TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - Munculnya dugaan LGBT di lingkungan sekolah di Tarakan Kalimantan Utara memicu perlunya Pemkot Tarakan dan DPRD Tarakan membuat aturan tegas lewat Perda (Peraturan Daerah) LGBT.

Desakan pembuatan Perda  LGBT ini, menurut Wali Kota Tarakan, Khairul boleh saja dan ia mempersilakan jika perda itu diperlukan dalam menangani kasus LGBT. Namun terpenting adalah upaya pencegahan di lapangan.

Menanggapi desakan Perda LGBT, Khairul mengatakan, penanganan paling penting adalah saat di lapangan.  Berkaitan adanya desakan seperti adanya Perda, boleh saja dan ia menyilahkan jika ada perda dibuat.

Baca juga: Diduga Terjadi Kasus LGBT di Lingkungan Sekolah, Begini Penjelasan Kepala Disdik Tarakan

"Kita lihat urgensinya. Bahwa memang kita lihat urgensi perda ini sudah perlu. Perda ini ada tatanan hukum  yang juga harus dilihat," ujar Wali Kota Tarakan. 

Untuk sanksi bagi pelaku LGBT, tentu sudah jelasdiatur di Undang Undang. Sehingga jika perda ingin dibuat, nanti oleh penggagas bisa mengkaji di DPRD bersama Pemkot Tarakan. "Silakan saja. Nanti dari pemerintah kota kita kaji bersama," ujar Wali Kota Tarakan.

Dalam penanganan kasus LGBT ini di lapangan tak kalah penting juga harus dilakukan termasuk pencegahannnya. Munculnya  kasus LGBT karena bisa jadi kurang kontrol.

"Pertumbuhan anak-anak  ini terganggu karena mungkin kurang perhatian orangtua, kurang kontrol kurang komunikasi dan akhirnya anak mencari penyaluran sendiri," beber Wali Kota Tarakan.

Bergaul dengan sesama jenis dan terjadi hal tak diinginkan. Kedua, faktor pesikologis pertumbuhan anak-anak perlu jadi perhatian bersama.

Baca juga: LGBT Rambah Pelajar Tarakan, Pemerintah Minta Peran Aktif Edukasi Orangtua

"Misalnya dia lihat ada kekerasan, ada perempuan melihat orangtua ibunya dapat KDRT dari bapaknya dan bisa mengganggu pertumbuhan anaknya. Dan saya kira itu nanti yang menyebabkan gangguan dalam pertumbuhan termasuk psikologinya," terangnya.

Menurut Khairul paling penting adalah upaya pencegahan. Sosialisasi dan juga parenting kepada orangtua memberikan edukasi mengenai pendidikan anak.

Lalu di lapangan misalnya ada upaya melakukan  razia. Dikerjakan kolektif, sebelumnya bermula dari keluarga di lingkungan tempat tinggal, kemudian upaya pemerintah berupaya melakukan upaya pencegahan jika ada temuan komunitas. "Membuat mereka tidak bebas berkumpul," tegasnya.

Di lingkungan sekolah tak kalah penting. Perlu diberikan pendidikan edukasi oleh guru. "Banyak hal harus dilakukan. Kembali ke Perda ini, ke mana arahnya itu harus dikaji nanti. Tapi menurut saya paling penting upaya berbagai lini," jelasnya.

Tokoh agama memberikan pencerahan melalui media di pengajian, rumah ibadah, pertemuan keagamaan dan ini harus disampaikan selalu.

"Kemudian orangtua. Ketika ada gangguan atau anomali mungkin dalam pertumbuhan seksual sang anak, harus lebih diperhatikan. Karena ketika kurang perhatian kurang edukasi, lalu mungkin juga menonton media sosial perlu di dalam rumah tangga memberikan edukasi," tegasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah