TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA — Proses penggabungan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Purbalingga memasuki babak baru.
Lima kepala dinas hasil penggabungan resmi dikukuhkan pada Senin (12/1/2026) dan menjadi tanda rampungnya fase awal perampingan birokrasi dari 27 menjadi 23 OPD.
Namun, meski pengukuhan kepala dinas telah dilakukan proses penataan belum sepenuhnya selesai, karena pengisian jabatan sekretaris, kepala bidang hingga staf saat ini masih dalam proses.
Adapun fokus berikutnya setelah proses penggabungan ialah pengisian jabatan struktural eselon III dan IV, hingga staf pendukung. Proses tersebut diketahui masih akan berjalan dan ditargetkan tuntas pada akhir Januari 2026.
Kepala BKPSDM Kabupaten Purbalingga, Dwi Mulyanto mengatakan, pengisian jabatan dilakukan bertahap dengan mendahulukan posisi strategis.
"Yang pokok dulu kami isi, kepala dinas sudah. Selanjutnya tinggal sekretaris dinas, kepala bidang, bendahara pengeluaran, pengurus barang, sampai sopir dan staf pendukung lainnya," kata nya kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (13/1/2026).
Dalam penataan ini, perpindahan pejabat disebut sebagai mutasi dari dinas lama ke dinas baru, namun bidang urusannya tetap sama. Ia mencontohkan, urusan perindustrian yang sebelumnya berada di Dinperindag kini mengikuti struktur baru di Dinnaker.
"Jadi, meskipun dinasnya berubah, bidangnya tetap. Sehingga kompetensi ASN pun tetap sesuai jalurnya," ujarnya.
Tantangan terbesar justru datang pada bagian sekretariat. Dua dinas yang tergabung otomatis membawa dua struktur sekretariat, sementara dalam dinas baru hanya dibutuhkan satu. Kondisi ini pun membuat terjadi kelebihan pejabat sekretariat.
Namun, menurut Dwi, hal tersebut tidak menjadi masalah karena saat ini justru banyak dinas lain yang kekurangan ASN akibat pensiun dan rotasi jabatan.
"Sekretariat yang berlebih itu nanti akan didistribusikan ke dinas lain yang kosong. Ada juga yang promosi, terutama di eselon III," jelasnya.
Dwi menambahkan, saat ini kepala bidang di masing-masing dinas masih menggunakan nomenklatur lama karena belum dikukuhkan secara resmi.
Pengukuhan jabatan baru nantinya akan dilakukan sekaligus dengan rotasi dan mutasi, mengikuti mekanisme kepegawaian yang berlaku.
Terkait mekanisme sendiri, Dwi menyebut saat ini pihaknya masih berada dalam tahap pembahasan TPK (Tim Penilai Kinerja) dan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).
"Setelah itu, hasilnya baru akan diajukan ke BKN untuk mendapatkan persetujuan sebelum pelantikan," pungkasnya.
Baca juga: Pasien Meninggal di Pick Up Diduga Penanganan Lambat, Kepala Puskesmas Pekuncen Klarifikasi
Adapun, untuk nama-nama kepala dinas hasil penggabungan yang telah resmi dikukuhkan ialah sebagai berikut.
Agung Widiarto, dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjadi Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
Bambang Triono, dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Muhammad Faturohman, dari Kepala Dinsosdaldukkbp3a menjadi Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Jusi Febrianto, dari Kepala Dinas Kesehatan menjadi Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Prayitno, dari Kepala Dinas Pertanian menjadi Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
