Laporan Wartawan TribunSolo.com, Septiana Ayu Lestari
TRIBUNSOLO.COM, SRAGEN - Pembangunan Infrastruktur di Sragen tak bisa lagi berharap dari dana desa.
Sebab, di 2026 ini, dana desa menurun drastis.
Biasanya per Desa bisa menerima Rp1 miliar, namun di 2026 ini dana yang diterima berkisar Rp200 juta hingga Rp300 Juta.
Kepala Desa Klandungan, Karsono tak banyak mengeluh soal ini.
Dia menyatakan, tetap mendukung apa yang jadi kebijakan pemerintah pusat.
Baca juga: DAFTAR LENGKAP Dana Desa 2026 di Boyolali : Paling Rendah Desa Paras, Cuma Terima Rp244 Juta
“Yang jelas, intinya dari anggaran yang dipangkas itu kami tetap mendukung program Bapak Presiden untuk program KDMP. Kami berharap KDMP nantinya bisa memajukan desa dan bermanfaat bagi masyarakat untuk menunjang terwujudnya desa yang mandiri dan sejahtera,” jelasnya saat dihubungi TribunSolo.com pada Jumat (9/1/2026).
Terkait pembangunan kedepan, dia mengatakan berharap bisa bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten.
Selain itu, ada juga dari anggota DPR hingga DPRD.
"Agar pembangunan tetap berjalan lancar sesuai harapan masyarakat,” kata dia dihubungi TribunSolo.com pada Jumat (9/1/2026).
Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, mengatakan dana desa kini memang sedang menyusut.
Pada tahun sebelumnya rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi Dana Desa (DD) sebesar Rp 1 miliar.
Namun, tahun ini hanya berkisar Rp300 juta.
“Jadi Sragen sama seperti kabupaten lain di Indonesia, posisi keuangan dana desa di Sragen turun drastis, yang semula sekitar Rp 1 miliar, pada tahun 2026 menjadi antara Rp 300 juta hingga Rp 350 juta,” ujar Sigit saat ditemui TribunSolo.com, Jumat (9/1/2026).
“Tentu pengurangan itu akibat dari pengalokasian untuk Koperasi Merah Putih yang langsung diambil oleh pemerintah pusat,” sambungnya.
Menurut Sigit, kondisi tersebut akan menyulitkan desa dalam membangun wilayahnya.
“Sebenarnya dana desa ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten maupun desa karena sangat terbukti meningkatkan pembangunan di desa-desa,” jelasnya.
“Ada lompatan kemajuan di desa sejak dana desa itu digulirkan pertama kali hingga sekarang, terutama di sektor infrastruktur,” tambahnya.
Sigit menyarankan agar para kepala desa melakukan terobosan dan inovasi di tengah keterbatasan anggaran agar pembangunan dan kegiatan desa tetap berjalan.
“Meskipun demikian, di tengah keterbatasan anggaran, kami tetap meminta kepada pemerintah desa untuk tidak patah semangat, tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan pendanaan yang ada. Jika ada kesulitan, perlu dilakukan terobosan oleh kepala desa,” pungkasnya. (*)