SURYAMALANG.COM,SURABAYA - Ulang tahun PDI Perjuangan ke-53 pada 10 Januari 2026 tak cuma dirayakan dengan seremoni dan potong tumpeng.
Di Jawa Timur, momen itu justru dirayakan menjadi hari “laporan besar-besaran”, di mana 328 anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, mulai 21 orang anggota DPRD tingkat provinsi hingga 308 anggota DPRD kabupaten/kota, serentak melaporkan kinerja mereka selama tahun 2025 langsung ke rakyat.
Baca juga: DPC PDI Perjuangan Kota Malang Tolak Pemilu Dipilih DPR, Gencarkan Pendidikan Politik bagi Anak Muda
Sekretaris DPD PDIP Jatim Deni Wicaksono mengatakan, laporan ke rakyat itu menjadi tradisi baru wakil rakyat dari PDIP untuk semakin memupuk transparansi kinerja ke masyarakat yang diwakili.
Laporan itu dikemas ke berbagai platform, mulai dari media mainstream hingga media sosial.
Ada yang berupa infografis yang menarik secara visual, video Reels Instagram dan TikTok, hingga publikasi di media online dan cetak.
Keberagaman laporan kinerja menunjukkan bagaimana para anggota DPRD mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam berbagai model yang dekat dengan budaya warga, mulai dari anak-anak muda hingga warga senior.
“Intinya satu, rakyat harus tahu apa yang sudah dan sedang diperjuangkan para wakilnya di DPRD,” ujar Deni kepada media, Minggu (11/1/2026).
Deni memaparkan, laporan ke rakyat menjadi ikhtiar legislator PDI Perjuangan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.
Sebab, setelah terpilih sebagai anggota DPRD, tak boleh kemudian duduk di zona nyaman.
Justru setelah duduk di kursi DPRD, perjuangan baru dimulai.
“Kalau sudah terpilih lalu diam, itu bukan gaya PDI Perjuangan. Kita ingin wakil rakyat terus bergerak, bekerja, dan berani mempertanggungjawabkan kerjanya secara terbuka,” kata Deni.
Bagi PDI Perjuangan, tegas Deni, Pemilu bukan untuk kekuasaan, tapi sarana memperjuangkan keadilan sosial.
“Dan laporan kinerja ini adalah bukti ikhtiar mewujudkan keadilan sosial yang diupayakan anggota DPRD se-Jatim dari PDI Perjuangan,” ujar Deni yang juga wakil ketua DPRD Jatim tersebut.
Laporan kinerja itu, sambung Deni, secara natural juga akan memicu “kompetisi pelayanan publik” di antara legislator PDIP untuk melayani masyarakat.
“Ini semacam ‘kompetisi pelayanan publik’. Siapa paling rajin turun ke rakyat, siapa paling konsisten mengawal aspirasi, siapa paling serius mengawal anggaran agar berpihak pada wong cilik, dan semua bisa dilihat rakyat langsung karena seluruhnya dilaporkan terbuka,” jelas Deni.
Laporan itu sekakigus menjadi bahan evaluasi, apakah anggota DPRD itu telah bekerja optimal atau belum, karena masyarakat bisa membaca langsung laporannya dan mengevaluasi kinerja anggota DPRD jika ternyata kinerjanya tidak maksimal.
“Rakyat sekarang makin kritis. Dan itu bagus. Wakil rakyat juga harus siap dievaluasi, bukan cuma dielu-elukan,” tegas Deni.
Deni menegaskan, bagi PDI Perjuangan, laporan kinerja ini bukan akhir, tapi pengingat bahwa politik bukan soal kursi kekuasaan, tapi soal keberpihakan.
“Ultah partai jadi momen refleksi, sejauh mana sudah berpihak? Sejauh mana sudah bekerja?
Dan lewat laporan serentak ini, satu pesan ingin ditegaskan bahwa kita ditugaskan bukan untuk jauh dari rakyat, tapi untuk selalu pulang pada rakyat, untuk semakin bonding dengan rakyat,” pungkas Deni.
