tegas menolak wacana Pilkada melalui DPRD.
Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, menegaskan bahwa partainya tetap berdiri pada prinsip Pilkada langsung oleh rakyat.
“Mekanisme pemilihan langsung bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan hasil panjang perjuangan reformasi,” tegas La Ode.
Menurutnya, Pilkada langsung memberi ruang kepada rakyat untuk menentukan pemimpin daerah secara mandiri.
La Ode menilai, mengakhiri Pilkada langsung dengan alasan efisiensi biaya merupakan langkah keliru.
Baginya, demokrasi tidak bisa diukur semata-mata dari mahal atau murahnya biaya penyelenggaraan.
“Kalau alasannya hanya mahal, pertanyaannya apakah tidak ada instrumen khusus untuk menekan biaya itu?” katanya.
Ia menekankan bahwa praktik politik uang bisa ditekan jika aturan Pilkada dijalankan secara konsisten. Masalah utama, menurutnya, muncul ketika pelanggaran dibiarkan berulang dan dianggap lumrah.
“Money politics jangan dinormalisasi. Ini soal memurnikan demokrasi,” ujarnya.
Sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode menekankan pentingnya mendengarkan suara masyarakat.
Ia bahkan mengusulkan agar aspirasi publik diuji secara terbuka.
“Coba tanyakan ke masyarakat, apakah mereka benar-benar ikhlas hak memilih itu diserahkan ke DPRD,” ucapnya.
Meski mengakui keputusan politik sering ditentukan oleh mayoritas, La Ode mengingatkan agar kebijakan tetap berpijak pada kepentingan rakyat. “Ini harus dijawab, apakah benar demi rakyat atau justru demi kepentingan elit,” pungkasnya.
(TribunGorontalo.com/Herjianto Tangahu)
