SRIPOKU.COM, MARTAPURA - Komisi II DPRD OKU Timur, mendesak normalisasi sungai untuk mencegah banjir terulang kembali di Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan (Sumsel).
“Kondisi sungai juga menjadi perhatian kita, agar dapat segera dilakukan perbaikan dan normalisasi,” Ketua Komisi II DPRD OKU Timur, Andi Syaiban Hidayat saat meninjau banjir di sejumlah daerah di OKU Timur, Senin (12/1/2026).
Pemetaan kerusakan infrastruktur serta pemastian kondisi kesehatan masyarakat pascabanjir menjadi fokus utama peninjauan lapangan yang dilakukan Komisi II DPRD OKU Timur ke sejumlah kecamatan terdampak.
Langkah ini diambil untuk mendata secara menyeluruh dampak kerusakan pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga akses jalan desa guna mempercepat proses pemulihan ekonomi masyarakat di Kabupaten OKU Timur.
Baca juga: Hidup Mati Petani di OKI Ditentukan Dua Hari, Ratusan Hektar Sawah Terendam Banjir
Peninjauan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD OKU Timur, Andi Syaiban Hidayat, bersama anggota Muhamad Irfanjid dan dr. Veranika Santiani Fani.
Tim turun ke Kecamatan Semendawai Suku III, Belitang Mulya, dan Semendawai Timur guna melihat secara langsung dampak banjir terhadap permukiman warga dan aktivitas masyarakat.
Sementara itu, anggota Komisi II lainnya, Nardianto dan Dwi Seva Prastio, melakukan peninjauan terpisah di Kecamatan Belitang III dan Belitang Jaya.
Fokus peninjauan diarahkan pada kondisi infrastruktur serta dampak banjir terhadap sektor pertanian, peternakan, dan perikanan milik warga.
Adapun anggota Komisi II Vindo Faisal Anugrah bersama Edi Kurniansah ditugaskan meninjau Kecamatan Belitang II. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari pemetaan menyeluruh dampak banjir yang terjadi di Kabupaten OKU Timur.
Komisi II DPRD OKU Timur menegaskan bahwa penanganan dampak banjir tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah daerah.
Dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sangat dibutuhkan, mengingat luasnya wilayah terdampak serta besarnya kerusakan yang ditimbulkan.
“Contohnya jika ada jalan atau jembatan rusak yang notabanenya milik provinsi, maka akan kita koordinasikan dengan Pemprov Sumsel,” jelas Andi.
Dari sisi kesehatan, Komisi II memastikan bahwa hingga saat ini belum ditemukan laporan adanya wabah penyakit pascabanjir.
Meski demikian, langkah antisipasi tetap dilakukan dengan berkoordinasi bersama Dinas Kesehatan dan puskesmas setempat.
Bahkan, Dinas Kesehatan dan puskesmas telah turun langsung ke lapangan untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat di wilayah terdampak banjir.
“Alhamdulillah, tadi terpantau sudah ada pelayanan kesehatan gratis, terutama di wilayah terdampak sebagai langkah antisipasi,” tegasnya.
Melalui peninjauan ini, Komisi II DPRD OKU Timur berharap seluruh data kerusakan yang telah dihimpun dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan pihak terkait.
Dengan demikian, proses pemulihan pascabanjir dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan menyentuh seluruh kebutuhan masyarakat.
Komisi II juga berharap musibah banjir serupa tidak kembali terjadi di Kabupaten OKU Timur ke depan.
Dalam peninjauan tersebut, turut hadir unsur puskesmas, penyuluh pertanian, Dinas PUTR, Babinsa, kepala desa, serta pihak terkait
