SURYAMALANG.COM, MALANG – Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung yang kembali mengemuka di tingkat nasional mendapat tanggapan dari Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang, Fatchullah.
Fatchullah menilai isu tersebut perlu melihat pengalaman sejarah politik Indonesia.
Fatchullah mengatakan, pada masa Orde Baru, proses penentuan kepala daerah pada dasarnya dikendalikan pusat, sementara DPRD hanya dijadikan alat legitimasi.
“Zaman Orde Baru itu ada penjaringan dari daerah lewat DPR, tapi yang menentukan tetap pusat."
"DPR hanya alat justifikasi. Makanya direformasi karena tidak berfungsi sebagaimana mestinya,” katanya, Selasa (13/1/2026).
Memasuki awal reformasi, mekanisme berubah. Kepala daerah dipilih murni oleh DPR.
Namun, menurutnya, sistem itu juga tidak selalu menjamin bahwa partai pemenang pemilu otomatis melahirkan kepala daerah.
“Di awal reformasi, dipilih murni oleh DPR. Belum tentu partai pemenang itu jadi pemenang Pilkada,” ujarnya.
Ia menyebut, keluhan dari berbagai kelompok masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada langsung juga perlu menjadi bahan evaluasi. Salah satunya soal biaya politik yang sangat tinggi.
“Kasihan kepala daerah, dia tidak bisa tidak harus high cost. Gajinya berapa sih? Apakah ada orang mengorbankan miliaran hanya untuk jadi kepala daerah tanpa ingin uangnya kembali?” tuturnya kepada SURYAMALANG.COM.
Baca juga: Pembentukan Koperasi Merah Putih di Kota Malang Tetap Berjalan Meski Terkendala Masalah Lahan
Menurut Fatchullah, kondisi ini membuat kepala daerah menanggung beban besar setelah terpilih. Di sisi lain, rakyat pun tidak selalu diuntungkan.
“Yang jadi pertanyaan, rakyat diuntungkan yang mana? DPR sudah dipilih rakyat, maka rakyat harus jeli memilih DPR,” katanya.
Ia juga menyoroti melemahnya fungsi DPRD Kota Malang sejak sekitar 2009 karena pragmatisme politik.
“Anggota DPRD Kota Malang terpilih dengan biaya besar, sejauh mana fungsi DPR itu berjalan? Yang saya amati, kepala daerah tidak merasa dipilih DPR, sementara rakyat juga sulit mengontrol kepala daerah,” ujarnya.
Fatchullah menilai, jika DPRD yang bermasalah, pengawasannya relatif lebih mudah karena ada mekanisme partai dan aparat penegak hukum.
Namun, rakyat sering kali memilih kepala daerah tanpa mengenal betul figur yang dipilih.
“Rakyat memilih karena tim sukses datang. Akhirnya yang dipilih bukan orangnya, tapi yang datang memberi. Memang tidak semua seperti itu, tapi sebagian besar pemilih seperti itu,” ucapnya.
Kondisi itu, menurut dia, bisa membuat Pilkada hanya bisa diikuti orang-orang berduit.
“Kalau modelnya seperti ini terus, yang bisa jadi kepala daerah ya orang berduit,” tegasnya.
Terkait budaya politik di Kota Malang, Fatchullah menilai masyarakat cukup rasional dalam memilih wakil rakyat. Ia mencontohkan perubahan peta politik sejak reformasi.
“Sejak 1999, PDI Perjuangan menang mutlak, tapi suaranya terus turun. Tahun 2004 PKS naik, PKB tetap delapan kursi. Tahun itu juga Demokrat jadi pemenang. Artinya warga Kota Malang paham memilih DPRD,” katanya.
Di internal PKB, ia mengaku lebih memilih pendekatan pendidikan politik dibanding mobilisasi massa besar-besaran. Hal tersebut disebut lebih baik untuk memberikan pemahaman kepada warga tentang sosok yang akan mereka pilih duduk di kursi legislatif.
“Kami panggil dan datangi kelompok di tingkat kelurahan, kami beri pendidikan politik,” ujarnya.
Ia menegaskan, apapun sistem yang dipilih, negara harus belajar dari pengalaman. Menurutnya, telah banyak kegagalan yang perlu dievaluasi.
“Kita itu pernah sistem kerajaan, diktator pernah, kekuatan tunggal pernah, reformasi sudah. Semua sistem pernah kita coba. Pilkada tidak langsung ini bukan coba-coba,” katanya.
Fatchullah juga menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam proses kebijakan. Hal tersebut untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada pejabat negara.
Ia berpendapat, pemerintah tidak boleh tergesa-gesa mengesahkan APBD sebelum masyarakat benar-benar paham. Kalau masyarakat paham, yang memahamkan tidak berani macam-macam, yang dipahamkan juga tahu tanggungjawabnya.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan bahwa Pemilu yang dipilih oleh DPR tidak sejalan dengan nilai demokrasi. Ia dengan tegas menolak wacana pemilihan tidak langsung.
"Kami menolak karena secara konstitusi itu melanggar demokrasi," ujar Amithya.
Menurut Amithya, ada hal yang direnggut dari demokrasi jika pemilihan umum dilakukan oleh DPR. Rakyat tidak bisa lagi memilih berdasarkan kehendaknya. Tidak ada lagi satu orang untuk satu suara.
"Jadi ada beberapa hal yang direnggut dari proses demokrasi," kata Amithya di kantor DPC PDI Perjuangan.
Amithya yang baru saja terpilih menjadi ketua berkomitmen mengedukasi anak-anak muda tentang politik dan demokrasi. Ia menyebut bahwa PDI Perjuangan gencar meneguhkan ideologis partai yang berpijak pada ajaran marhaenisme Bung Karno.
"Peneguhan ideologis tersebut juga diarahkan sebagai upaya kaderisasi lintas generasi. DPC PDI Perjuangan Kota Malang memandang generasi muda sebagai subjek penting perjuangan politik ke depan," bebernya.
Perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Malang itu menegaskan membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi generasi muda untuk terlibat aktif dalam kerje-kerja politik, pengorganisasian masyarakat, serta perumusan gagasan dan kebijakan publik.
"Dalam konteks pelibatan generasi muda, DPC PDI Perjuangan Kota Malang menempatkan kerja politik sebagai ruang pembelajaran dan pengabdian," terangnya.
Generasi muda tidak hanya diposisikan sebagai objek mobilisasi politik, tetapi sebagai mitra strategis perjuangan yang didorong untuk kritis, kreatif, dan berani mengambil peran.
Sebagai langkah awal, DPC PDI Perjuangan Kota Malang memperkuat ikatan antara struktur partai dan masyarakat, termasuk generasi muda.
"Termasuk komunitas pemuda, pelajar, mahasiswa, dan kelompok kreatif," paparnya.
