SURYA.CO.ID, JEMBER - Ratusan petani di Kelurahan Keranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, terancam tidak memperoleh jatah pupuk bersubsidi lagi tahun 2026 ini.
Penyebabnya, data mereka dihapus dalam usulan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Elektronik (e-RDKK) 2026.
Ratusan petani tersebut merupakan anggota dari tujuh kelompok yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Al Hidayah di Kelurahan Keranjingan, Kecamatan Sumbersari.
"Dari 134 anggota Kelompok Tani Maju, hanya ada sembilan petani yang terdaftar dalam e-RDKK,” ujar Ketua Gapoktan Al Hidayah, Abdul Fasech, Rabu (14/1/2026).
Fasech mengatakan, ada 183 nama petani di Gapoktan yang dihapus dari e-RDKK. Padahal mereka sebelumnya rutin mendapatkan hak menebus pupuk bersubsidi sejak 2021.
"Sebelumnya tercatat dalam e-RDKK pada 2021 hingga 2025 dan berhak menebus pupuk bersubsidi dari pemerintah, sekarang mendadak tidak dapat jatah tahun ini," imbuh Fasech.
Menurutnya, hal ini sejak penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang baru membuat usulan penerima pupuk bersubsidi bagi petani di Kelurahan Keranjingan bermasalah.
"PPL baru ini menambah masalah. Kendalanya itu SPPT kami ada di kelurahan. Dan pendataan kami itu melalui surat tanah hingga SPPT, pokoknya sudah transparan," kata Fasech.
Seharusnya PPL cukup melakukan verifikasi ulang data yang sudah ada. Dan bila ditemukan petani meninggal maka alokasi pupuk dapat dialihkan ke ahli waris.
"Yang lahannya kena perumahan dilaporkan. Tetapi ini tidak, semua yang sudah terdaftar mulai 2021 hingga 2025 sudah ambil pupuk, tetapi karena tidak daftar ulang itu dihapus, tidak dimasukkan di e-RDKK 2026," ucap Fasech.
Pelaksana Tugas Kepala Bidang Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) Jember, Mohammad Kosim mengatakan, hal itu terjadi karena ada masalah teknis saat mengunggah e-RDKK.
"Pembuatan e-RDKK kan Oktober 2025, memang sistem itu ada masalah sehingga tidak terunggah semua. Sehingga membuat beberapa data petani tidak terunggah," kata Kosim.
Kosim mengaku telah bersurat di Kementrian Pertanian supaya kembali membuka portal e-RDKK, guna memperbarui data usulan petani yang berhak menebus pupuk subsidi.
"Alhamdulillah sejak 12 Januari 2026 portal sudah bisa dibuka kembali, dan sampai sekarang kami sedang mengupdate lagi data-data yang hilang," imbuhnya.
Kosim mengaku telah meminta semua PPL segera menghimpun data semua petani tersebut di database e-RDKK. Ia mengaku akan terus mengawal hal ini.
"Saya pastikan kami tidak akan mempersulit e-RDKK . Karena itu bagian kebutuhan primer petani sehingga kami pastikan mereka yang menggarap lahan masuk e-RDKK," tutur Kosim.
Sementara Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto menambahkan, pemutakhiran data e-RDKK berlangsung hingga 20 Januari 2026.
Candra mengatakan, hal ini harus jadi prioritas semua pihak. "Sangat urgent dan perlu perhatian karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak," katanya.
Mengingat selain data petani mendadak hilang, kata Candra, juga ada kios pupuk di Kecamatan Tempurejo yang tidak memperoleh form e-RDKK.
"Sehingga kios tidak bisa memberikan sosialisasi dan tidak mengetahui jumlah pupuk subsidinya. Tetapi masalah ini sudah diselesaikan," pungkas politisi PDI Perjuangan ini. ****
