TRIBUN-TIMUR.COM - Pembangunan Sekolah Rakyat di Dusun Bontosunggu, Desa Pa’rapunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, mulai menunjukkan aktivitas fisik di lapangan.

Pantauan Tribun-Timur.com di lokasi proyek, Selasa (13/1/2026), sejumlah alat berat sudah beroperasi untuk pekerjaan awal pembangunan kawasan pendidikan tersebut. 

Tahapan awal yang dilakukan berupa perataan dan pemadatan lahan.

Motor grader tampak meratakan permukaan tanah di area proyek, sementara vibration roller beroperasi untuk memadatkan tanah agar siap memasuki tahap konstruksi berikutnya.

Puluhan pekerja terlihat berada di dalam area proyek dengan mengenakan helm dan seragam keselamatan kerja.

Di sekitar lokasi, fasilitas penunjang seperti kantor lapangan dan barak pekerja mulai dibangun. 

Beberapa pekerja juga terlihat mengecat dinding gudang berwarna putih di bagian bawah kawasan proyek.

Di luar area proyek, tepat sebelum pintu masuk lokasi, terpasang tiga rambu peringatan berwarna kuning bertuliskan “Jalur Khusus Truk”, “Hati-hati Keluar Masuk Kendaraan Proyek”, dan “Mohon Maaf Perjalanan Anda Terganggu Ada Pengerjaan Proyek”.

Rambu tersebut dipasang untuk mengingatkan pengguna jalan akan aktivitas kendaraan proyek.

Saat ditemui di Kantor Desa Pa’rapunganta, staf desa Hikma menyampaikan bahwa Kepala Desa Pa’rapunganta, Arip Sirajuddin, sedang tidak berada di tempat karena melayat.

Hikma menjelaskan, aktivitas awal pembangunan Sekolah Rakyat telah dimulai sejak Desember 2025, diawali dengan penebangan pohon di area lahan proyek.

Ia juga menyebutkan bahwa pada tahap awal, pihak pelaksana proyek telah merekrut tenaga kerja dari warga setempat.

“Sudah ada warga sekitar yang direkrut, sekitar dua orang,” ujarnya.

Menurut Hikma, lokasi pembangunan Sekolah Rakyat sebelumnya merupakan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.

Lahan tersebut kini dialihfungsikan untuk pembangunan fasilitas pendidikan berskala besar yang dikelola pemerintah pusat.

Terkait koordinasi proyek, Hikma menyebut pemerintah desa tidak terlibat langsung dalam teknis pelaksanaan.

“Soal koordinasi dengan pemilik proyek, itu pak desa yang tahu,” katanya. 

Ia menegaskan pemerintah desa mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan, mengingat proyek Sekolah Rakyat merupakan program nasional.

Sementara itu, Dg Ngugi, warga yang rumahnya berada tepat di luar gerbang proyek, mengaku belum merasakan dampak signifikan dari aktivitas pembangunan. “Sejauh ini belum ada dampak berarti,” katanya singkat.

Di dalam kawasan proyek, papan informasi proyek terpasang di dekat pos keamanan. Papan tersebut mencantumkan bahwa proyek berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.

Nama pekerjaan tercatat sebagai Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan 2 yang berlokasi di Kabupaten Takalar.

Proyek dikerjakan oleh PT Nindya Karya (Persero) KSO PT Bumi Perkasa Sidenreng, dengan nomor kontrak PB.02.01-Gs3/SP/484 tertanggal 17 November 2025.

Nilai kontrak induk proyek mencapai Rp974,8 miliar, dengan nilai khusus untuk Kabupaten Takalar sebesar Rp229.455.100.220,89.

Proyek ini memiliki masa pelaksanaan 240 hari kalender dan didanai melalui APBN 2025–2026.

Pengawas lapangan PT Nindya Karya, Putu Sumantra, mengatakan informasi teknis lebih rinci dapat diperoleh melalui Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

Meski demikian, ia mempersilakan media untuk melihat langsung aktivitas pembangunan di lapangan.

Berdasarkan site plan pada papan proyek, kawasan Sekolah Rakyat akan dilengkapi gedung SD, SMP, dan SMA, asrama siswa dan guru, masjid, gedung serbaguna, kantin, lapangan olahraga, serta fasilitas pengolahan air dan pengelolaan limbah.

Kolom monitoring progres proyek pada papan informasi masih kosong, menandakan pembangunan masih berada pada tahap awal.