TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pemprov Jambi menggelar Rapat Pengendalian Inflasi tahun 2026 di Ruang JDAC Kantor Gubernur Jambi.
Acara tersebut dihadiri pihak BPS Provinsi Jambi, Disperindag, Bappeda, Kepala Biro Ekonomi, dan instansi terkait.
Hal itu disampaikan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jambi, Syamsurizal.
Baca juga: Sekda Sudirman Tutup Jambi Mantap Expo, Tegaskan Komitmen Pemprov Jambi Dukung UMKM
Dia mengatakan, rapat itu dilakukan setiap hari senin.
“Rapat ini memang setiap hari Senin kita lakukan dalam rangka pengawasan terhadap harga-harga barang yang ada di Provinsi Jambi,” katanya.
Syamsurizal menuturkan, pihaknya terus menjaga stabilitas harga bahan pangan di Provinsi Jambi.
Sebab, di Provinsi Jambi harga beberapa komoditas pangan masih cukup tinggi.
Sehingga, Disperindag Provinsi Jambi terus berupaya melakukan operasi pasar, seperti bulan Desember kemarin.
Baca juga: Daftar Penghargaan yang Diterima Pemprov Jambi Tahun 2025 Dipimpin Al Haris-Abdullah Sani
“Kemarin, bulan Desember 2025 kita melaksanakan operasi pasar. Tentu dalam hal ini itu kan melalui catatan dari Badan Statistik,” tuturnya.
Dia menjelaskan, pihaknya sedang mempersiapkan fomulasi terkait hal tersebut.
“Kita akan mempersiapkan lagi formulasi sesuai yang disampaikan dari pusat tadi, bahwa minggu depan kita akan rapat kembali lagi dalam rangka persiapan menghadapi masyarakat bulan puasa,” jelasnya.
Dia menerangkan, harga cabai rawit di Jambi harus dijaga.
“Kalau cabai merah kayaknya sudah mulai terjaga sampai sekarang. Artinya nanti cabai rawit kita buat operasi pasar juga,” terangnya.
Dia menambahkan, hasil rapat itu akan dilaporkan ke Sekda Provinsi Jambi.
“Terus beliau akan menyampaikan ke Bapak Gubernur. Tentu dinas terkait yang akan kita libatkan,” ujarnya.
Pihaknya juga berencana membuat operasi pasar di sejumlah titik pasar induk.
“Ya, kita melihat dulu dari kondisi sekarang ini gimana. Ini kan baru masuk ke Januari, penganggarannya gimana untuk intervensinya nanti,” ucapnya.
“Ada beberapa daerah, Kerinci dan Bungo ya, yang masih harga itu belum masih harus kita jaga,” tambahnya.
3 Juta Rumah
Kegiatan itu juga dirangkaikan dengan evaluasi dukungan oemerintah daerah dalam program 3 juta rumah.
Syamsurizal menyebut pihak PUPR telah mengajukan proposal terkait program pembangunan 3 juta rumah.
“Kalau program 3 juta rumah dari PU ini sudah mengajukan proposal permohonan untuk ini tadi semuanya.
Kami belum berkoordinasi lagi nanti. Karena kan di PU juga terkait dengan data-data dari mereka ” pungkasnya.