TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG - Kualitas hidup masyarakat di Bumi Upun Taka menunjukkan tren positif dalam setahun terakhir yang mana berdasarkan data terbaru, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara terus mengalami kenaikan.

Hal ini tentu mencerminkan adanya perbaikan pada dimensi umur panjang, pengetahuan, dan standar hidup layak dari masyarakat di kabupaten termuda di Kalimantan Utara ini.

Namun di balik capaian angka tersebut, masih terdapat persoalan klasik di sektor pendidikan yang memerlukan perhatian serius dari Pemkab Tana Tidung guna memastikan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal mampu bersaing.

Kepala BPS Kabupaten Tana Tidung, Achmad Sani Setiawan yang juga akrab disapa Iwan mengungkapkan IPM Tana Tidung pada tahun 2024 telah menyentuh angka 72,40.

Baca juga: Dari 71,56 ke 74,53, IPM Bulungan Catat Kemajuan Sejak 5 Tahun Terakhir

Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2023 yang berada di level 71,71 dan tahun 2022 yang sebesar 71,44.

Terjadinya kenaikan ini didorong oleh peningkatan di seluruh komponen pembentuknya, termasuk Angka Harapan Hidup (AHH) yang kini mencapai 72,69 tahun.

"Kita melihat ada kemajuan konsisten. Standar hidup layak yang diukur dari pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan juga naik menjadi Rp 9,87 juta per tahun," ujar Iwan kepada TribunKaltara.com, Rabu (14/1/2026).

Meski IPM naik, Iwan memberikan catatan khusus pada sektor pendidikan, ia menyoroti adanya jarak atau gap yang cukup lebar antara Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk.

Data menunjukkan bahwa anak-anak di Tana Tidung memiliki harapan untuk bersekolah hingga 12,85 tahun atau setara diploma satu.

Baca juga: IPM Kabupaten Tana Tidung Kaltara 2024 Naik Jadi 71,43, BPS Sebut Kualitas Hidup Warga Meningkat

Namun, kenyataannya, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas baru mencapai 9,41 tahun.

"Ini artinya, secara rata-rata penduduk kita baru mengenyam pendidikan hingga kelas 9 atau kelas 3 SMP. Meskipun harapan sekolahnya tinggi, realitasnya banyak yang tidak melanjutkan atau berhenti di tengah jalan," jelasnya.

Di sektor ketenagakerjaan, dokumen tersebut mencatat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang cukup kuat, namun tantangan pengangguran terbuka (TPT) masih berada di angka 3,67 persen. Dominasi lapangan pekerjaan masih tertumpu pada sektor jasa dan pertanian.

Selain itu, akses terhadap infrastruktur dasar rumah tangga seperti air bersih dan sanitasi layak menunjukkan perbaikan, meski distribusi di wilayah pedalaman masih memerlukan penguatan.

"Kesejahteraan rakyat itu multidimensi. Bukan hanya soal pendapatan, tapi bagaimana akses mereka terhadap kesehatan dan pendidikan. Kami melihat dari sisi kesehatan, angka keluhan kesehatan masyarakat cenderung menurun, yang berarti kesadaran akan pola hidup sehat mulai tumbuh," tambahnya.

Menanggapi data-data tersebut, Iwan menekankan pentingnya intervensi kebijakan yang lebih spesifik pada penguatan pendidikan menengah dan kejuruan. 

Hal ini krusial agar potensi bonus demografi Tana Tidung tidak menjadi beban di masa depan.

"Harapannya, pemerintah daerah bisa fokus pada program yang menekan angka putus sekolah. Data ini adalah modal untuk menyusun program yang tepat sasaran agar kenaikan IPM ini benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok desa," pungkasnya.

(*)

Penulis : Rismayanti