TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Pasuruan -
Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo komitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat 10 Desa di Kecamatan Lekok dan Nguling terkait konflik agraria antara warga dan TNI AL.
Mas Rusdi, sapaan akrab Bupati rela terbang ke Jakarta bersama sejumlah perwakilan warga, pimpinan dan anggota DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ada beberapa agenda pertemuan yang digelar di Jakarta. Diantaranya audensi dengan Fraksi PKB, Gerindra, Golkar, NasDem DPR RI di Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Baca juga: Pasuruan United Matangkan Persiapan 16 Besar Liga 4 Jatim
Rencananya, esok hari, Mas Rusdi dan rombongan juga akan datang Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk menyampaikan situasi permasalahan ini.
Mas Bupati mengatakan, kedatangan ke Jakarta ini untuk mencari solusi. Ia berharap, pemerintah pusat bisa membantu menyelesaikan permasalahan ini
Baca juga: Tolak Pembangunan Instalasi Militer, Ribuan Warga Lekok-Nguling Istighosah Akbar Ketuk Hati Presiden
“Kami berharap permasalahan di tempat kami, Kabupaten Pasuruan khususnya di Lekok, Nguling bisa dibantu agar ada solusi terbaik,” kata Mas Rusdi.
Politisi muda Partai Gerindra ini menyebut, di sana ada sengketa tanah antara warga Alastlogo dan sekitarnya dengan TNI AL yang sudah berlangsung puluhan tahun.
“Secara garis besar masyarakat kami, belum merasakan kemerdekaan di sana, khususnya dalam pemenuhan sarana dan pra sarana yang memadai,” lanjutnya.
Baca juga: Ribuan Warga Sumberanyar Pasuruan Protes Rencana Pembangunan Instalasi Militer Milik Marinir
Misalnya saja, fasilitas dasar yang belum terpenuhi. Seperti listrik yang layak, air lancar, air untuk minum dan juga infrastuktur penunjang yang lain.
“Kami mohon kiranya mendapatkan atensi dan bantuan dari semua fraksi DPR RI untuk mengawal dan menyelesaikan permasalahan di tempat kami,” sambung dia.
Anggota Fraksi PKB DPR RI Muhammad Khozin mengaku akan segera membuat agenda duduk bareng dengan Kementrian Pertahanan dan Kementrian ATR/BPN.
“Kemenhan sebagai mantennya, Kementrian ATR/BPN sebagai penghulunya, jadi nanti akan kami cek historis kepemilikan tanah di sana,” tambah dia.
Baca juga: Pangdam V Brawijaya Beri Cinderamata Emblem ke Bupati Situbondo, Bahas Latihan Militer Internasional
Menurut dia, kalau melihat kronologisnya harus dipastikan dulu status lahannya, apakah memang ada ganti rugi, terus alasnya itu hak guna, hak pakai, atau hak usaha.
“Setelah pertemuan ini, saya langsung akan koordinasi dengan Kanwil BPN Jatim untuk dilacak status tanah, historisnya seperti apa, nanti akan ketemu,” imbuhnya.
Hasilnya apa, kata dia, akan segera dikabarkan ke Bupati dan jajaran. “Tapi yang jelas, masalah ini untuk di pansus, sudah dalam short list,” ujar dia.
Soleh, anggota Fraksi PKB DPR RI lainnya menambahkan,
pihaknya akan menyuarakan aspirasi ini. Ia punya keyakinan akan ada titik temu atas permasalahan ini.
“Saya juga yakin, nanti akan ada hasil maksimal atas persoalan ini sehingga Pasuruan bisa lebih maju lagi sesuai dengan apa yang diharapkan,” tutupnya.
(TribunJatimTimur.com)
