TRIBUNJAMBI.COM - Sebagai jawaban atas kritik mahalnya biaya politik, PDI Perjuangan (PDIP) merekomendasikan penerapan sistem electronic voting atau e-voting dalam Pilkada langsung.
Namun, usulan yang muncul dari Rakernas I PDIP 2026 ini langsung menuai sikap skeptis dari Partai Golkar dan catatan kritis dari PKB terkait kesiapan infrastruktur serta ancaman konflik hasil pemilihan.
Partai Golkar: Jangan Sampai Menjadi Persoalan Besar
Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mempertanyakan efektivitas e-voting dalam memangkas anggaran.
Dia mengkhawatirkan aspek audit teknologi dan tingkat kepercayaan publik yang masih rendah terhadap sistem digital di Indonesia.
"Serendah apa biayanya? Selain itu e-voting membutuhkan audit atas penggunaan teknologi. Jangan sampai menjadi persoalan yang lebih besar. Jangankan e-voting yang menentukan hasil, e-rekap yang digunakan hanya sebagai pembanding saja diributkan," tegas Sarmuji, Rabu (14/1/2026).
Bagi Partai Golkar, Pilkada bukan sekadar angka biaya, melainkan instrumen untuk menciptakan kesejahteraan dan profesionalisme ASN.
PKB: Bukan Wacana Baru, Butuh Keamanan Tinggi
Senada dengan itu, Ketua DPP PKB Daniel Johan menyebut e-voting adalah stok lama yang memang layak dimatangkan sebagai opsi pencegah politik uang.
Namun, ia mengingatkan adanya risiko besar pada sisi keamanan sistem (security).
Baca juga: Wacana Pilkada via DPRD, PDIP Tempuh Jalan Sunyi di Parlemen Bersama 77,3 Persen Suara Rakyat
Baca juga: Istri Curiga Telepon Tak Diangkat, Pria di Talang Banjar Ditemukan Tewas Membusuk di Kamar Mandi
Baca juga: Menkeu Purbaya Bakal Evaluasi Total Pegawai Pajak, yang Jahat Dibuang ke Tempat Terpencil
"Penerapan e-voting membutuhkan kesiapan yang sangat matang, baik dari sisi infrastruktur, keamanan sistem, regulasi, maupun kepercayaan publik," ujar Daniel.
Ia menekankan bahwa mekanisme ini belum diatur secara nasional dan memerlukan kajian komprehensif agar tidak dianggap sebagai kemunduran demokrasi.
Rekomendasi Strategis Rakernas PDIP
Usulan e-voting sendiri lahir dari rekomendasi eksternal PDIP untuk menciptakan Pilkada murah dan bersih. Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin Idham, saat membacakan poin Rakernas pada Senin (12/1/2026), menyatakan:
"Rakernas I Partai mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politic, serta mencegah mahar politik."
Kini, bola panas e-voting berada di tangan para pembuat kebijakan, terjepit di antara tuntutan modernisasi dan bayang-bayang sengketa hasil yang menghantui.
Sebelumnya, hasil survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa mayoritas responden menghendaki pilkada langsung.
"Suara mayoritas publik yang tetap menghendaki pilkada langsung oleh rakyat terekam dalam jajak pendapat Litbang Kompas, Desember lalu. Sebanyak 77,3 persen publik menyatakan hal itu," bunyi jajak pendapat dilansir dari Kompas.id, Senin (12/1/2026).
Kemudian yang menyebut bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD adalah sistem yang paling cocok sebesar 5,6 persen.
Sementara itu, 15,2 persen responden menyatakan "Keduanya sama saja" dan 1,9 persen publik menjawab "Tidak tahu".
Baca juga: Koalisi Sipil Tegas Tolak Pilkada Via DPRD, Ungkap 4 Risiko: Kedaulatan Rakyat Ditukar Selera Elite
Baca juga: Siswa SMP 25 Jambi Disengat Tawon Vespa, Damkartan Evakuasi Sarang di Lingkungan Sekolah
Dari 77,3 persen publik yang mengatakan cocok terhadap pilkada langsung, 46,2 persen di antaranya menyatakan bahwa demokrasi dan partisipasi menjadi alasannya memilih sistem tersebut.
Lalu, 35,5 persen menjawab bahwa kualitas pemimpin menjadi alasan memilih pilkada dipilih oleh rakyat secara langsung.
Selanjutnya, ketidakpercayaan terhadap pemerintah (5,4 persen), lainnya (1,4 persen), dan tidak tahu (4,5 persen).
Survei Litbang Kompas dilaksanakan pada 8-11 Desember 2025, dengan 510 responden dari 76 kota di 38 provinsi.
Margin of error dalam jajak pendapat ini sebesar kurang lebih 4,24 persen.
Wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD kembali muncul setelah Partai Golkar mengusulkannya, lalu disambut baik oleh beberapa partai lain seperti PKB.
Golkar mengusulkan pilkada melalui Dewan DPRD sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya.
“Kami yakin pilkada lewat DPRD lebih tepat. Tapi ini perlu kajian mendalam,” kata Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dalam sambutannya di puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, (5/12/2025).
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan mahalnya ongkos pilkada langsung tak akan bisa ditekan hanya dengan mengubah mekanisme pemilihan.
"Untuk mengurai masalah ongkos biaya tinggi pilkada tidak serta merta bisa diselesaikan dengan pilkada lewat DPRD, itu jumping conclusion," ujar Said, Senin, (22/12/2025).
Baca juga: Refly Harun Sebut Eggi Sudjana Pilih Damai dengan Jokowi Gegara Ditawai Proyek Triliunan
Baca juga: Polda Jambi Gelar Sosialisasi DIPA RKA-K/L dan Penandatanganan Pakta Integritas TA 2026
Baca juga: Damkar Muaro Jambi Evakuasi Ular Sepanjang 4 Meter, Bersembunyi di Plafon
