Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyindir Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Said Iqbal menyebut, DPR RI harus memanggil Dedi Mulyadi untuk dimintai keterangan soal kebijakan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) yang dinilai melanggar aturan.

Menurut Said Iqbal, Dedi Mulyadi tidak pernah inisiatif menemui buruh.

Bahkan, ia menyebut Gubernur Jabar itu menghindar saat diajak bertemu buruh.

Said Iqbal menyatakan, selama ini Dedi Mulyadi lebih memilih sibuk membuat konten video dibanding mengajak buruh duduk bersama untuk mencari jalan tengah dari UMSK Jawa Barat 2026.

Pernyataan itu disampaikan Said Iqbal dalam konferensi pers pada Selasa (13/1/2026).

"Bertemu buruh enggak pernah, diajak bertemu buruh menghindar. Maka saat inilah DPR RI memanggil gubernur konten ini," jelas Said.

“Kenapa Gubernur Jawa Barat juga perlu dipanggil oleh DPR? Dedi Mulyadi, Gubernur Konten dan Gubernur Pencitraan ini. Karena sibuk berkonten dan mematut-matutkan dirinya. Ketemu buruh nggak pernah, berhadapan buruh menghindar. Nah saatnya kami meminta DPR memanggil Gubernur Konten ini,” ujar Said Iqbal.

Lebih lanjut, ia mengkritik pertemuan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor dengan Gubernur Jawa Barat.

Menurut Said, pertemuan itu tidak menunjukkan sikap tegas Pemerintah Pusat terhadap KDM.

Bagi buruh, pertemuan itu terasa seperti Kepala Dinas Ketenagakerjaan Jabar tengah menghadap Gubernurnya.

Di mana Afriansyah Noor tidak membela kesejahteraan buruh.

Sebab, ia hanya mengangguk-angguk saat bersama Gubernur Jawa Barat.

Atas hal itu, Said Iqbal menyebut buruh akan kembali unjuk rasa menuntut UMSK Jabar yang dianggap tidak mensejahterakan buruh.