Pembangunan tiga Sekolah Rakyat di Kalsel telah memasuki tahap awal dengan progres fisik sekitar 8,8 persen

Banjarbaru (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) memperoleh tambahan dua lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, sehingga total menjadi lima sekolah yang akan dibangun di daerah tersebut.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel Muhammad Farhanie menyampaikan tambahan dua Sekolah Rakyat itu diperoleh setelah peluncuran operasional 166 Sekolah Rakyat oleh Presiden Prabowo Subianto di Banjarbaru, Kalsel, Senin.

“Alhamdulillah, kedatangan Bapak Presiden ini menjadi berkah bagi Kalsel. Tiga lokasi Sekolah Rakyat sudah berkontrak dan berjalan sejak 17 November 2025, dan kemarin Pak Sekjen dari pusat menyampaikan insyaallah Kalsel ditambah lagi dua lokasi,” ujar dia setelah menghadiri peresmian Sekolah Rakyat.

Ia menyebut tiga lokasi Sekolah Rakyat tahap pertama berada pada tiga titik, yakni di Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kota Banjarbaru. Sedangkan dua tambahan lokasi berada di lahan milik Pemprov Kalsel di kawasan Balai BPPKS Banjarbaru serta di Jalan Gubernur Syarkawi, Kabupaten Banjar.

“Usulan pembangunan di Jalan Gubernur Syarkawi sebelumnya sempat tertunda karena kondisi lahan berupa rawa yang membutuhkan biaya besar, namun kini telah disetujui untuk masuk tahap pembangunan berikutnya,” tuturnya.

Farhanie menjelaskan, pembangunan Sekolah Rakyat di Kalsel dilakukan secara bertahap dan ke depan akan diperluas ke kabupaten lain di wilayah provinsi tersebut.

Saat ini, kata dia, pembangunan tiga Sekolah Rakyat di Kalsel telah memasuki tahap awal dengan progres fisik sekitar 8,8 persen setelah kontrak pekerjaan dimulai pada 17 November 2025.

Ia mengatakan, progres tersebut masih berada pada tahap awal pekerjaan, seperti pembersihan dan penyiapan lahan.

“Karena baru berkontrak 17 November, kemarin saya tanyakan ke Satker PU, progresnya sekitar 8,8 persen. Masih tahap clearing dan pekerjaan awal,” katanya.

Ia menambahkan, masa kontrak pembangunan Sekolah Rakyat tahap pertama ditetapkan selama 240 hari kerja dengan target penyelesaian pada Juli 2026 agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru.

“Targetnya Juli 2026 selesai ya. Mudah-mudahan bisa sesuai target sehingga siswa rintisan bisa dipindahkan ke Sekolah Rakyat permanen,” ujar Farhanie.