TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Suasana rapat kerja tematik I di Balai Kota Medan berlangsung membahas evaluasi penanganan bencana alam banjir, Rabu (14/1/2026). 

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Wakil Wali Kota Bang Zaki, Sekda Wiriya Alrahman, dan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) duduk serius membahas strategi percepatan pembangunan program 2026, salah satunya kesiapsiagaan terhadap bencana.

Rico menegaskan bahwa Pemerintah Kota Medan tidak bisa lagi menunggu bencana terjadi baru bertindak.

Semua pihak harus sudah menyiapkan langkah antisipatif untuk meminimalisasi dampak kerugian sosial dan materiil. 

“Pelajaran dari banjir besar 27 November 2025 harus menjadi momentum memperkuat ketangguhan kita bersama,” tegasnya di hadapan para kepala OPD. 

Catatan Kelam 27 November 2025

Peristiwa banjir yang melanda hampir seluruh sudut Kota Medan pada akhir November lalu tercatat sebagai salah satu bencana hidrometeorologi terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

Curah hujan tinggi sejak 26–27 November 2025 menyebabkan sungai-sungai utama seperti Deli, Babura, dan Sunggal meluap, merendam puluhan ribu rumah dan merusak infrastruktur warga. 

Banjir ini mempengaruhi hampir 19 dari 21 kecamatan di Medan. Data pemerintah mencatat lebih dari 85,5 ribu jiwa di Medan mengungsi. 12 orang meninggal dunia akibat musibah ini. 

Ribuan warga harus dievakuasi; ratusan rumah rusak dan ribuan lainnya terendam. Puluhan ribu jiwa mengungsi dan ratusan titik pengungsian didirikan oleh BPBD dan Pemko Medan. 

Warga di beberapa titik terutama kawasan Medan Utara seperti Marelan, Labuhan, dan Belawan menjadi yang paling parah terdampak, mendapati air mencapai ketinggian di atas satu meter di beberapa lokasi. 

Dalam rapat ini, Rico menegaskan beberapa poin penting agar tragedi serupa tidak terulang. Rico menegaskan perlunya Assembly Point di Setiap Kelurahan dan Kecamatan. 

"Setiap kelurahan diwajibkan menyiapkan titik evakuasi yang mampu menampung minimal 300 pengungsi, lengkap dengan logistik dan peralatan dasar. Sementara setiap kecamatan disiapkan assembly point yang lebih besar, dengan kapasitas hingga 1.000 orang," katanya Rico Waas. 

Relawan Terlatih di Setiap Instansi

Rico meminta agar setiap instansi memiliki relawan internal yang terlatih dan siap berkoordinasi dengan BPBD ketika bencana tiba. Koordinasi cepat ini diharapkan mampu mempercepat respon di lapangan dan menyelamatkan lebih banyak jiwa. 

Kolaborasi dengan Komunitas & Swadaya Masyarakat

Wali Kota juga membuka peluang kerja sama dengan komunitas lokal, seperti komunitas off-road, untuk membantu distribusi logistik dan evakuasi di medan sulit ketika banjir terjadi. 

Pola Pembangunan Drainase yang Lebih Efisien

Selain kesiapsiagaan tanggap darurat, Pemko Medan juga tengah menyusun pola baru pembangunan drainase kota, agar aliran air hujan besar dapat tertangani lebih baik dan tidak lagi menyebabkan genangan super besar seperti yang terjadi pada November lalu.

“Kita tidak boleh hanya bereaksi ketika bencana sudah terjadi. Kita harus siap lebih awal,” pungkas Rico.  

(Dyk/Tribun-Medan.com)