Laporan wartawan wartakotalive.com, Yolanda Putri Dewanti
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Jakarta kembali menghadapi ancaman banjir setiap kali hujan deras turun. Hujan ekstrem yang mengguyur Ibu Kota pada awal pekan ini menyebabkan puluhan RT serta sejumlah ruas jalan tergenang air.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menilai persoalan banjir tidak bisa diselesaikan semata-mata melalui pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, pengendalian banjir juga berkaitan erat dengan penataan ruang, sistem perizinan, serta kesiapan menghadapi bencana, baik sebelum maupun sesudah kejadian.
Yuke menambahkan, kondisi alam menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas pengendalian banjir di Jakarta.
Oleh karena itu, upaya pencegahan dan antisipasi dinilai memiliki peran yang sama pentingnya dengan penanganan setelah banjir terjadi.
Baca juga: Jalan Raya Duta Pelni Depok Kembali Terendam Banjir, Warga Harap Penanganan Menyeluruh
"Pengendalian banjir sudah memiliki banyak perencanaan, namun memang tidak mudah. Faktor kondisi alam juga sangat berpengaruh. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengantisipasi sebelum dan setelah kejadian banjir," jelas Yuke kepada wartawan, Kamis (15/1/2026).
Menurutnya, penataan ruang dan pengendalian perizinan harus diperketat agar tidak memperburuk kondisi lingkungan dan daya tampung wilayah.
Dia mengingatkan, pembangunan yang abai terhadap tata ruang berpotensi memperparah genangan saat hujan deras.
Menurutnya, penataan ruang dan pengendalian perizinan harus diperketat agar tidak memperburuk kondisi lingkungan dan daya tampung wilayah.
Selain itu, pembangunan yang abai terhadap tata ruang berpotensi memperparah genangan saat hujan deras.
Baca juga: Akibat Hujan Deras, Jalan Raya Duta Pelni Depok Kembali Terendam Banjir
"Penataan ruang dan perizinan harus diperketat agar tidak memperparah kondisi," ujar Yuke.
Selain itu, ia menyoroti aspek utilitas di ruang publik yang kerap luput dari perhatian, seperti kabel dan saluran air. Penataan yang tidak rapi dinilai bisa membahayakan keselamatan saat banjir atau genangan terjadi.
Yuke juga menekankan pentingnya perlindungan bagi petugas lapangan yang bekerja dalam situasi berisiko tinggi saat banjir.
Menurutnya, skema insentif dan perlindungan tidak bisa disamaratakan dengan pekerjaan berisiko rendah.
"Perlindungan terhadap petugas lapangan juga sangat penting. Untuk pekerjaan dengan risiko tinggi, insentif dan perlindungan tidak bisa disamaratakan,” jelas dia.
Ia menambahkan, petugas harus dibekali perlengkapan keselamatan yang memadai serta jaminan sosial sesuai dengan tingkat risiko pekerjaan di lapangan.
"Mereka harus dilengkapi dengan alat keselamatan yang memadai, seperti sepatu bot, helm, sarung tangan, serta jaminan sosial yang sesuai dengan risiko pekerjaan," jelas dia.
Tak hanya pemerintah dan petugas, Yuke menilai peran masyarakat juga menjadi kunci dalam upaya pengendalian banjir.
Partisipasi warga diperlukan untuk melaporkan potensi bahaya agar bisa ditangani sejak dini.
"Semua pihak, termasuk masyarakat, juga perlu berperan aktif. Jika melihat potensi bahaya di lapangan, sebaiknya segera dilaporkan agar bisa diantisipasi lebih awal," ucapnya.(m27)
