Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Amirico mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan upaya konkret pemerintah untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap memperoleh akses pendidikan yang layak.
Hal tersebut disampaikan Thomas saat peluncuran sekaligus peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Baru, Jati Agung, Lampung Selatan, Senin (12/1/2026).
“Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, khususnya Desil 1 dan Desil 2 (DSL 1 dan DSL 2), yang selama ini kesulitan melanjutkan pendidikan. Peruntukannya memang bagi warga yang benar-benar membutuhkan,” ujar Thomas.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat menjadi sarana pemerintah untuk membuka akses pendidikan bagi masyarakat miskin di seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.
“Ini merupakan program pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tujuannya memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap bisa bersekolah dan memiliki masa depan yang lebih baik,” katanya.
Peluncuran pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Lampung tersebut dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, di antaranya Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKP-CK) Thomas Edwin, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) M Taufiqullah, Kepala Dinas Kesehatan Darwin Rusli, serta pejabat administrator Dinas Sosial Provinsi Lampung.
Secara nasional, program Sekolah Rakyat tahun 2026 diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada hari yang sama di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRI) 9 Banjar Baru, Balai Besar Pelatihan dan Pengembangan Keuangan (BBPPK), Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan.
Dalam peluncuran nasional tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi hadir mewakili Pemerintah Provinsi Lampung.
Sebelumnya, Provinsi Lampung telah menjalankan program Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025 dengan memanfaatkan fasilitas gedung milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung di Hajimena, Kecamatan Natar, Lampung Selatan.
Anggaran Rp 670 Miliar
Pembangunan Sekolah Rakyat pertama di Provinsi Lampung resmi dimulai, Senin (12/1/2026).
Rencananya, ada tiga Sekolah Rakyat yang dibangun di Lampung dengan total anggaran sebesar Rp 670 miliar.
Dimulainya proyek pembangunan Sekolah Rakyat pertama yang berlokasi di Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan tersebut ditandai dengan kegiatan groundbreaking.
Kegiatan itu disaksikan secara virtual oleh Presiden Prabowo Subianto bersamaan dengan peresmian 166 titik Sekolah Rakyat di 34 provinsi di seluruh Indonesia.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Prasarana Strategis Satker Lampung Arius Fedrinaldo mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Kota Baru sebenarnya telah dimulai sejak 15 Desember 2025.
“Untuk Sekolah Rakyat di Kota Baru, pekerjaan sudah dimulai sejak 15 Desember 2025 dengan luasan sekitar 10 hektare,” ujar Arius.
Selain di Kota Baru, Arius menyebut pembangunan Sekolah Rakyat juga dilakukan di Sukadana, Lampung Timur dan di Kalianda, Lampung Selatan.
“Total ada tiga lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Lampung, yaitu di Kota Baru, Sukadana, dan Kalianda. Keseluruhannya dikerjakan dengan anggaran sebesar Rp 670 miliar,” jelasnya.
Berdasarkan papan informasi proyek, Sekolah Rakyat Provinsi Lampung dibangun di atas lahan seluas 95.468 meter persegi.
Luas dasar bangunan mencapai 17.804 meter persegi, dengan total luas bangunan 29.991 meter persegi dan area terbuka seluas 76.674 meter persegi.
Menurutnya, pembangunan ini dibiayai melalui anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan nilai kontrak Rp 670 miliar.
Proyek tersebut dikerjakan oleh konsorsium PT Brantas Abipraya dan PT Sumber Bangun Sentosa, dengan masa pelaksanaan 240 hari kalender, terhitung sejak 15 Desember 2025 hingga 11 Agustus 2026.
Sejumlah fasilitas akan dibangun di kawasan Sekolah Rakyat, di antaranya gedung serbaguna, lapangan upacara, guest house, masjid dan gedung ibadah, gedung SD, SMP, dan SMA, dapur, serta asrama siswa putra-putri untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
Selain itu, juga dibangun kantin, asrama guru, lapangan atletik, lapangan basket, serta ruang pompa.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan, dari total 166 titik Sekolah Rakyat, sebanyak 60 titik mulai beroperasi pada Juli 2025, 37 titik pada Agustus, dan 66 titik pada akhir September hingga awal Oktober 2025.
“Total sekolah rakyat akan menampung 15.954 siswa, didukung 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan,” ujar Gus Ipul.
Ia menyebut, Sekolah Rakyat dirancang sebagai upaya memutus rantai kemiskinan.
Peserta didik berasal dari keluarga sangat rentan, dengan mayoritas orang tua bekerja sebagai buruh harian lepas dan kuli bangunan.
“Sebanyak 67 persen orang tua siswa berpenghasilan di bawah Rp 1 juta per bulan, 65 persen memiliki tanggungan lebih dari empat orang. Bahkan, ada 454 siswa yang sebelumnya belum pernah mengenyam pendidikan, serta 298 siswa yang putus sekolah,” katanya.
(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)
