TRIBUNNEWS.COM - Memasuki hari ke-12, gelombang demonstrasi nasional di Iran dilaporkan semakin membara dan tak terkendali.
Aksi protes awalnya dipicu krisis ekonomi hingga memicu anjloknya nilai tukar rial Iran mendekati 1,4 juta riyal per dolar AS.
Dalam waktu singkat, protes yang awalnya hanya menyuarakan persoalan ekonomi berubah menjadi demonstrasi jalanan.
Kemarahan publik meluas seiring tekanan ekonomi yang tak kunjung membaik.
Memasuki hari-hari berikutnya, tuntutan massa tidak lagi sebatas soal harga dan ekonomi. Kritik terhadap pemerintah dan kepemimpinan ulama semakin lantang disuarakan.
Memasuki pekan kedua, aksi protes berubah lebih keras. Massa membakar sepeda motor polisi, merusak gedung pemerintah, dan membakar gambar pemimpin tertinggi Iran sebagai simbol perlawanan.
Di sejumlah lokasi, teriakan “Matilah diktator” menggema, menandai eskalasi kemarahan publik terhadap kepemimpinan Republik Islam.
Media oposisi melaporkan aksi pembakaran meluas di banyak wilayah. Di Isfahan, massa membakar gedung milik jaringan televisi pemerintah Iran.
Mengutip dari Ynetnews, di Teheran, papan reklame bergambar Qasem Soleimani, mantan komandan Pasukan Quds yang tewas dalam serangan AS pada 2020 ikut dibakar.
Sementara di Ahvaz, demonstran membakar gambar Khamenei dan Ayatollah Ruhollah Khomeini, pendiri Republik Islam Iran.
Baca juga: Trump Ultimatum Iran: Jika Demonstran Dibunuh, AS Siap Hantam Teheran dengan Serangan Keras
Situasi serupa terjadi di Khorramabad, dimana para demonstran membakar kantor gubernur dan mengibarkan bendera Iran pra-1979, simbol era monarki sebelum Revolusi Islam.
Media oposisi Iran International, yang berbasis di London, juga melaporkan pembakaran gedung gubernur di kota Gorgan.
Aksi pembakaran yang menargetkan gedung-gedung pemerintah dipandang para demonstran sebagai simbol kekuasaan rezim yang mereka anggap gagal mengelola ekonomi, menekan kebebasan sipil, dan mengabaikan tuntutan rakyat.
Dengan membakar kantor gubernur, gedung televisi pemerintah, dan fasilitas negara lainnya, massa berupaya menyampaikan pesan bahwa legitimasi otoritas negara tengah dipertanyakan secara terbuka.
Para pengamat menilai, aksi pembakaran juga mencerminkan pergeseran karakter demonstrasi dari protes ekonomi menuju perlawanan politik yang lebih konfrontatif.
Ketika ruang dialog dinilai tertutup dan akses komunikasi dibatasi melalui pemadaman internet, sebagian massa memilih tindakan ekstrim untuk menarik perhatian publik nasional dan internasional.
Namun, langkah ini juga memperbesar risiko bentrokan dan memperparah siklus kekerasan.
Pasca demo makin memanas, aparat mulai menggunakan kekerasan untuk menindak para demonstran yang pada akhirnya memicu lonjakan korban jiwa.
Kelompok hak asasi manusia Iran Human Rights (IHR) yang berbasis di Norwegia melaporkan setidaknya 45 demonstran tewas, termasuk delapan anak di bawah umur.
Selain itu, ratusan orang mengalami luka-luka, dan lebih dari 2.000 orang ditangkap aparat keamanan.
Dengan meningkatnya jumlah korban dan laporan kekerasan, banyak pengamat menilai bahwa situasi di Iran telah bergerak dari protes ekonomi menjadi krisis keamanan dan hak asasi manusia, yang semakin sulit dikendalikan oleh rezim.
Gelombang demonstrasi ini menandai salah satu tantangan paling serius terhadap Republik Islam Iran sejak protes besar 2022–2023, sekaligus membuka babak baru ketidakpastian politik di Teheran.
Situasi di Iran yang semakin mencekam belakangan menarik perhatian internasional.
Tak terkecuali Presiden Amerika Serikat Donald Trump, ia bahkan melontarkan peringatannya kepada Teheran.
Dalam wawancara dengan pembawa acara radio konservatif Hugh Hewitt, Trump menegaskan AS akan menghantam Iran “dengan sangat keras” jika aparat mulai membunuh demonstran.
“Jika mereka mulai membunuh orang yang cenderung mereka lakukan saat terjadi kerusuhan dan mereka benar-benar melakukannya, maka kami akan menyerang mereka dengan sangat keras,” ujar Trump, dikutip dari Anadolu.
Dengan menyatakan dukungan terhadap demonstran damai Iran, Washington ingin menegaskan bahwa protes ekonomi dan sosial adalah hak warga sipil, bukan tindakan kriminal.
Trump menegaskan bahwa peringatan tersebut bukan sekadar retorika. Menurutnya, pesan serupa telah disampaikan langsung kepada pihak Iran dengan nada yang jauh lebih tegas.
Upaya tersebut dilakukan Washington guna membingkai sikapnya sebagai pembela warga sipil, bukan sekedar lawan geopolitik Teheran.
Ini penting untuk menjaga dukungan sekutu dan opini internasional, terutama di tengah tudingan bahwa AS kerap bertindak agresif di kawasan.
(Tribunnews.com / Namira)
