TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Anggaran untuk rehab sekolah di Kabupaten Blora tahun 2026 mengalami penyusutan drastis.

Hal itu usai kebijakan efisiensi yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora.

Kepala Bidang (Kabid) Sarana Prasarana (Sarpras) Dindik Blora, Sandy Tresna Hadi, mengatakan, untuk tahun 2026 ini, anggaran untuk rehab sekolah hanya sekitar Rp 4 miliar.

"Kalau tahun ini anggarannya hanya sekitar Rp 4 miliar dari APBD. Itu nanti untuk rehab kelas yang rusak, sama toilet sekolah. Itu nanti diprioritaskan yang sekolah-sekolah dengan kondisi rusak berat," terangnya, Rabu (14/01/205).

Sandy membandingkan dengan anggaran tahun 2025 lalu, yang anggaran untuk rehab sekolah masih cukup lumayan.

"Kalau tahun kemarin kan ada sekitar Rp 20 miliar. Kemarin kan masih ada pokir, sekarang sudah nggak ada," terangnya.

Kendati demikian, untuk tahun 2026 ini, Dindik Blora juga tengah mengajukan bantuan revitalisasi sekolah ke pemerintah pusat. Pasalnya, 2025 kemarin beberapa sekolah di Blora juga mendapatkan bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat.

"Ini kita kan sudah proses pengajuan, tinggal penetapan dari pusat. Ini kami untuk revitalisasi, mengajukan 80 SD dan 20 SMP," jelasnya.

Selain itu, menurut Sandy tahun 2026, tidak ada Dana Alokasi Khusus (DAK). Hanya saja dirinya menyampaikan DAK diganti program revitalisasi dari pemerintah pusat.

"Kalau DAK kan dana dari pusat ke Dinas Pendidikan, baru disalurkan ke sekolah. Kalau revitalisasi ini, dana dari pusat langsung disalurkan ke sekolah," jelasnya.

Terkait perubahan itu, menurut tidak ada dampak yang signifikan bagi Dinas Pendidikan.

"Dampaknya sih tidak ada yang signifikan. Artinya tetap sama-sama kan tujuannya merehabilitasi, merevitalisasi. Cuma peran kita di dinas memang agak berkurang. Kalau dulu tanggung jawabnya kan tetap kita bertanggung jawab atas pelaksanaan itu.

 Tapi kalau sekarang antara pusat langsung dengan sekolah, artinya kita hanya fasilitator. Jadi hanya memfasilitasi, hanya koordinasi gitu aja."
"Tapi kita juga monitoring artinya memastikan bahwa pekerjaan-pekerjaan itu berjalan dengan baik. Tapi kan pusat juga punya tenaga ahli yang ke lapangan juga, yang memantau pengerjaan sekolah itu, biasanya tenaga ahli dari perguruan tinggi," paparnya.

Sandy menegaskan prinsipnya untuk rehab sekolah akan dimaksimalkan dengan menggunakan anggaran dari APBD yang ada.

"Jika nanti ada tambahan dari pusat, kita tetap akan merehab sekolah-sekolah yang kondisinya rusak, terutama yang rusak berat akan diprioritaskan," paparnya. (M Ibal Shukri)