Laporan wartawan TribunPriangan.com, Jaenal Abidin 

TRIBUNPRIANGAN.COM, KABUPATEN TASIKMALAYA - Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP3MI) Jawa Barat melakukan berbagai upaya pencegahan untuk meminimalisir tindak pidana perdagangan orang (TPPO) kembali terulang.

Hal ini dikatakan menyusul pemulangan 7 warga Kabupaten Tasikmalaya yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang ( TPPO) di Kamboja atas sinergi Disnaker Provinsi Jabar dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Bahkan beberapa kasus yang terjadi pada korban TPPO kerap transit terlebih dahulu ke Malaysia sebelum dikirimkan ke Kamboja.

Saat ini Kementerian P2MI belum pernah menetapkan Kamboja sebagai negara tujuan resmi penempatan tenaga kerja Indonesia.

Baca juga: BP3MI Jabar Ungkap Kamboja Bukan Negara Penempatan Resmi Pekerja Migran

Menanggapi hal ini, Tim BP3MI Jabar Neng Wepi mengatakan bahwa para pelaku kerap menjadi Negara Malaysia sebagai transit sebelum melanjutkan ke Kamboja.

"Ya itu masuk ke modus sindikatnya bawa transit ke malaysia dulu baru ke kamboja, jadi bukan berarti kerja dlu ke malaysia. Itu hanya transit saja," ungkap Neng dikonfirmasi TribunPriangan.com, Senin (12/1/2026).

Untuk mencegah hal terulang, ia melakukan beberapa pencegahan seperti sosialisasi hingga edukasi BP3MI dan penyuluhan kepada masyarakat, terutama di daerah kantong pekerja migran. 

Tujuannya adalah untuk memberikan informasi mengenai bahaya TPPO, modus operandi pelaku, serta prosedur resmi dan aman untuk bekerja di luar negeri.

"Selain itu, kami juga ada pelayanan penempatan dan perlindungan terpadu untuk memastikan proses penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku," tegasnya.

Hal ini termasuk verifikasi dokumen, memastikan adanya perjanjian kerja yang sah, dan memberikan orientasi pra pemberangkatan (OPP).

Baca juga: Dijanjikan Kerja di Online Shop, Warga Tasikmalaya Ini Nyatanya Cuma Jadi Budak Scam di Kamboja

Bahkan upaya lain kerja sama lintas sektor, BP3MI berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan TPPO.

Adapun pihak BP3MI juga melakukan penyediaan Informasi resmi, KP2MI /BP3MI membuat migran center di kampus, desa bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri supaya menghindari agen atau calo ilegal.

"Kita juga melakukan pemanfaatan teknologi digital, BP2MI terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan untuk mempermudah akses informasi dan pelaporan, serta mempercepat respons terhadap potensi kasus perdagangan orang," kata Wepi. (*)

Baca juga: Jerat Manis di Balik Layar Admin: Kisah Oki Asal Tasik Terjebak di Kamboja