APBD 2026 Kalteng Turun, BPK Ingatkan Pemprov Gunakan Dana dengan Efektif dan Tepat Sasaran
January 12, 2026 02:19 PM

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah (Kalteng), mengalami penurunan signifikan pada 2026.

APBD Kalteng pada 2025 sebesar Rp 8,3 triliun, sedangkan pada 2026 menurun 34,71 persen menjadi Rp 5,4 triliun.

Oleh karena itu, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Kalteng mengingatkan Pemprov, agar menggunakan anggaran tersebut dengan efektif.

Plt Sekda Kalteng, Leonard S Ampung mengungkapkan, Pemprov telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Semester II 2025 dari BPK.

"Tadi diserahkan dari sisi pendapatan baik dari pajak maupun retribusi, kemudian dari belanja modal barang dan jasa," ujarnya usai kegiatan penyerahan LHP Semester II 2025, Senin (12/1/2026).

Leonard mengatakan, Pemprov segera menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam LHP tersebut.

Rekomendasi itu, kata dia, penting bagi Pemprov untuk meningkatkan pendapatan dan mengefektifkan belanja daerah, terlebih dengan menurunnya APBD Kalteng.

"Dengan adanya pemeriksaan ini mengingatkan kita kembali agar lebih efisien menggunakan anggaran," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Kalteng, Dodik Achmad Akbar membeberkan, Pemprov masih perlu melakukan perbaikan atas belanja daerah.

Kondisi di Pemprov dan Pemda se-Kalteng, lanjut Dodik, juga dialami Pemda di berbagai daerah di antaranya kondisi fiskal yang menurun.

Baca juga: Anggaran 2026 Turun, Pemprov Kalteng Prioritaskan Pertanian dan Ketahanan Pangan

Baca juga: DPRD Ketok APBD 2026, Belanja Daerah Capai Rp 5,45 T, Pemprov Kalteng Defisit Anggaran Rp 333 Miliar

"Kami dari BPK mendorong kemandirian fiskal atau kemandirian anggaran, dari sisi pendapatan upaya peningkatan dan dari sisi belanja dengan tujuan untuk memperoleh kebutuhan," ucapnya.

Dodik mengakui, penurunan transfer dari pusat ke daerah berdampak pada kondisi fiskal di daerah.

Karena itu, Pemda diharapkan bisa meningkatkan kinerja pengelolaan Pendatan Asli Daerah (PAD).

"Sehingga dari situ diharapkan bisa lebih mandiri untuk mendanai belanja yang penting untuk pelayanan publik," tutup Dodik.

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.