Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli
TRIBUNPALU.COM, PALU – Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan dipilih oleh DPRD, kembali mencuat sejak awal 2025.
Sejumlah partai politik yang saat ini mendominasi kursi parlemen secara terbuka mendorong agar wacana tersebut segera direalisasikan.
Skema itu dimungkinkan jika diatur melalui revisi Undang-Undang Pilkada, yang pembahasannya direncanakan bersamaan dengan RUU Pemilu dan RUU partai politik.
Baca juga: Elevated Road Jl Komodo Palu Kembali Ditutup, Menunggu Peresmian Resmi
Dorongan Pilkada tak langsung ini datang dari partai-partai besar di parlemen. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sebelumnya menyampaikan pandangannya agar Pilkada dipilih melalui DPRD.
“Khusus menyangkut Pilkada, satu tahun lalu kami menyampaikan, kalau bisa Pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro dan kontra, tetapi setelah kami mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten atau Kota biar tidak lagi pusing-pusing,” ujar Bahlil dalam siaran YouTube DPP Partai Golkar Official, Jumat (5/12/2025).
Sikap Golkar tersebut kemudian diperkuat oleh Partai Gerindra, partai Presiden Prabowo Subianto. Ketua Harian Partai Gerindra, Sugiono, menyebut mahalnya biaya kampanye sebagai alasan utama evaluasi sistem Pilkada langsung.
“Kita terbuka saja, biaya kampanye calon kepala daerah itu angkanya sangat mahal. Ini yang harus kita evaluasi agar orang-orang yang benar-benar ingin mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara bisa maju tanpa terhalang biaya yang luar biasa besar,” kata Sugiono, dikutip dari Gerindra.id.
Selain Golkar dan Gerindra, sejumlah partai lain juga disebut mendukung wacana ini, di antaranya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Namun, wacana tersebut menuai penolakan dari kelompok masyarakat sipil. Partai Hijau Indonesia melalui Ketua Wilayah Sulawesi Tengah, Aulia, menilai gagasan Pilkada tidak langsung sebagai bentuk praktik oligarki elite partai.
Baca juga: Cara Bayar Utang Puasa Ramadhan, Ketentuan, dan Bacaan Niatnya
“Wacana ini adalah sikap elite-elite partai oligarki yang memutus urusan politik harian rakyat. Seolah hanya mereka yang berkuasa yang punya kapasitas. Ini gambaran nyata bahwa rakyat dibodohi, dianggap bodoh, buta politik, dan tidak boleh berdaya secara politik. Ini harus dilawan,” tegas Aulia, Minggu (11/1/2026).
Aulia juga menilai Indonesia saat ini tengah mengalami kemunduran dalam berbagai aspek bernegara, termasuk dalam sistem ekonomi politik yang dinilainya masih sangat kapitalistik.
Menanggapi alasan pengurangan ongkos politik yang dikemukakan partai-partai pendukung Pilkada tak langsung, Aulia menyebut mahalnya biaya politik justru disahkan oleh elite partai itu sendiri.
“Mahalnya biaya politik menjadikan uang sebagai instrumen utama kontestasi. Kandidat tidak takut menggelontorkan uang besar karena suara rakyat dijadikan komoditas untuk keuntungan ekonomi. Rakyat diasumsikan sebagai pasar. Secara sederhana, partai-partai berkuasalah yang menghalalkan politik mahal di negeri ini,” ujarnya.
Menurut Aulia, Partai Hijau Indonesia sebagai partai nonparlemen yang merepresentasikan rakyat miskin dan kelas bawah, melihat situasi ini sebagai momentum kebangkitan kesadaran rakyat.
Ia menilai partai-partai yang kini duduk di parlemen tidak hadir untuk menjawab kepentingan politik rakyat kelas bawah, melainkan hanya menjaga dan mengamankan kekuasaan yang berdampak pada relasi bisnis mereka.
“Karena itu, kami mengajak rakyat untuk secara tegas menolak wacana Pilkada tidak langsung ini,” katanya.
Secara khusus di Sulawesi Tengah, Aulia menilai Pilkada yang tidak dipilih langsung oleh rakyat akan berdampak besar terhadap nasib ekonomi dan politik masyarakat.
Baca juga: Respons Menkeu Purbaya Usai Anak Buahnya Terjerat Suap: Dampingi Proses Hukum, Tolak Intervensi
Ia mencontohkan kondisi buruh di kawasan industri dan pertambangan nikel Morowali, di mana dalam tiga tahun terakhir kenaikan upah hanya sekitar Rp70 ribu, yang dinilai tidak sebanding dengan kontribusi industri nikel terhadap pendapatan negara.
Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palu, masih terdapat ribuan pekerja yang menerima upah di bawah Rp500 ribu per bulan.
Rinciannya, 1.926 buruh dan karyawan serta 1.100 pekerja bebas di sektor nonpertanian.
Aulia juga mengungkapkan, di Kota Palu terdapat 16.366 orang dengan upah sekitar Rp1 juta per bulan, sementara 15.712 orang menerima upah antara Rp1,5 juta hingga Rp1,9 juta.
“Kondisi ini menunjukkan lapangan kerja memang terbuka, tetapi kepastian kerja dan kelayakan upah sangat minim. Ini konsekuensi dari dijauhkannya rakyat dari politik. Rakyat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sehingga kedaulatan rakyat dirampas elite partai,” jelasnya.
Ia pun menantang partai-partai yang menguasai kursi DPRD Sulawesi Tengah untuk menyatakan sikap secara terbuka.
Menurutnya, hingga kini belum terdengar pernyataan resmi dari partai-partai besar seperti Golkar dan NasDem di daerah.
“Kalau pun ada yang sudah menyatakan sikap mendukung, seperti dari Sekretaris Demokrat Sulteng, itu menurut kami terburu-buru, tidak historis, dan minim substansi. Tidak ada alasan jelas kenapa elite di Sulteng harus mengamini wacana Pilkada dipilih oleh mereka sendiri,” pungkas Aulia.(*)
