TRIBUNPALU.COM, PALU - Ketua PDI Perjuangan Sulawesi Tengah (PDIP Sulteng) Matindas J Rumambi menggaungkan motto "Satyam Eva Jayate" yang berarti Hanya Kebenaran yang Berjaya di momentum ulang tahun ke-53 partainya, 10 Januari 2026.
Matindas J Rumambi menyebutkan, usia lebih dari setengah abad PDI Perjuangan merupakan bukti keteguhan partai dalam berpijak pada jalur kebenaran dan kerakyatan.
"Di tengah hiruk-pikuk zaman yang sering kali memutarbalikkan fakta, PDI Perjuangan memilih jalan sunyi kebenaran. Kami meyakini bahwa setinggi-tingginya kekuasaan, ia wajib tunduk pada kebenaran hakiki yang membela rakyat kecil," ujar Legislator PDIP Perjuangan di DPR RI dari Dapil Sulteng tersebut melalui rilisnya kepada TribunPalu.com, Sabtu (10/1/2026).
Menurutnya, prinsip Satyam Eva Jayate menjadi kompas moral bagi seluruh kader di daerah agar tidak terlena oleh silau kekuasaan, melainkan tetap fokus menjaga tegaknya Pancasila dan keadilan sosial.
Baca juga: Konferda dan Konfercab Berakhir, Berikut Daftar Ketua DPD dan DPC PDI Perjuangan di Sulteng
"Satyam Eva Jayate menjadi jangkar pesan bahwa kebenaran akan selalu menang, meski hadir terlambat. Kebenaran di sini mencakup ideologi, hukum, moral, etika, serta kebenaran yang didasarkan pada suara rakyat," jelas Matindas.
Matindas juga menyoroti penggalan lirik lagu kebangsaan Indonesia Raya, "Di sanalah aku berdiri...", sebagai janji setia partai kepada rakyat, bangsa dan negara.
PDI Perjuangan tidak mudah didikte, lanjut Matindas, sebagaimana ketegasan untuk tetap menjalankan Pilkada secara langsung.
Ia menginstruksikan seluruh kader PDI Perjuangan di Sulawesi Tengah untuk tetap berada di barisan rakyat dan menyuarakan aspirasinya di ruang-ruang pemerintahan.
"53 tahun adalah waktu di mana sejarah menguji kita. Kita pernah ditekan, pernah terhempas, namun tidak pernah tumbang. Mengapa? Karena akar kita adalah rakyat. Selama kader di Sulteng masih menangis dan tertawa bersama petani dan buruh, selama itulah bendera moncong putih akan tetap berkibar dengan terhormat," ucap Matindas.
Anggota Komisi VIII DPR RI tersebut mengajak seluruh jajaran pengurus dari tingkat DPD hingga anak ranting untuk menjadikan momentum HUT ke-53 PDI Perjuangan sebagai ajang evaluasi.
Matindas menekankan bahwa kemenangan yang bermartabat hanya bisa diraih melalui jalur kebenaran, meskipun jalannya berliku dan mendaki.
"Jangan hanya berbangga pada angka usia. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sudah kita berikan untuk kedaulatan bangsa dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tengah? Mari kita perkuat konsolidasi, jadilah suluh bagi demokrasi," pungkasnya.
Dari Fusi 1973 hingga Tekanan Orde Baru
Sejarah PDI Perjuangan adalah kisah tentang daya tahan, perlawanan, dan kesetiaan pada garis massa.
Partai ini tidak lahir begitu saja, melainkan melalui proses fusi yang dipaksakan, konflik internal yang berdarah, hingga akhirnya menjadi pemenang dalam kancah demokrasi Indonesia.
Pada awal masa Orde Baru, Presiden Soeharto melakukan penyederhanaan partai politik (fusi).
PDI lahir dari penggabungan lima partai dengan latar belakang ideologi nasionalis dan spiritual-kebangsaan.
Sepanjang dekade 70-an hingga 80-an, PDI terus mengalami konflik internal karena intervensi pemerintah yang ingin melemahkan kekuatan nasionalis.
Titik balik terjadi ketika Megawati Soekarnoputri (putri Bung Karno) mulai masuk ke politik.
Kehadirannya menjadi magnet bagi rakyat yang rindu pada sosok Sukarno dan ingin perubahan.
Megawati Soekarnoputri terpilih secara de facto sebagai Ketua Umum pada Kongres Luar Biasa (KLB) Surabaya 1993.
Baca juga: Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Desak Pemerintah Percepat Rehabilitasi Pascabencana
Namun, pemerintah Orde Baru tidak merestui kepemimpinan Megawati dan mencoba menjatuhkannya melalui Kongres Medan 1996 yang memilih Soerjadi sebagai ketua tandingan.
Pemerintah dan kelompok pro-Soerjadi mencoba mengambil alih paksa kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, yang dikuasai pendukung Megawati. Peristiwa itu dikenal sebagai Kudatuli.
Peristiwa ini bukan sekadar perebutan kantor, melainkan simbol perlawanan rakyat terhadap rezim otoriter.
Nama Megawati justru semakin melambung sebagai ikon perlawanan dan simbol "Wong Cilik".
Setelah jatuhnya Soeharto pada Mei 1998, Megawati memantapkan langkah dengan membedakan diri dari PDI versi pemerintah (Soerjadi) melalui Kongres V di Denpasar.
Dalam kongres itu, kader menyepakati perubahan nama partai menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan).
Logo partai berubah menjadi Banteng Moncong Putih di dalam lingkaran merah.
PDI Perjuangan keluar sebagai pemenang pertama di era Reformasi era 1999, yang kemudian membawa Megawati menjadi Wakil Presiden dan nantinya Presiden ke-5 RI.(*)
