TRIBUNJAMBI.COM -Pemerintah memutuskan memperpanjang penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras tahun 2025 hingga 31 Januari 2026.
Perpanjangan penyaluran SPHP sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan distribusi beras di masa transisi awal tahun.
Perpanjangan penyaluran SPHP dilakukan untuk memastikan ketersediaan beras di tingkat konsumen tetap terjaga setelah pergantian tahun anggaran.
Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy menyampaikan bahwa kebijakan tersebut telah dikoordinasikan dengan Perum Bulog, pemerintah pusat dan daerah, serta Satgas Pangan Polri.
Koordinasi tersebut bertujuan agar sisa target penyaluran SPHP beras tahun 2025 dapat terus dilaksanakan tanpa terhambat batas waktu tahun anggaran.
Sarwo Edhy menjelaskan bahwa sisa target SPHP beras 2025 yang masih dapat disalurkan mencapai sekitar 697,1 ribu ton.
Penyaluran lanjutan SPHP beras 2025 dilakukan melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Keuangan.
Skema RPATA diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025 dan digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas hingga akhir tahun anggaran.
Melalui skema tersebut, kegiatan penyaluran beras SPHP tetap dapat berjalan melewati batas tahun anggaran tanpa mengubah ketentuan yang berlaku.
Bapanas menyatakan bahwa SPHP beras tetap menjadi salah satu instrumen stabilisasi harga dan pasokan beras secara nasional.
Untuk pelaksanaan SPHP beras tahun 2026, pemerintah menargetkan program dapat mulai berjalan pada 1 Februari 2026.
Sarwo Edhy menyebutkan bahwa pengendalian harga beras tetap menjadi perhatian utama pemerintah seiring ketersediaan stok beras nasional yang mencukupi.
Melalui program SPHP, masyarakat dapat memperoleh beras dengan kualitas terjaga sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Di Jambi, beras SPHP dijual dengan harga Rp 60 ribu per kemasan 5 kilogram.
Sementara itu, di jaringan ritel modern atau minimarket, harga beras SPHP tercatat sebesar Rp 65 ribu per 5 kilogram.
Hingga akhir tahun 2025, realisasi penyaluran SPHP beras secara nasional telah mencapai 802,9 ribu ton.
Penyaluran tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia melalui sejumlah saluran distribusi.
Ketersediaan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog hingga akhir 2025 tercatat mencapai 3,25 juta ton.
Stok tersebut memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi pasar secara terukur apabila terjadi gejolak harga.
Penyaluran SPHP beras dilakukan melalui Koperasi Desa Merah Putih, pasar rakyat, ritel modern, serta kegiatan Gerakan Pangan Murah.
Langkah tersebut diarahkan untuk menahan laju kenaikan harga beras di tingkat konsumen.
Terkait SPHP beras tahun 2026, Bapanas masih memproses pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) kepada Kementerian Keuangan.
Target penyaluran SPHP beras tahun 2026 telah disepakati sebesar 1,5 juta ton.
Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 29 Desember 2025.
Skema RPATA sebelumnya juga diterapkan dalam perpanjangan penyaluran bantuan pangan tahap kedua tahun 2025.
Bantuan pangan tersebut berupa beras dan minyak goreng yang disalurkan kepada Penerima Bantuan Pangan (PBP).
Per 9 Januari 2026, Bulog telah menyalurkan bantuan kepada 17,582 juta PBP.
Jumlah tersebut setara dengan 351,6 ribu ton beras dan 70,3 juta liter minyak goreng secara nasional.
Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional, stok beras nasional di awal 2026 mencapai 12,53 juta ton.
Stok tersebut mencakup cadangan di Bulog serta persediaan di tingkat rumah tangga, penggilingan, pedagang, dan sektor horeka.
Stok beras awal 2026 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dua tahun sebelumnya.
Dibandingkan stok awal 2024 yang berada di angka 4,13 juta ton, terjadi peningkatan sebesar 203,05 persen.
Sementara dibandingkan stok awal 2025 sebesar 8,4 juta ton, peningkatan tercatat mencapai 49,12 persen.
Baca juga: Kunci Jawaban IPA Kelas 9 Halaman 142 : Kromosom, DNA, dan Inti Sel yang Benar
