Grid.ID- Indonesia kembali mencatatkan prestasi penting di panggung diplomasi global. Duta Besar Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Sidharto Reza Suryodipuro, resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB. Bagi yang mengenali sosoknya, inilah profilSidharto Reza Suryodipuro.
Penunjukan ini diumumkan melalui siaran pers Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) pada Kamis, 8 Januari 2026. Jabatan prestisius tersebut akan diemban selama satu tahun hingga 31 Desember 2026.
Terpilihnya diplomat senior Indonesia ini menandai peran strategis Tanah Air dalam isu-isu hak asasi manusia global. Berikut profil Sidharto Reza Suryodipuro selengkapnya.
Profil Sidharto Reza Suryodipuro
Profil Sidharto Reza Suryodipuro semakin menjadi sorotan setelah ia resmi dilantik sebagai Presiden Dewan HAM PBB atau United Nations Human Rights Council (UNHRC). Ia dicalonkan oleh Kelompok Negara-negara Asia-Pasifik dan memperoleh dukungan mayoritas anggota Dewan HAM PBB. Penunjukan ini telah disetujui dalam pertemuan Dewan HAM PBB pada 23 Desember 2025, dengan 34 dari 47 negara anggota memberikan dukungan.
Sidharto akan memimpin Dewan HAM PBB dalam siklus ke-20, tepat dua dekade sejak lembaga tersebut berdiri pada 2006. Kepemimpinannya dinilai memiliki makna historis, tidak hanya bagi Dewan HAM PBB, tetapi juga bagi diplomasi Indonesia.
Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan
Dalam profil Sidharto Reza Suryodipuro, tercatat bahwa ia lahir di Cologne (Koln), Jerman Barat, pada 29 September 1966. Ia berasal dari keluarga diplomat sekaligus bangsawan Jawa.
Kakeknya, Suyoto Suryodipuro, dikenal sebagai salah satu pendiri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia (RRI). Garis keturunan Keraton Mangkunegaran Surakarta turut membentuk latar belakang kehidupannya.
Menariknya, jalur diplomasi bukanlah cita-cita awal Sidharto. Saat duduk di bangku SMA, ia bercita-cita menjadi pilot dan memilih jurusan Ilmu Pengetahuan Alam.
Namun keterbatasan penglihatan mengubah arah hidupnya. Ia kemudian menempuh pendidikan Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan pada 1986.
Awal Karier Diplomatik
Perjalanan karier dalam profil Sidharto Reza Suryodipuro dimulai secara resmi ketika ia melamar ke Kementerian Luar Negeri RI pada 1991 dengan restu sang kakek. Ia memulai pengabdiannya sebagai diplomat sejak Maret 1992.
Pendidikan internasional turut memperkuat kompetensinya. Pada 2003, Sidharto meraih gelar Master of Arts (M.A) bidang keamanan nasional dari Naval Postgraduate School, Monterey, California, Amerika Serikat, melalui beasiswa Fulbright. Ia lulus dengan predikat istimewa.
Selama lebih dari tiga dekade berkarier, Sidharto Reza Suryodipuro dipercayai berbagai penugasan strategis. Ia pernah menjadi delegasi Indonesia dalam komite penjaga perdamaian PBB, diplomat di Kedutaan Besar RI di Canberra, serta perwakilan Indonesia di Dewan Keamanan PBB di New York.
Ia juga menjabat sebagai Wakil Kepala Misi RI di Washington DC, Wakil Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan. Bahkan, Sidharto tercatat sebagai Duta Besar RI pertama untuk Bhutan sejak hubungan diplomatik kedua negara terjalin pada 2011.
Di tingkat nasional, profil Sidharto Reza Suryodipuro semakin menonjol saat ia dipercaya menjadi Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI sejak 2020. Ia berperan penting ketika Indonesia memegang Keketuaan ASEAN pada 2023.
Atas kontribusinya dalam perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, Sidharto dianugerahi Hassan Wirajuda Award pada 2020. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas dedikasi dan kepemimpinannya di bidang diplomasi.
Karier internasional Sidharto berlanjut ketika ia dilantik sebagai Wakil Tetap Indonesia untuk Kantor PBB dan organisasi internasional lainnya di Jenewa pada Agustus 2025.
Beberapa bulan kemudian, ia ditunjuk sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBPP) RI untuk PBB di Jenewa pada November 2025. Puncak perjalanan dalam profil Sidharto Reza Suryodipuro tercapai saat ia resmi dilantik sebagai Presiden Dewan HAM PBB pada Kamis, 8 Januari 2026, di Jenewa, Swiss.
Visi Kepemimpinan di Dewan HAM PBB
Dalam pidato sambutannya, Sidharto mengajak negara-negara anggota menjadikan dua dekade perjalanan Dewan HAM PBB sebagai kompas dalam menentukan arah kebijakan ke depan. Ia menegaskan pentingnya mengesampingkan perbedaan demi penghormatan universal terhadap hak asasi manusia.
“Dewan harus tetap setia pada prinsip-prinsip inti universalitas, obyektivitas, dan non-selektivitas dalam mempertimbangkan isu-isu hak asasi manusia, memperlakukan semua hak asasi manusia—termasuk hak atas pembangunan—secara adil dan setara,” ujar Sidharto, dikutip Tribun Ternate.
Dalam menjalankan tugasnya, Sidharto didampingi Wakil Presiden Dewan HAM PBB Marcelo Vazquez Bermudez dari Ekuador, serta anggota biro lainnya dari Ethiopia, Estonia, dan Spanyol. Meski Dewan HAM PBB telah menyepakati rancangan program kerja tiga tahun (2026–2028), kepemimpinan Sidharto menghadapi tantangan berupa krisis likuiditas dan keuangan PBB yang menyebabkan beberapa kegiatan tertunda.
Agenda terdekat, Sidharto dijadwalkan memimpin sidang sesi ke-51 Kelompok Kerja Peninjauan Berkala Universal (UPR) pada 19–30 Januari 2026. Dengan rekam jejak panjang dan pengalaman lintas kawasan, profil Sidharto Reza Suryodipuro menegaskan peran Indonesia sebagai aktor penting dalam diplomasi dan penegakan HAM di tingkat global.
