Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNPRIANGAN.COM, BANDUNG - Polda Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus mendukung Perhutani dalam upaya renovasi, rehabilitasi, dan pelestarian kawasan hutan di wilayah Jawa Barat.

Dukungan ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada langkah nyata pemulihan ekosistem melalui program penanaman dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi jajaran Perhutani dengan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan di Mapolda Jabar, Kamis (15/1/2026).

Dalam pertemuan itu, Perhutani menyampaikan apresiasi atas peran aktif Polda Jabar dalam menindak pelaku pembabatan hutan ilegal.

Salah satu kasus pada 2024 bahkan telah berujung vonis lima tahun penjara bagi pelakunya.

Baca juga: Komitmen Rawat Hutan, Perhutani KPH Tasik Tanam 320 Jenis Pohon di Kawasan Galunggung

Selain penegakan hukum, Perhutani memaparkan rencana program penanaman kopi di wilayah Malangbong yang akan dibingkai melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Program ini dirancang untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui pemanfaatan lahan hutan yang produktif dan ramah lingkungan.

Kapolda Jabar, Irjen Rudi Setiawan menegaskan bahwa Polri akan bersikap tegas terhadap setiap pelanggaran hukum di sektor kehutanan.

Namun di sisi lain, ia juga mengingatkan bahwa kebijakan pengelolaan hutan perlu dikaji secara menyeluruh karena dapat menimbulkan dampak sosial di masyarakat.

“Setiap kebijakan kehutanan harus dikomunikasikan dengan baik. Residu kebijakan pemerintah di sektor ini bisa berimplikasi langsung terhadap tugas kepolisian, sehingga koordinasi sejak awal menjadi sangat penting,” ujar Rudi dalam keterangannya.

Pertemuan tersebut juga membahas dukungan terhadap program ketahanan pangan, salah satunya melalui pemanfaatan lahan untuk penanaman jagung secara terencana dan berkelanjutan.

Kapolda menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan lahan Daerah Pengelolaan Khusus (DPK) agar tidak memicu konflik atau persoalan sosial di tengah masyarakat.

Menurut Rudi, sinergi antara Perhutani dan Polri harus dibangun sejak tahap perencanaan kebijakan.

Dengan begitu, pelestarian hutan, penegakan hukum, dan program ketahanan pangan dapat berjalan seiring serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Barat.

“Kami siap mendukung pelestarian hutan dan program pangan. Namun jika ada pelanggaran hukum, tentu akan kami tindak tegas sesuai aturan. Harapannya, upaya menjaga hutan, kepastian hukum, dan ketahanan pangan bisa terlaksana optimal,” pungkasnya. (*)