BANGKAPOS.COM--Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan penetapan satu harga untuk komoditas beras, khususnya beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Kebijakan ini dirancang untuk menjaga stabilitas harga beras sekaligus memastikan keadilan akses pangan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan secara prinsip rencana penerapan beras SPHP satu harga telah mendapat persetujuan pemerintah.
Skema tersebut diharapkan menjadi instrumen penting dalam mengendalikan fluktuasi harga beras, terutama saat terjadi gejolak pasokan maupun lonjakan permintaan.
“Beras satu harga yang kami rencanakan adalah beras SPHP, bukan beras premium. Konsepnya satu harga dari Sabang sampai Merauke,” ujar Rizal dalam keterangan resmi, Rabu (13/1/2026).
Dalam perhitungan Bulog, harga beras SPHP ditetapkan sebesar Rp11.000 per kilogram di tingkat gudang.
Dengan skema distribusi yang disiapkan, beras tersebut akan dijual ke konsumen dengan harga sekitar Rp12.500 per kilogram.
Selisih harga tersebut memberi ruang keuntungan bagi pengecer sekitar Rp1.500 per kilogram.
Rizal menegaskan, penetapan harga ini telah melalui perhitungan matang agar tetap menguntungkan pelaku usaha distribusi, namun tetap terjangkau bagi masyarakat.
Selain itu, kebijakan ini juga dimaksudkan untuk menekan disparitas harga beras yang selama ini masih terjadi antarwilayah, terutama antara Indonesia bagian barat dan timur.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan kebijakan beras SPHP satu harga dapat mulai diterapkan pada 2026.
Menurutnya, tidak boleh ada perbedaan harga yang membebani masyarakat hanya karena faktor geografis.
“Kita akan usahakan tahun ini bisa diterapkan. Beras SPHP harus satu harga di mana pun berada. Jangan sampai masyarakat di Indonesia Timur membayar lebih mahal,” kata Zulkifli Hasan.
Kebijakan ini juga sejalan dengan capaian swasembada beras nasional yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada awal Januari 2026.
Presiden menyebut Indonesia berhasil mencapai swasembada beras hanya dalam waktu satu tahun, jauh lebih cepat dari target awal yang diproyeksikan empat tahun.
“Kita sudah swasembada satu tahun. Kita sudah berdiri di atas kaki sendiri, tidak tergantung bangsa lain,” ujar Prabowo dalam acara Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Rabu (7/1/2026).
Prabowo menegaskan bahwa kemandirian pangan merupakan fondasi utama bagi kekuatan sebuah negara.
Ia mengingatkan pengalaman Indonesia saat pandemi Covid-19, ketika ketergantungan pada impor beras membuat posisi nasional menjadi rentan.
Saat itu, Prabowo yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan menyaksikan langsung bagaimana Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadapi kesulitan mencari pasokan beras impor karena banyak negara menutup ekspor akibat kebijakan karantina.
“Masa Covid-19 itu menjadi peringatan keras. Bangsa Indonesia tidak boleh bergantung pada bangsa lain, apalagi untuk urusan makan,” tegas Prabowo.
Ke depan, Presiden menargetkan swasembada pangan tidak berhenti pada komoditas beras.
Pemerintah juga akan mendorong kemandirian pada komoditas strategis lain seperti jagung dan bahan pakan ternak.
Prabowo menyebut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah menyampaikan komitmen bahwa swasembada jagung akan tercapai dalam waktu dekat.
Jika swasembada pakan terwujud, biaya produksi peternakan diharapkan turun signifikan.
“Kalau swasembada pakan tercapai, harga pakan akan lebih murah untuk peternak, dan kita akan turunkan lagi harga pupuk,” pungkas Prabowo.
Dengan penerapan beras SPHP satu harga dan penguatan produksi pangan nasional, pemerintah berharap stabilitas harga, kesejahteraan petani, serta daya beli masyarakat dapat terjaga secara berkelanjutan.
Sumber : Kontan.co.id
